Banggar : Pegawai DLH, Retribusi Sampah di Kab.Madina Rp 10.000/ Bulan Dibayar Rp 5.000,- Wajib Retribusi Ikut Bingung

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): ” Membingungkan dan Info Buat Bupati ” Ucapan itulah yang dilontarkan Wajib Retribusi Sampah di Jalan Willem Iskander Kota Panyabungan, terkait dengan kutifan Retribusi di Kwitansi Rp 10.000,-/ Bulan dibayarpun Rp 5.000,-/Bulan tidak apa – apa.

” Saya sudah tanyakan kepada Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwa yang ngutif Retribusi Sampah adalah Staf DLH,” Ujar Perwakilan Anggota BANGGAR ( Badan Anggaran ) DPRD Madina, H.Zainuddin Nasution,S.Sos ( Udin Cino) kepada Wartawan, Selasa(17/02) Via selular ketika dikonfirmasi Wartawan.

Kata dia, yang ngutif petugas DLH sesuai keterangan Bendahara DLH,Mutiah, nanti saya tanyakan lagi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Khairul.

” Retribusi itu resmi dikutif DLH, soal jumlah Rp 10.000, bayar Rp 5000/ Bulan, ngak taulah, nanti saya tanyakan Kadis LH kok seperti itu,” Ujar Udin Cino dari Fraksi Gerindra itu.

Sebelumnya, sejumlah Pemilik Usaha disepangjang Jln.Willem Iskander Kota Panyabungan, melaporkan Kutifan Retribusi Sampah dengan Kwitansi resmi, bukan Kwitansi ( Karcis ) resmi dari Pemkab Madina.

Baik Kadis Lingkungan Hidup Madiba, Khairul. Bendahara DLH Madina, Mutiah, Sekda Madina, Sahnan Pasaribu yg dikonfirmasi,Via WhatsAppnya hingga Kamis(19/02) belum memberikan jawabannya(Isk/DITA)

 

Pengirim Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Balita Idap Kanker Mata, Orang Tua Butuh Bantuan Biaya Berobat

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Nasip pilu menimpa balita usia 1 tahun 3 minggu, asal Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Balita yang diberi nama Amanda Tiara Indrayani ini mengidap…

    Read more

    Continue reading
    Untuk LKPJ 2025, Bupati Madina Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi- Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses