Mantan Anggota DPRD : Mangrove Dibabat Bisa Pidana, Anggota DPRD Madina Jangan Menonton dan Bungkam

Iskandar Hasibuan,SE

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan Anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan,SE mengutarakan bahwa Pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan.

Karena, Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

”Pembabatan mangrove oleh perusahaan sawit, seperti yang diprotes warga Pantai Barat Mandailing Natal, Sumatera Utara, harus diusut dan dipidanakan,” Ujar Mantan Anggota DPRD Kab.Madina Iskandar Hasibuan,SE Sabtu (10-8) di Panyabungan, ketika dimintai komentarnya terkait dengan aksi PT.TBS/PT.SN membabat Mangrove diwilayah Pantai Barat.

Setahu saya, ujar Iskandar Hasibuan, kepada sejumlah Wartawan di Panyabungan, Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Bahkan ujar Iskandar, pelaku penegakan hukum atas pembabatan mangrove ditentukan atas status kawasannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, berhak mengusut dan memidanakan apabila kawasan yang dilanggar merupakan wilayah hutan konservasi.

Protes IKAPERTA terkait kehadiran PT.TBS mengelola Mangrove

”Pemerintah daerah dengan dinas terkait berhak mengusut dan memidanakan pelanggaran pembabatan mangrove jika kawasannya di area hutan produksi atau di luar kawasan hutan konservasi,” ujar Iskandar Hasibuan dengan tegas dan lantang

Iskandar Hasibuan mengatakan, penyelamatan hutan di Indonesia, di antaranya dengan ancaman kerusakan akibat kegiatan penambangan, jadi prioritas pada tahun 2019 sekarang ini harusnya warga Pantai Barat harus bersatu, jangan masing-masing memikirkan kepentingannya sendiri, saya yang bukan warga Pantai Barat, berani mengeluarkan pendapatnya, kenapa warga Pantai Barat justuru hanya beberapa orang yang bicara.

Ang.DPRD Madina Jangan Bungkam


.           Selain itu, Iskandar Hasibuan dengan tegas mengatakan agar anggota DPRD Mandailing Natal dari Daerah Pemilihan IV yang kalau ngak salah ada 8 orang jangan diam dong, apalagi Bungkam, bantulah masyarakat, jangan hanya perlu waktu pemilihan, walaupun suara rakyat dibayar, harusnya wakil rakyat berada di garda terdepan, jangan bungkam, pura-pura ngak mengetahui.

Gedung DPRD Madina

“ Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution, telah menyatakan habis Idul Adha 1440 H akan segera menurunkan Tim ke lokasi pembabatan Mangrove, DPRD harus kawal, kalau belum ditepai Bupati, tentu DPRD mengingatkannya, jangan takut sebagai wakil rakyat mengingatkan Bupati, karena terkadang Bupati bisa lupa, namanya manusia,” ujar Iskandar Hasibuan dengan tegas dan lantang sambil tersenyum.

            Barani ngak Wakil Rakyat ingatkan Bupati Madina…? Waduh, kenapa ngak berani, jangan menjadi wakil rakyat jika tidak berani untuk mengingatkan Bupati saja, itu namanya wakil rakyat lawak-lawak jika tidak berani mengingatkan pernyataan Bupati, rakyat saja berani, lihat itu di Facebook komentar dan Komen dari Bob Natacakra dan Shafron-Shafron, yang benar saja wakil rakyat/anggota DPRD ngak berani bicara dan ngomong, kawak-lawak itu namanya.

            “ Saya nanti yang ingatkan DPRD Madina dari Dapil IV jika mereka tidak berani bicara, sekalipun mereka wakil rakyat, maka kita sebagai rakyat harus ikut mengingatkan dan mengawasi kinerja mereka,” ujar Iskandar Hasibuan lagi ( NS/SN/Red)

 

 

Liputan : Nanda Sukirno/Suaib Nasution

Admin   : Siti Putriani Lubis.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.