Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

Pemberitaan tentang Kondisi jalan Hutanamale dalam dua pekan terakhir menarik. Cukup riuh dan menggelitik.

Semula, itu hanya terlihat sebagai cerita klasik tentang jalan rusak: kendaraan sulit lewat, hasil pertanian susah diangkut, dan warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan.

Tetapi ketika lokasinya dilihat dalam bentang geografis Madina, ceritanya menjadi lebih besar.

Yang dipersoalkan bukan seluruh jalan menuju Kecamatan Tambangan.

Yang perlu diperjelas adalah ruas sekitar tiga kilometer dari Hutanamale menuju Hutanamale Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Dari kawasan itu terdapat akses menuju sentra pertanian dan selanjutnya terhubung ke arah Pastap Julu, Kecamatan Tambangan.

Jadi, ini adalah sebuah bottleneck di kawasan produksi—sebuah ruas pendek yang memiliki fungsi lebih panjang daripada ukuran fisiknya.

TIGA KILOMETER, PRODUKSI BERGERAK

Pemberitaan media menyebut berbagai komoditas dari kawasan tersebut mencapai sekitar 11,2 ton per minggu: kol, cabai, bawang prei, sayuran, gula aren, tomat, alpukat, kopi dan bawang merah.

Angka ini tentu masih perlu diverifikasi dengan data produksi resmi. Tetapi jika angka pemberitaan tersebut mendekati kenyataan, maka volumenya bisa mencapai sekitar 580 ton per tahun.

Di kawasan itu juga diberitakan terdapat sekitar 300 hektare kebun kopi, dengan sebagian sudah memasuki masa panen.
Maka tiga kilometer jalan tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai tiga kilometer aspal atau beton semata.
Ia adalah urat nadi distribusi produksi.

Sebab rantainya sederhana:
petani → jalan → kendaraan → pasar → uang kembali ke desa.

Ketika jalan tersendat, seluruh rantai ikut menanggung biaya.
Waktu tempuh bertambah.
Biaya angkutan bisa meningkat.
Risiko kerusakan hasil panen membesar.

Dan posisi tawar petani bisa melemah.

Karena itu, pertanyaannya bukan lagi sekadar:

Mengapa jalannya rusak?

Pertanyaan yang lebih penting:
Berapa nilai ekonomi yang sedang melewati jalan tersebut, dan berapa besar ekonomi yang bisa dibuka jika bottleneck tiga kilometer itu diselesaikan?

TETAPI MADINA SEBENARNYA SUDAH PUNYA PETA

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Kabupaten Mandailing Natal bukan daerah yang tidak mempunyai dokumen perencanaan.

Madina sudah memiliki RPJMD 2025–2029. Di dalam perangkat perencanaan itu terdapat gambaran kewilayahan, potensi komoditas, kawasan strategis dan rencana sistem transportasi.

Dengan kata lain: Petanya ada.

Potensi wilayah dipetakan.
Kawasan strategis dipetakan.
Sistem transportasi direncanakan.

Komoditas unggulan juga menjadi bagian dari gambaran pembangunan wilayah.
Maka kita tidak perlu bertanya:

“Apakah Madina punya peta pembangunan?”

Sudah.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah peta pembangunan itu benar-benar bekerja sampai ke sentra produksi rakyat?

HUTANAMALE ADALAH UJIAN

Di sinilah Hutanamale menjadi menarik.

Kalau pemerintah sudah mengetahui lokasi sentra produksi, maka semestinya jaringan transportasi tidak berdiri sendiri.

Peta produksi harus bertemu dengan peta jalan.

Peta jalan harus bertemu dengan peta pasar.

Dan semuanya harus bertemu dengan peta anggaran.

Sebab pembangunan tidak boleh berhenti pada kalimat:

“Wilayah ini memiliki potensi pertanian.”

Potensi tanpa konektivitas hanyalah potensi yang menunggu.

Petani sudah bekerja.

Tanaman sudah tumbuh.

Produksi sudah keluar.

Pasar sudah menunggu.

Pertanyaannya: apakah pemerintah sudah menyediakan jalannya?

DARI PETA KE PRIORITAS

Karena tuntutan masyarakat kini sudah diarahkan kepada APBD 2027, momentum ini seharusnya tidak dilewatkan.

Pemkab dan DPRD Madina dapat menjadikan ruas Hutanamale sebagai salah satu kasus konkret untuk menguji kembali cara menentukan prioritas infrastruktur.

Bukan berdasarkan siapa yang paling keras meminta.

Bukan pula semata berdasarkan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Tetapi berdasarkan data dan dampak.

