Iskandar Hasibuan : Ngeri Kali Sampai Rp Rp.2.545.095.000, Temuan BPK.RI di DPRD Kab.Madina Harusnya Jaksa Selidiki

Iskandar Hasibuan

PANYABUNGAN(Malintangpos Online):” Ngeri kali Temuan BPK.RI di DPRD,” ujar Mantan Anggota DPRD Kab.Madina ( Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, menanggapi berita yang ditayangkan StArtNews “BPK RI Temukan Rp.2.545.095.000 Uang yang Tidak Sesuai Ketentuan di DPRD Madina”Rabu siang (28-8).

            “ Kok bisa sampai Rp 2.545.095.000,- angkanya ia, seharusnya Kejaksaan Negeri Madina,melakukan penyelidikan, sebab LKPJ dan LPJ Bupati Madina tahun 2018 sudah selesai dibahas dan pantaslah sering molor pembahasan Perobahan APBD Tahun 2019,” ujar Mantan Anggota DPRD Kab.Madina ( Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan yang diminta Wartawan pendapat dan komentarnya sekitar temuan BPK.RI regional Sumatera Utara di DPRD Madina, Rabu (28-8) dan berharap agar Kejaksaan Negeri segera menelusurinya.

            Kata Iskandar Hasibuan, gimana ia saya bilang, nanti dikira kawan-kawan pula awak ngompori temuan BPK.RI tersebut, awak sendiri kaget, kok bisa ia, selama tahun 2018, tentu beberapa anggota DPRD yang PAW dan Meninggal dunia gimana mengembalikannya, kalau anggota DPRD ku tengok ngak ada kesalahan didalam masalah ini.

            “ Jika benar ini adalah pembayaran tunjangan TKI, tunjangan Reses Anggota Dewan, dan BPO/DO DPRD, tentu yang salah disini adalah juru bayar atau pemerintah, tentu untuk membayar semua itukan ada paying hukumnya, ngak mungkin main bayar saja, Bendahara atau semacam Juru Bayar semua itukan ada pegangannya, baik Undang-Undang ataupun Perbup atau apalah namanya, dimana kesalahan anggota DPRD,” ujar Iskandar Hasibuan sambil angkat bahu.

            Karena itu, ujarnya, sebaiknya Kejaksaan Negeri Madina ataupun Tipikor Polres Mandailing Natal, segera melakukan penyelidikan, jika memang kesalahan DPRD, maka DPRD harus tanggung jawab, kalau kesalahan Pemerintah, iah, apa kata merekalah, yang jelas dipastikan ada kerugian Negara dalam masalah itu.

            Sebelumnya, sesuai dengan Berita yang dikutip dari StArtNews, Di akhir masa jabatan Anggota DPRD Mandailing Natal ternyata ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Regional Sumatera Utara yang menyangkut 40 Anggota DPRD Mandailing Natal.

Temuan tersebut menyangkut anggaran tahun 2018 yang harus segera dikembalikan masing-masing anggota dewan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 60 hari setelah surat peringatan dilayangkan.

Dari data yang didapat StArtNews, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Regional Sumatera Utara menemukan kerugian Negara senilai Rp. 2.545.095.000 di DPRD Mandailing Natal pada tahun anggaran 2018. Temuan tersebut nerupa pembayaran tunjangan TKI, tunjangan Reses Anggota Dewan, dan BPO/DO DPRD.

Kasubbag Keuangan DPRD Mandailing Natal, Yusuf Batubara, yang diwawancarai di ruang kerjanya Rabu (28/08) membenarkan hal tersebut.

“Benar ada temuan dan ini tidak rahasia, saya juga ikut saat itu ke BPK RI regional Sumut untuk menanyakannha” papar Yusuf Batubara.

Ia menjelaskan hasil temuan BPK RI Regional Sumut pada tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Mandailing Natal tahun anggaran 2018 dengan Nomor 65.C/ LHP/XVIII / 05/ 2019 tanggal 25 Mei pada halaman 18 yang menyatakan bahwa pembayaran tunjangan TKI, Tunjangan Reses dan BPO/DO DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.545.095.000.

Selaku yang menangani keuangan papar Kasubbag Keuangan DPRD Mandailing Natal, kita sudah menyurati Pimpinan dan anggota Dewan berdasarkan Surat Bupati Mandailing Natal bermonor 862.1/2161/TUPIM/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang tindak lanjut LHP BPK RI.

Yusuf Batubara juga menjelaskan dari 40 Anggota Dewan, total temuan bervariasi mulai di kisaran 40 sampai 60 jutaan. Namun sejuah ini dia belum mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah atau tidak.

Apabila dana temuan itu tidak dikembalikan, Yusuf Batubara memastikan bahwa kerugian Negara ini akan ditangani penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan(StArtNews/ BS/Red)

 

 

Liputan : StartNews/BS

Admin   : Siti Putriani

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.