Artikel Kripis: Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

Setelah izin terbit, tata kelola harus siap. Namun, seperti apa sesungguhnya gambaran kegiatan tambang rakyat yang sudah lama kita perjuangkan itu?

Bayangkan satu lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Mandailing Natal telah memenuhi persyaratan dan para pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) siap bekerja. Operasinya tidak cukup mengandalkan kebiasaan menggali, mengangkut, lalu menjual hasil tambang. Ada alur teknis, pembiayaan, kelembagaan, dan kepentingan masyarakat yang harus bertemu dalam satu ekosistem.

Pertama, setelah menyiapkan lokasi dan pastikan hak atas tanah, pengelola memeriksa koordinat, potensi mineral, kondisi geologi, akses kerja, status kawasan, dan risiko lingkungan. Jika lokasi bersisian dengan tanah ulayat atau memiliki klaim kepemilikan, pemerintah dan pengelola perlu membuka dialog sejak awal.
Pemetaan partisipatif, verifikasi hak, serta kesepakatan penggunaan tanah dan kompensasi yang sah dapat mencegah konflik ketika produksi mulai menghasilkan uang.

Kedua, bangun organisasi dan pembiayaan. Koperasi dapat menghimpun penambang, mengatur kebutuhan bersama, serta memperkuat posisi tawar anggota. Di sinilah BUMD berpotensi mengambil peran strategis: menyediakan atau mengoordinasikan layanan peralatan, pengadaan kebutuhan kerja, pengujian mineral, akses pembiayaan, dan hubungan pasar melalui skema usaha yang sah serta layak secara bisnis.

Tanpa kelembagaan bersama, penambang berisiko bergantung pada pemodal yang sekaligus memasok alat, memberi pinjaman, dan membeli hasil tambang. Ketika harga, utang, dan biaya produksi berada di tangan pihak yang sama, penambang sulit mengetahui berapa nilai bersih hasil kerjanya.

Ketiga, jalankan produksi secara terukur. Setelah rencana kerja, keselamatan, dan persyaratan lingkungan terpenuhi, penambang mengambil material sesuai izin. Petugas mencatat asal serta volume material, mengawasi penggunaan alat, dan memastikan pengangkutan mengikuti jalur yang ditetapkan. Pengolahan harus menggunakan fasilitas dan metode yang memenuhi ketentuan, sementara limbah dan air proses wajib dikelola agar tidak mencemari sungai, kebun, serta permukiman.

Keempat, kuasai informasi harga dan pasar. Hasil mineral ditimbang, diuji kadarnya, lalu dipasarkan melalui transaksi yang sah. Koperasi dapat mengonsolidasikan penjualan anggota. BUMD dapat menjajaki layanan pengujian, kontrak dengan pengolah yang memenuhi ketentuan, atau akses pembeli yang lebih transparan. Semua biaya, potongan, dan pembayaran harus tercatat.

Kelima, putar pendapatan ke ekonomi lokal. Kebutuhan pangan pekerja, angkutan, bengkel, bahan bangunan, penginapan, dan jasa lainnya dapat membuka pasar bagi warga sekitar. Jika pengadaan lokal tumbuh, pendapatan tambang tidak hanya berhenti pada pemegang izin atau pemodal, tetapi mengalir ke warung, petani, pengusaha kecil, dan tenaga kerja setempat.

BUMD juga berpotensi menghasilkan dividen bagi daerah jika usahanya sehat dan memperoleh laba. Namun, PAD bukan otomatis persentase dari setiap penjualan emas. Penerimaannya bergantung pada dasar hukum, jenis pungutan yang berlaku, dan kinerja usaha. Pemerintah harus memisahkan kewajiban negara, pendapatan usaha, dan manfaat ekonomi tidak langsung.

Keenam, tutup lingkaran dengan pengawasan dan pemulihan. Pengelola membukukan produksi, biaya, penjualan, dan kewajiban lingkungan. Pemerintah mengawasi kepatuhan, sementara masyarakat mendapat ruang menyampaikan keluhan. Reklamasi tidak menunggu tambang tutup; tanggung jawabnya harus berjalan sejak operasi dimulai.

Inilah gambaran simulasi ekosistem WPR, bukan klaim bahwa lokasi usulan Madina sudah siap beroperasi. Setiap tahap tetap tunduk pada perizinan dan ketentuan yang berlaku.

Jangan hanya melegalkan kegiatan menggali. Bangun sistem yang menghubungkan penambang, koperasi, BUMD, pasar, dan ekonomi warga—tanpa mengorbankan hak atas tanah maupun lingkungan.

Sebab, keberhasilan tambang rakyat bukan sekadar mineral yang keluar dari bumi, melainkan manfaat yang tumbuh di sekitarnya dan kesejahteraan yang bertahan setelah tambang berhenti.(*)

Catatan:
Artikel ini dibuat dengan bantuan AI

Admin : Iskandar Hasibuan,SE.

Komentar

Komentar Anda