Berapa produksi yang dilayani?

Berapa jumlah petani, luas kawasan produktif dan desa yang mendapatkan manfaat?

Ke mana hasil produksi dibawa?

Berapa biaya peningkatan jalannya?

Dan berapa besar aktivitas ekonomi yang dapat dibuka setelah jalannya baik?

Kalau jawabannya menunjukkan dampak yang besar, dorong menjadi prioritas APBD 2027.

Kalau belum mampu dibangun sekaligus, buat tahapannya.

Kalau ruasnya membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pengerasan, susun desain teknisnya.

Yang penting, masyarakat memperoleh peta jalan yang jelas.

JANGAN SALAH PAHAM DENGAN “PETA JALAN”

Peta jalan yang dimaksud di sini bukan sekadar gambar jaringan jalan.

Madina membutuhkan roadmap pembangunan konektivitas ekonomi.

Misalnya: sentra produksi → jalan produksi → jalan penghubung → pusat pengumpulan → pengolahan → pasar.

Dari situ pemerintah bisa menentukan:mana yang harus dikerjakan sekarang, mana tahun berikutnya, dan mana yang menunggu pengembangan kawasan.

Dengan cara seperti itu, pembangunan jalan tidak lagi menjadi kumpulan proyek yang berdiri sendiri.

Ia menjadi bagian dari arsitektur ekonomi wilayah.

JANGAN BIARKAN WARGA MENJADI PEMELIHARA JALAN

Ada satu ironi yang juga patut dicatat.

Warga dilaporkan melakukan perbaikan secara swadaya. Gotong royong tentu merupakan modal sosial yang luar biasa.
Tetapi jangan sampai gotong royong masyarakat justru menjadi alasan negara merasa cukup hadir.

Masyarakat boleh bergotong royong. Negara tetap harus merencanakan.

Petani boleh membuka lahan.
Pemerintah harus membuka akses.

Petani menghasilkan komoditas.

Pemerintah memastikan konektivitas.

Masyarakat mencari pasar.
Pemerintah membangun ekosistem ekonominya.
Itulah pembagian peran yang sehat.

DARI HUTANAMALE, BIKIN PETA MADINA

Maka isu Hutanamale jangan berhenti setelah satu ruas jalan diperbaiki.

Justru jadikan ia sebagai pilot project cara baru membaca pembangunan Madina.

Petakan seluruh sentra produksi.

Petakan jalur keluarnya.
Petakan titik-titik kemacetannya.

Hitung nilai produksinya.
Hitung kebutuhan infrastrukturnya.

Kemudian susun prioritas berdasarkan dampak ekonomi dan sosial.

Dengan begitu, Madina tidak hanya mempunyai RPJMD, tetapi masyarakat juga dapat melihat peta jalan implementasinya.
Sebab dokumen perencanaan yang bagus baru benar-benar berarti ketika masyarakat di ujung jalan bisa merasakan hasilnya.

PERTANYAAN UNTUK APBD 2027

Kini bola berada di tangan Pemkab dan DPRD Madina.
Bukan sekadar:

“Apakah jalan Hutanamale akan diperbaiki?”

Tetapi:
“Apakah sentra produksi seperti Hutanamale sudah terbaca dalam peta pembangunan Madina?”

Kalau sudah, di mana prioritasnya?

Kalau belum, mengapa?

Dan kalau sudah pernah direncanakan, di mana mata rantainya terputus?

Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan jalan berlubang.

Sebab jalan tiga kilometer itu mungkin hanya sebuah ruas kecil di peta.

Tetapi di lapangan, ia bisa menjadi pembeda antara potensi yang berhenti di kebun dan produksi yang bergerak menjadi ekonomi.

Hutanamale tidak hanya membutuhkan jalan.

Hutanamale membutuhkan tempat yang jelas di dalam Peta Jalan Pembangunan Madina.
Dan kalau peta itu belum ada dalam bentuk yang operasional, maka APBD 2027 adalah momentum untuk mulai membuatnya.

HORIZON TAUHID PADA PENUTUP

Pada akhirnya, setiap jengkal bumi adalah amanah.
Ketika tanah Madina menghasilkan pangan, kopi, sayuran dan berbagai komoditas, tugas pembangunan bukan sekadar mencatat potensinya.

Tugasnya adalah membuka jalan agar potensi itu menjadi kemaslahatan.

Peta menunjukkan arah. Anggaran membuka jalan. Dan pembangunan harus mengantarkan amanah sumber daya itu kepada kesejahteraan masyarakat.(*)

Mandailing Epicentrum

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.

Komentar

Komentar Anda