Catatan Iskandar Hasibuan (2), Tugas Berat Menanti 40 Anggota DPRD Madina

Iskandar Hasibuan Wartawan

MUNGKIN Pembaca dan pelanggan setia Media Sosial(Medsos) khususnya pembaca setia  Malintang Pos Group, masih ingat dengan informasi Cacatan saya yang Pertama(1) dengan judul tulisan “ Korupsi di Kab.Madina Lingkaran Setan “ dan Catatan yang Kedua(2) “ Tugas Berat Menanti 40 Anggota DPRD Kab.Madina Priode 2019-2024 “ sengaja dibuat untuk mewanti-wanti seluruh wakil rakyat, agar benar-benar menjalankan fungsinya.

            Kenapa rupanya..? karena hampir semua aspek dan lingkungan dijajaran Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dan juga hingga Pemerintahan Desa yang selama lima(5) tahun ini mengelola anggaran, juga menjadi sorotan tajam masyarakat, begitu juga dengan sendi-sendi lainnya, seperti yang belakangan ini muncul masalah Hutan Mangrove antara PT.TBS dengan masyarakat Pantai Barat, hingga dengan Pemerintah selaku pihak pemberi izin, serta jika dijabarkan satu persatu kasus-kasus yang dekat dengan korupsi, mungkin tidak selesai di catat dalam waktu 10 tahun disebabkan telah Menggurita.

            Walaupun dalam minggu ini informasi terkait pembangunan TSSS/TRB yang telah menjebloskan Tiga(3) ASN ke Tanjung Kusta redup dengan munculnya informasi pengrusakan Hutan Mangrove dan Rencana menanam 5000 Hektare Nanas, tapi Penulis mencoba membuka Catatan-Catatan yang bisa membuat kita ingat dengan kondisi pemerintahan sekarang ini di Mandailing Natal dibawa pimpinan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution dan HM.Jakfar Sukhaeri Nasution.

Gedung DD Tahun 2018 Pasar Batahan Terbengkalai/ Yulie

Penulis tidak menuduh siapa-siapa yang telah “Korupsi “ baik APBD Madina, APBD Provinsi Sumut dan lebih-lebih APBN Cq. Dana Desa (DD) yang akhir-akhir ini berbagai pihak menyorotinya disebabkan tidak adanya “ Tindakan Tegas “ dari pihak yang seharusnya memberikan tindakan, tapi ada kemungkinan “ Terlibat “ kecipratan Dana Desa (DD) yang jumlanya menggiurkan, dengan membuat berbagai program, yang penting ada SPJ, soal manfaat nanti dulu.

            Begitu juga dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Mandailing Natal, seperti sekarang ini yang paling disoroti masyarakat adalah APBD di Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dina Kesehatan, Dinas Pertanahan, serta instansi lainnya, selalu ada saja yang mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan juga Dinas Keuangan dan Asset Daerah Pemda Madina,salah satu intansi yang belakangan ini benar-benar menjadi perhatian masyarakat.

            Penulis yang berkali-kali telah menulis sekitar Informasi masalah Korupsi, sampai-sampai ada tulisan dengan judul “ Korupsi di Madina Lingkaran Setan “ adalah yang seharusnya tidak harus dipublikasikan, tetapi akibat protes dan gelombong aksi-aksi demo yang kerap kali terjadi, sebagai warga yang tinggal di Mandailing Natal, merasa bertanggung jawab untuk menulisnya agar diketahui oleh masyarakat, bahwa itulah yang terjadi dan harus dicatat oleh anggota DPRD Mandailing Natal Priode 2019-2024 agar ada bahan untuk menyelesaikannya ( Bersambung Terus)

 

 

Admin : Siti Putriani

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.