Aktivis Hukum, Temuan BPK di DPRD Madina, Pintu Masuk Buat Kejaksaan

Kejati-Sumut.

JAKARTA(Malintangpos Online): “ Berani Jujur, Hebat” adalah Slogan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena itulah, baik Pemerintah maupun 40 anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Priode 2014-2019 diharapkan Jujur dan Berani, mengatakan sejujurnya terkait dengan adanya Temuan BPK Perwakilan Sumut, terkait dengan  Pos Anggaran DPRD Tahun 2018 sebesar Rp 2.545.095.000,- yang semakin Viral akhir-akhir ini.

            Kenapa rupanya.. ? karena antara DPRD dan Pemerintah khususnya TPTGR Kab.Madina saling tuding terkait kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pembayaran Tunjangan TKI, Tunjangan Reses, dan BPO/DO anggota DPRD Madina, yang telah menjadi Temuan dari BPK Perwakilan Sumatera sejak beberapa bulan yang lalu.

            “ Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera terhadap Tunjangan Reses, dan BPO/DO anggota DPRD Madina Tahun 2018 adalah sudah bisa menjadi Pintu masuk dari pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, melakukan penyelidikan, sebab telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp 2.545.095.000,-,” ujar Aktivis Hukum asal Kab.Madina Ridwan Ansyari Pulungan,SH.MH, Senin sore (2-9) di Halaman Gedung KPK Jakarta.

            Persoalannya, ujar Ridwan, berani ngak pihak Kejaksaan Negeri Madina ataupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, memanggil semua yang diduga menikmati uang negara dari APBD Tahun 2018 tersebut, jangan-jangan pihak Kejaksaan tidak punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan, padahal persoalan itu sudah jelas ada dan juga pengakuan DPRD maupun pihak Sekretariat DPRD Maupun lainnya sudah ada.

            “ Kerugian Negara mencapai Rp 2.545.095.000,- dibiarkan, tetapi yang kerugian negara hanya sekitar Rp 1.4 Milyar sudah di Lapas Tanjung Kusta sekarang ini, makanya kita ragu dengan niat dan kemampuan dari Kejaksaan di Sumatera Utara,” katanya lagi.

Kantor BPK Perwakilan Sumut

Padahal, sebelumnya, telah banyak yang memberikan keterangan dan penjelasan sekitar Temuan BPK RI Perwakilan Sumut dimana adanya Temuan BPK RI Regional Sumatera Utara di pos Anggaran DPRD Mandailing Natal tahun 2018 senilai Rp.2.545.095.000 ternyata lebih dulu dicairkan oleh Sekretariat Dewan ketimbang SK KKD (Kemampuan Keuangan Daerah) diterbitkan.

Seperti dikutip Dari data yang didapat StArtNews, proses pencairan dana tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 sementara SK KKD diterbitkan pada bulan Nopember 2018. Atas dasar ini diduga BPK RI menjadikan dana Tunjangan TKI, Tunjangan Reses, dan BPO/DO anggota DPRD Madina menjadi temuan. Selain itu rendahnya KKD Mandailing Natal juga menjadi dasar temuaan tersebut.

Dari pembicaraan dengan Bendahara pengeluaran DPRD Mandailing Natal, Asran, mengakui proses pencairan itu, tapi mereka dari Sekretariat Dewam mengaku punya dasar mencairkan anggaran karena sebelumnya Sekretariat Dewan telah menyurati DAPD untuk menerbitkan Surat Keputusan KKD yang harusnya sesuai dengan Permandagri nomor 62 tahun 2017. SK KKD harusnya terbit pada Januari 2018, tapi enttanpa alasan yang jelas SK KKD diterbitkan pada bulan September 2018.

Sementara itu, Imran Khaitami Daulay salah seorang Mantan Anggota DPRD Mandailing Natal mengaku sampai hari ini belum menerima surat dari Majelis TP TGR yang diketuai oleh Sekretaris Daerah terkait pengembalian.

Imran Daulay menilai, kesalahan ada pada Pemerintah yang memaksakan KKD Madina. Imran bahkan menduga Pemerintah tidak pernah melakukan Rapat KKD.

Dijelaskan Imran Khaitami bahwa amanat perundang-undangan Kemampuan Keuangan Daerah mestinya sudah diketahui sebelum Januari apakah tinggi, sedang, atau rendah.

“Pemerintah dalam hal ini TPAD tidak memeriksa secara detail konsep KKD dari TAPD yang memasukkan KKD Madina dalam kategori sedang lewat data yang salah. TPAD tidak menguasai rumus berapa belanja pegawai (Pendapatan Daerah dikurang gaji pegawai),” tegas Imran Khaitami

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Mandailing Natal tahun anggaran 2018 dengan Nomor 65.C/ LHP/XVIII / 05/ 2019 tanggal 25 Mei pada halaman 18 yang menyatakan bahwa pembayaran tunjangan TKI, Tunjangan Reses dan BPO/DO DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.545.095.000.

DPRD melalui Sekretariat Dewan serta Pimpinan Dewan juga menyurati Pimpinan dan anggota Dewan berdasarkan Surat Bupati Mandailing Natal bernomor 862.1/2161/TUPIM/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang tindak lanjut LHP BPK RI.

40 Anggota DPRD ini diwajibkan mengembalikan ke kas daerah 60 hari setelah surat BPK tersebut dilayangkan. Namun, sejauh ini dari keterangan sejumlah mantan Anggota Dewan bahwa baru sebagian dari mereka yang sudah mengembalikan ke kas daerah melalui Sekretariat Dewan.(StArtNews/Red.MP)

 

 

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.