Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online):
Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, mengkritik keras beredarnya surat undangan Bupati Mandailing Natal terkait kegiatan Diskusi Ilmiah Percepatan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang hanya ditujukan kepada beberapa organisasi mahasiswa dan kepemudaan tertentu.
Menurut Saleh, jika kegiatan tersebut bertujuan menghimpun gagasan, kritik, dan masukan demi percepatan pembangunan daerah, maka seharusnya pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, lembaga pelajar, komunitas intelektual, dan elemen masyarakat sipil yang ada di Mandailing Natal.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pemuda Madina hanya yang menerima surat undangan itu saja? Apakah organisasi lain tidak memiliki gagasan, pemikiran, dan kontribusi untuk pembangunan daerah?” tegas Saleh.
Ia menilai pola undangan yang terkesan selektif justru dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, seolah-olah pemerintah hanya ingin mendengar suara yang sejalan dan mengabaikan kelompok lain yang juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan.
“Pembangunan daerah tidak akan maju jika pemerintah hanya mendengar sebagian suara. Kritik, saran, dan masukan harus datang dari berbagai kalangan. Jangan sampai forum yang disebut diskusi ilmiah justru kehilangan nilai ilmiahnya karena tidak menghadirkan keberagaman perspektif,” ujarnya.
Saleh juga mempertanyakan dasar penentuan organisasi yang diundang dan yang tidak diundang. Menurutnya, masih banyak organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan lembaga pelajar di Mandailing Natal yang aktif melakukan kajian serta advokasi terhadap persoalan daerah, namun tidak tercantum dalam surat tersebut.
“Kalau memang ini forum pemikiran untuk pembangunan Madina, maka semua elemen harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai muncul anggapan bahwa ada anak emas dan ada anak tiri dalam ruang partisipasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah harus menjunjung asas keterbukaan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami mendukung penuh setiap upaya percepatan pembangunan Mandailing Natal. Namun kami juga mengingatkan bahwa pembangunan yang baik lahir dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang dipilih,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Saleh meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar ke depan lebih bijak dan adil dalam melibatkan organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta lembaga pelajar dalam setiap forum strategis daerah.
“Pemuda Madina tidak boleh dibatasi hanya oleh daftar undangan. Semua memiliki hak yang sama untuk berkontribusi, mengkritik, dan memberikan solusi demi kemajuan Mandailing Natal,” tutupnya.
Bupati yang dikonfirmasi melalui Sekda Madina, Afrizal Nasution, Rabu(09/6) mengutarakan Dalam rangka mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, In syaa Allah diskusi ini akan berkelanjutan.
” dan untuk hari ini Bapak Bupati, mengundang kelompok mahasiswa, untuk aspirasi/masukan dari elemen masyarakat lainnya akan diundang pada kesempatan lain,” Ujar Sekda Madina, Afrizal Nasution ( Isk)
Admin : Iskandar Hasibuan
