MASYARAKAT Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu awal Januari – Mei 2020 mulai mempertanyakan kinerja Inspektorat, yang dinilai tidak pernah mengungkap hasil temuan atau pemeriksaannya terhadap Dana Desa(DD) yang dikelola Kepala Desa sejak tahun 2015 yang lalu.
Padahal, tidak sedikit laporan, pengaduan, protes masyarakat, baik melalui surat dan aksi demo telah disampaikan langsung terkait dengan dosa -dosa yang diduga diperbuat oleh Kepala Desa, artinya Inspektorat lebih memilih ” Kongsi” untuk menggerogoti anggaran APBN melalui program Dana Desa yang telah lima Tahun anggaran berjalan dan tahun 2020 yang ke enam(6) kalinya.
Contoh DD yg patal dugaan Korupsi dan proyek fisiknya mubazir adalah DD Desa Malintang Jae di Kec. Bukit Malintang tahun 2018 dan 2019 yang Lolos terus dari pemeriksaan Inspektorat, sehingga menjadi tanda tanya bagi berbagai lapisan masyarakat dan LSM sampai sekarang ini.
Dana Desa Huta Gambir dan Silogun di Kecamatan Pakantan, Dana Desa Batang Gadis dan Desa Hutatonga di Kecamatan Panyabungan Barat.
Serta, Dana Desa Sopobatu dan Siobon Julu di Kecamatan Panyabungan, Dana Desa Sopo Sorik dan Dana Desa Muarasiambak di Kecamatan Kotanopan, tetap lolos dari pemeriksaan Inspektorat, aneh memang.
Memang, ketika Inspektorat jujur dan serius memeriksa Kades bisa langsung berhenti, antara lain DD Desa Gunungtua Jae di Kec. Panyabungan, DD Simangambat di Kec. Tambangan, DD Pintu Padang Jae di Kec. Siabu dan saat ini dalam proses DD Pasar V Natal di Kecamatan Natal, kok bisa, ada apa sebenarnya di Inspektorat Madina sekarang ini..?
Selain itu, yang menjadi Viral sekarang masalah gaji guru TKS, kok bisa guru ngak gajian sampai 6 bulan, apakah inilah bentuk Inspektorat yang sebenarnya dan kenapa Bupati membiarkannya, entahla( Bersambung Terus)
Admin : iskandar hasibuan