Pelaksanaan DD Diragukan, TP4D Kab.Madina Ditantang Warga Panyabungan Jae

DD Panyabungan Jae/Adhi Nasution

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Warga Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan, menantang TP4D Kabupaten Mandailing Natal, untuk membongkar dugaan Korupsi pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2018 dan 2019 oleh Kepala Desa,yang akhir-akhir disoroti oleh berbagai elemen masyarakat.

            “ Masyarakat rebut dan protes dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah hal yang wajar sekali diributkan masyarakat, jangan sampai ada warga yang merasa di intimidasi oleh Kades, sebab hak masyarakat ikut mengawasinya, sebab uang Dana Desa bukan milik Kepala Desa maupun Ibu Kepala Desa,” ujar RP.Nasution warga Desa Panyabungan Jae Kec.Panyabungan, Senin malam(7-10) di Kantor Redaksi Malintangpos Online.

            Kata Nasution, bahwa Dana Desa tahun 2018 dan 2019 yang dikelola oleh Kepala Desa(Kades) bersama aparatnya mendapat protes dari masyarakat, apalagi ibu-ibu, karena adanya proyek Dana Desa untuk pembuatan Kamar Mandi (MCK) untuk kaum ibu yang bukan kehendak masyarakat dibangun oleh Kades dari DD, tapi tidak bisa dipergunakan.

Gapura Selamat Datang Di Desa Panyabungan Jae/Adhi Nasution

Tentu, ujar Nasution, wajarlah kami sebagai masyarakat protes kepada Kades, siapa lagi yang protes kalaubukan warga dan Rehab pembangunan MCK yang biayanya sekitar Rp 38.739.000,- hanya memperbaiki Sumur, apakah anggarannya tidak terlalu besar sekali, ini yang masyarakat pertanyakan, tapi Kades dan Istrinya seperti mengancam warga yang protes.

            Karena itu, jika memang benar TP4D ingin anggaran Dana Desa(DD) dipergunakan dengan baik sesuai dengan apa yang di programkan pemerintah, wajarlah kami menantang TP4D, karena Inspektorat Madina dari tahun ke tahun hanya menghabiskan anggaran tidak pernah menyelesaikan protes masyarakat, malahan memuluskan proyek DD yang bermasalah pun.

            Warga lainnya, BN.Nasution juga di Kantor Redaksi Malintangpos Online, Senin malam(7-10) mengutarakan bahwa pembentukan Satgas Dana Desa, pembentukan tim Saber Pungli (kerja sama kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan KPK), unit penanganan pengaduan melalui sms center dan call center 1500040, dan media sosial, serta peningkatan peran pendamping desa dalam mengawasi penggunaan dana desa kita maklumi dan juga kita telah tindak lanjuti sesuai informasi itu.

            Begitupun, sebagai warga Desa Panyabungan, kita meminta TP4D Kabupaten Mandailing Natal, segera turun melihat dari dekat Pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2018-2019 saja dulu, karena kalau DD tahun 2015-2016-2017 mungkin sudah sulit untuk menyelidikinya, sebab kolaborasi antara Kepala Desa dengan Inspektorat sangat baik, sehingga aman semuanya.

            “ Jika TP4D Kabupaten Mandailing Natal, memang tidak mampu membongkar persekongkolan Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa setiap tahunnya, sangat dimungkinkan antara masyarakat dengan Kades menimbulkan masalah dikemudian hari, sebab dipastikan warga yang protes akan kesulitan jika mempunyai urusan dengan kades,” katanya.

            Bagaimana dengan Gapura..? sambil angkat bahu BN. Nasution mengatakan bingung kita melihat sikap Kepala Desa (Kades) yang memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga(3), sebab pekerjaan untuk membuat Gapura masih bisa dikerjakan oleh masyarakat Panyabungan Jae, apalagi banyak di desa itu masyarakat yang kerjanya menjadi pekerja bangunan.

            “ Saya juga sebagai Kepala Desa yang masih aktif, bingung dan heran dengan langkah Kepala Desa Panyabungan Jae, yang memberikan pekerjaannya kepada pihak ketiga(3) dan informasinya, apakah benar atau tidak adalah dikerjakan kontraktor, sebaiknya Camat Panyabungan juga harus turun tangan mengatasinya,” kata Nasution(red/rin)

 

Liputan : Ridwan Nasution,ST

Admin   : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.