Buat SPJ Diupahkan, Bimtek Kades se Mandailing Natal Hamburkan APBN

Bimtek Kades di Medan/ Dokumen

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah pihak di Kota Panyabungan dalam beberapa hari terahir ini, menyesalkan sikap Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, yang member Izin kepada Kepala Desa (Kades) dan aparatnya terus melakukan Bimtek diluar Kota, karena tujuan Dana Desa (DD) bukan seperti itu sebetulnya yang dananya digelontorkan melalui APBN selama Lima(5) tahun anggaran ini.

            “ Bimtek Kades/aparat Desa se Mandailing Natal adalah menghambur-hamburkan APBN, apalagi manfaat Bimtek sampai sekarang belum Nampak, hanya foya-foya, sebab buat SPJ saja Kades/aparat desa yang Bimtek belum bisa, masih diupahkan ke pihak Kecamatan,” ujar Aktivis Sosial Madina M.Efendi Nasution,S.Sos di Halaman Kantor Dinas PMD Madina, Senin(19-8) ketika hendak konfirmasi kepada Kadis PMD.

            Coba ingat, katanya, sejak adanya DD Tahun 2015 – 2019 sudah berapa kali Bimtek Kades dan aparatnya, pernah satu kali dibuat di Panyabungan, seterusnya di Medan – P.Baru dan bisa jadi nantinya Kades di Mandailing Natal, melaksanakan Bimtek ke Pulau dewata Bali, sebab ada kemungkinan Kades terpaksa ikut Bimtek disebabkan takut Dana Desa(DD) diperiksa atau di ungkit-ungkit.

            Maksudnya..? pernah diajak dialog beberapa Kades dari Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Barat, serta Kecamatan Linggabayu, bahwa Kades tidak bisa membantah jika sudah ada surat dari Dinas PMD Madina, kalau mau Bimtek, karena siapa-siapa yang tidak ikut akan diperiksa, itulah metodenya, apakah mau diperiksa Polisi atau Kejaksaan, Kades kembali takut untuk buka mulut, ngak usahlah terus ditanya, kami juga sebenarnya malas ikut Bimtek.

            “ Sebenarnya Bimtek yang dibuat di Medan dan P.Baru sama sekali tidak masuk dalam pikiran kami lagi, tetapi karena rasa takut terpaksa di ikuti, inilah akibat kurang tegasnya Undang-Undang maupun peraturannya, sebab ada katanya Satgas DD ada BPKP, tapi yang korban tetap saja Kepala Desa, jadi darip[ada rebut-ribut, ikuti saja, uang Negara kok,” ujar M.Efendi Nasution,S.Sos menirukan ucapan salah satu Kades dari Kecamatan Batang Natal.

Iskandar Hasibuan

Secara terpisah, Mantan Anggota DPRD Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, Senin malam (19-8) yang dimintai Wartawan komentar/pendapatnya, sambil tertawa mengatakan bahwa Bimtek yang dilakukan setiap menjelang dan sedang pencairan Dana Desa(DD) adalah mempunyai cerita yang sangat panjang dan sulit untuk memadamkannya, karena mempunyai mata rantai yang saling mengikat.

            Maksudnya..? Bimtek itu sebenarnya dilaksanakan Lembaga resmi yang telah menghubungi pihak-pihak yang berpengaruh di Kabupaten Mandailing Natal, menawarkan fee kepada siapa yang bisa meloloskan acara Bimntek, sebab keuntungan besar ada didalamnya, katakana saja kita ambil dari jumlah desa kalau ngak salah 374 x 5 orang/ tahun ikut dan kalikan dengan Rp 5.000.000,-/ orang sekali Bimtek, jumlahnya Rp 9.350.000.000,- Uang APBN dari Dana Desa(DD) hilang tanpa bekas disebabkan tidak ada manfaat bagi desa tersebut.

            “ Kalau selama satu tahun anggaran Kades/ aparatnya lima(5) orang Bimtek ke Medan uang Dana Desa akan terbuang percuma Rp 9.350.000.000,-/ kalau satu kali Bimtek untuk lima(5) orang satu desa, yang kita liuhat Kades sudah berapa kali, manfaatnya ngak ada, tentu APBN yang Bocor,” ujar Iskandar Hasibuan lagi.

            Polisi dan Jaksa kenapa tidak mengusut..? Tanya Wartawan “ Asal jangan mereka pula yang menyelenggarakan, kalau sempat mereka yang ikut menyelenggarakan bisa gawat daerah kita, tapi mudah-mudahan bukan mereka dan saya yakin Polisi dan Jaksa sudah mencium langkah-langkah pihak yang menyelenggarakan Bimtek, sampai begitu takutnya Kades kita di Madina,” ujar Iskandar Hasibuan sambil tersenyum.

            Seharunya, ujar Iskandar Hasibuan lagi, setiap Lembaga yang terlibat didalam pelaksanaan Dana Desa, seperti Camat yang harus punya kewenangan lebih jeli dalam meloloskan usulan/program setiap desa, jangan karena dapat bagian lalu meloloskan saja, tanpa melihat plus dan minus program yang diajukan, begitu juga dengan Kadis PMD Madina, jeli dong dalam meloloskannya.

            ‘ Saya sepakat dengan pihak-pihak yang menyoroti Bimtek, sampai kapanpun ngak masuk dalam pikiran Kades walaupun di Bimtek berkali-kali diajarkan untuk membuat SPJ, sebab ada kemungkinan di kecamatan dipersulit pula, agar pihak kecamatan mendapoat bagian, itu yang saya lihat kendalanya,” ujar Iskandar Hasibuan dengan tegas ( NS/SN)

 

 

Admin : Siti Putriani

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.