Terkait Kades “ Amoral “ di Kec.Hutabargot, BPD dan Camat Hutabargot Harus Selidiki Kades

Berita di Facebook Mhd.Efendi Pulungan

MEDAN(Malintangpos Online): Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Merpati Putih Tabagsel  Khairunnisyah dan Ketua DPC.PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal, mengharapkan agar BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Hutarimbaru dan Camat Hutabargot segera melakukan penyelidikan terhadap Kades yang beritanya Viral di Media Sosial telah berbuat “Amoral” dengan seorang wanita yang bukan istrinya ( Berita Skm.ME terbitan Medan di Facebook)

            “ Kalau memang Kades tersebut benar telah berbuat seperti yang dalam berita Koran Skm.ME yang viral di Medsos, seharusnya BPD dan Camat melakukan penyelidikan dan segera musyawarah untuk melaporkannya ke Bupati agar Kades ditindak,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah kepada Wartawan, Selasa siang (12-2) di Halaman Kantor Gubernur Sumut Medan ketika diminta pendapatnya.

            Kata Khairunnisyah, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

            Fungsi BPD adalah, katanya, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

            Selain itu, BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

            Karena itulah, sebaiknya BPD segera musyawarah dan menggali secara detail informasi yang viral di media sosial terkait tingkat laku oknum Kades Hutarimbaru RP yang santer diperbincangan di Media Sosial, karena itu adalah kewenangan dari BPD, lebih-lebih Camat harus jemput bola, jangan menunggu informasi.

            Secara terpisah, Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab. Madina Iskandar Hasibuan yang dihubungi Selasa siang(12-2) di kantornya, mengatakan informasi yang di Medsos dan berita di Koran Skm.ME terbitan Medan itu benar nggak, jika itu benar dan punya bukti-bukti nyata sebaiknya Bupati  segera menugaskan Inspektorat melakukan penyelidikan dan jika terbukti,  melakukan pemecetan langsung terhadap Kades.

            “ Saya telah hubungi Camat, Asisten I Pemerintahan Kab.Madina melalui selular, bahwa Camat telah mengingatkan Kades agar sikapnya dirubah, sebab banyak sorotan dan Asisten I Pemkab Madina mengaku belum menerima laporan soal itu,” ujar Iskandar Hasibuan menirukan ucapan kedua pejabat yang dihubunginya( Red)

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: