Terkait DD Simpang Banyak Julu, Hukum Jangan Tebang Pilih di Madina

Abdul Fatah Nasution

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah aktivis dan warga dari wilayah Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal, mengharapkan kepada Kepala Inspektorat untuk melakukan pengusutan terhadap Kepala Desa Simpang Banyak Julu yang diduga telah lalai dalam mengelola anggaran Dana Desa Tahun 2018 untuk pembangunan Kantor Desa.

            “ Sebelum kami melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Inspektorat Madina di Panyabungan, kami lebih dahulu melakukan Investigasi terkait pembangunan Kantor Desa, waktu itu masih pondasi yang dibangun, padahal sudah bulan Januari,” ujar Abdul Fatah Nasution sebagai Koordinator Aksi kepada sejumlah Wartawan di Panyabungan baru-baru ini.

            Kata dia, Paska aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Peduli Mandailing Natal pada hari Senin, 04 Februai 2019 di halaman kantor Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang berlangsung damai. Dengan di serahkan nya laporan pengaduan tersebut oleh Koordinator aksi langsung kepada pihak inspektorat dengan harapan pihak terkait langsung melakukan penegakan hukum secara konstitusi yang ada tanpa ada tebang pilih.

Kondisi Kantor Kades Simpang Banyak Julu (Kanan) sekarang/Mifta Nasution

Bahkan, Abdul Fattah Nasution selaku penanggung jawab aksi yang juga salah satu Wakil Ketua di Kepengurusan DPD SAPMA IPK MADINA juga menuturkan bahwa, pihaknya sangat kecewa atas apa yang terjadi di desa tersebut.

 Pasalnya sebelum kami melaksanakan aksi unjuk rasa , saya sudah terlebih dahulu melayangkan surat konfirmasi dan bahkan langsung turun kelokasi meninjau kebenaran dari apa yang menjadi dugaan kami tersebut.

Alahasil memang benar, artinya “ tahun 2018 habis bangunan hanya pondasi saja”. Logikanya kalua lah benar benar bangunan tersebut di laksanaka berdasarkan RAB yang ada tidak akan mungkin bangunan tersebut /31Desember 2018 hanya seperti itu, atau dalam artikata lain mungkin progress nya sudah mencapai 80-90%.

 Sehingga kita semakin yakin bahwa memang telah ada niat atau maksut lain terkait anggaran Dana Desa APBN tersebut oleh oknum terkait.

Disisi lain kita juga ada mendengar beberapa keterangan oleh pihak Kecamatan terkait yang menyatakan bangunan tersebut tidak menyalah, karna bangunan tersebut masih terus dalam tahap pengerjaan sampai pada hari ini dan kondisi nya sekarang tinggal pemasangan jendela saja.

 Itu tidak kita salahkan, namun kita coba ajak berfikir secara akal sehat dan objektif.Ini kan sudah masuk tahun anggaran 2019 , dan itu harus kita ingat bangunan kantor desa tersebut di anggarkan pada tahun 2018 silam, yang artinya / 31Desember 2018 itu seharus nya sudah selesai dan masuk tahap LPJ.

Logikanya kalualah dana tersebut masih di rekening desa bagaimana mungkin pihak desa sanggup membuat laporan pertanggung jawaban.

Sehingga muncul dugaan kita bahwa dana tersebut telah di pindah bukukan dari rekening desa terkait sehingga pengerjaan bangunan tersebut dapat di kerjakan walaupun tahun anggaran telah lewat.

 Karena kita langsung mengkawal pembangunan tersebut dan konyolnya pembangunan kantor tersebut di lanjut di bulan januari 2019 sekarang.

 Maka dari itu saya selaku penanggung jawab aksi IMPM kemarin meminta kepada pihak inspektorat untuk segera membentuk team pencari fakta, sebelum kami turun untuk aksi berikutnya,latanya( Nir/Mif)

 

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.