IMA Tabagsel Gruduk Kejatisu, Jadikan Bupati Madina Tersangka

Rahman Simanjuntak ketika menyampaikan orasinya

MEDAN(Malintang Pos): “ Katakan Sejujurnya,” Kalimat itulah yang mungkin cocok disampaikan kepada Ratusan  massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan  (IMA-Tabagsel) yang menggeruduk/melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) jalan AH. Nasution Medan, Kamis (03/10/2019) Siang

Dengan tuntutan meminta Kejatisu untuk menetapkan Bupati Mandailing Natal Drs.H.Dahlan Hasan Nasution sebagai Tersangka ,karena diduga selaku Aktor Intelektual dugaan korupsi pembangunan Mega Proyek Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan yang telah menyeret 6 ASN di Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kab.Madina dan menjadi penghuni Rutan/Lapas Tanjung Gusta Medan.

                IMA Tabagsel Dalam aksinya, Wildan Lubis dan Rahman Simanjuntak menyatakan Bupati Madina diduga kuat selaku selaku Aktor Intelektual pembangunan Mega Proyek Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan

IMA Tabagsel dengan pihak Kejatisu

Hal itu dapat dilihat dari Sebahagian Redaksi  Surat Dakwaan Perkara Nomor:  53/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, (saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan), Trb dan Tsss merupakan gagasan Bupati Mandailing Natal dan pengerjaannya adalah berdasarkan perintah Bupati Mandailing Natal

Serta Bupati juga memerintahkan memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016 dan Tahun 2017.

                Tidak itu saja, dugaan Bupati Madina selaku aktor utama adalah dapat dilihat dari Foto-foto Antusias Bupati Madina saat Pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri Syariah, Pemberitaan di Media yang pada kebanyakannya menyebutkan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah adalah Karya Bupati Madina dan Maklumat Bupati Mandailing Natal Tahun 2018 pada poin 3 (tiga),Tambah Wildan

IMA Tabagsel di depan Kejatisu ketika aksi

Sejalan dengan itu jika kita merujuk kepada Pasal 55 ayat (1) KUHP, berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Maka dari itu, patut secara hukum Bupati Madina ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan korupsi pembangunan pembangunan Mega Proyek Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan. Dari itu kami memohon kepada Kejatisu untuk sesegera mungkin menetapkan Bupati Madina sebagai tersangka dan menangkapnya.

                Pantauan wartawan dilapangan, massa berjumlah ratusan,  sebahagian massa memakai kaos oblong berwarna putih yang bertuliskan ‘Tangkap Bupati Madina’, Ulang Pabiaso Margabus dan lain-lain,   dan sebahagian massa sempat memaksa masuk dengan cara menaiki pagar pintu Kejatisu

Selain itu massa juga membawa 2 buah spanduk berukuran ± 5 Meter, beberapa kertas karton, dan bendera merah putih serta beberapa bendera Ima-Tabagsel;

                Menanggapi aksi massa tersebut, Asisten Pidana Khusus, Irwan Sinuraya beserta jajaranya yang menerima dan berdialog dengan mahasiswa mengaku sudah memanggil Bupati Madina 2 kali.

“Kita sudah memanggilnya (Bupati Madina) dua kali jadi perlu diketahui bahwa perkara ini tidak didiamkan begitu saja.

 Namun, untuk pemanggilan bupati itu ada prosedurnya jadi kita tidak semena-mena memanggil. Karena yang dipanggil ini adalah kepala daerah ya kita panggil melalui kantor Gubernur Sumut yakni melalui Gubernurlah nantinya. Jadi sudah 2 kali kita panggil ya,” tegasnya pada mahasiswa.

                Lanjutnya, meski sudah 2 kali memanggil, namun Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution belum juga datang memenuhi panggilan Kejatisu. “Maka akan kita panggil ketiga kali,” sebutnya.

                Untuk itu, Irwan juga meminta pada mahasiswa tersebut untuk mengecek ke kantor Gubernur Sumut apakah sampai surat pemanggilan tersebut sudah sampai ke sana dan kepada yang bersangkutan.

“Maka setelah Bupati tersebut dipanggil maka akan dilakukan pemeriksaan.Baru kita teliti lagi panggilan kedua dan ketiga nanti akan kita bawa. Bahwa alasan apa yang membuat beliau tidak datang,” katanya.

PERNYATAAN SIKAP

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dari itu posisi hukum di negara ini dapat diartikan adalah sebagai panglima. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Bahwa merujuk terhadap:

  1. Sebahagian Redaksi Surat Dakwaan Perkara Nomor:  53/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, yang berbunyi:
  • Bahwa pada akhir Tahun 2016, Bupati Mandailing Natal Drs.Dahlan Hasan Nasution mempunyai gagasan untuk membangun kawasan wisata dan tempat upacara yang letaknya dikawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang lokasinya berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
  • Untuk menindaklanjuti gagasannya  tersebut, kemudian  Bupati memerintahkan kepada 3 (tiga) Kepala Dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mandailing Natal untuk secara bersama-sama merancang dan mewujudkan  gagasan Bupati tersebut.
  • Selanjutnya ketiga Dinas terkait, atas perintah Bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016 dan Tahun 2017.
  • Bahwa mekanisne penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan Bupati tersebut dilaksanakan dengan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan  Undang-undang yang berlaku karena pelaksanaan pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan mendahului kontrak.

 

  1. Foto-foto Antusias Bupati Madina saat Pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri Syariah,
  2. Pemberitaan di Media yang pada kebanyakannya menyebutkan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah adalah Karya Bupati Madina;
  3. Maklumat Bupati Mandailing Natal Tahun 2018 pada poin 3 (tiga)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka patut diduga kuat Bupati Mandailing Natal adalah selaku Aktor Intelektual Pembangunan mega proyek Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah, sehingga dari itu patut secara hukum Bupati Mandailing Natal dimintai pertanggungjawaban pidananya atas adanya dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa dari itu, kami dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA-Tabagsel) meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, agar:

  1. Menetapkan Bupati Mandailing Natal sebagai Tersangka karena diduga Bupati Madina selaku Aktor Intelektual pembangunan Mega Proyek Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan;
  2. Memanggil, Memeriksa dan Menahan Bupati Mandailing Natal, atas dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri Syariah di Komplek Perkantoran Payaloting Panyabungan;

Rombongan Aksi IMA Tabagsel setelah mendapat informasi dan penjelasan dari pihak Kejatisu, dengan tertib membubarkan diri dan akan datang kembali dalam agenda yang sama jika pihak Kejatisu belum juga menetapkan Bupati menjadi tersangka( Rel/Red)

 

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.