Mempertemukan Jejak Sejarah dan Aktivisme Kekinian KNPI Madina

Mengeja Puzzle Potensi Pemuda dalam Perspektif Jakarta, Bercermin pada Kasus Madina

Kripis: Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

Di dalam rimbunnya sejarah kepemudaan, tercatat heroisme berjudul Jong Sumatranen Bond 1917 dan Sumpah Pemuda 1928. Di sini, tantangan politik uang dan kemandirian organisasi tampak mengunci posisi KNPI. Apakah kita hanya membutuhkan figur seorang ketua?

Menyongsong Musda KNPI Madina, banyak pertanyaan yang patut kita ajukan.
Apakah persoalan pemuda di daerah, seperti Madina hari ini, semata-mata soal siapa yang akan menjadi ketua?

Atau justru harus menggali, bagaimana menghidupkan kembali gerakan kepemudaan yang memiliki suara, keberanian, dan daya ungkit di tengah masyarakat?

Pertanyaan itu dapat mempertemukan sejarah, pengalaman alumni atau sesepuh, kritik kebudayaan, dan tantangan kemandirian organisasi. Sebab, bara semangat yang dibingkai dengan nama KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), tidak lahir untuk sekadar menjadi tempat berkumpulnya organisasi kepemudaan. Rumah besar ini seharusnya menjadi ruang perjumpaan gagasan, konsolidasi gerakan, dan pengorganisasian potensi pemuda untuk kepentingan masyarakat.

Pemuda Sumatra dalam Pergerakan Nasional

Dalam perheletan Bulan Pemuda ini, budayawan Padangsidimpuan, Budi Hutasuhut memberi catatan pendek. Dia mengingatkan bahwa anak-anak muda di kawasan Tapanuli bagian Selatan memiliki tempat dalam sejarah pergerakan pemuda. Katanya, para penggerak muda pada masa itu tidak membutuhkan perhatian untuk mengisi ruang juang untuk mengekspresikan gagasannya.

Pada 9 Desember 1917, Jong Sumatranen Bond berdiri di Batavia sebagai wadah para pelajar asal Sumatra. Organisasi ini menjadi bagian penting dari perkembangan gerakan pemuda yang kelak ikut membentuk kesadaran kebangsaan Indonesia.

Jejak itu, bahkan memperlihatkan keterlibatan spesifik pemuda Tabagsel dalam pendirian organisasi tersebut. Pesan sejarah yang terungkap dari unggahan Budi Hutasuhut sangat relevan: pemuda tidak harus menunggu semua kesempatan disediakan oleh generasi yang lebih tua.

Kalau kita telisik lebih jauh, salah satu tokoh yang tercatat dalam sejarah pendirian wadah itu ialah Abdul Munir Nasution, yang kemudian menjabat wakil ketua pertama, mendampingi Tengku Mansur sebagai ketua. Buku Jong Sumatranen Bond: Perjuangan dalam Membangun Persatuan (1917–1931) terbitkan Museum Sumpah Pemuda menyebut Abdul Munir Nasution punya andil dalam sejarah awal organisasi pemuda Indonesia.

Ini memberi alasan tersendiri bagi masyarakat Mandailing untuk mengambil pelajaran dari kontribusi tokoh-tokoh dari lingkungan sejarahnya dalam pembentukan kesadaran kebangsaan.

Beberapa tahun kemudian, Jong Batak Bond muncul sebagai wadah pemuda dengan cakupan identitas yang berbeda. Organisasi ini lazim dicatat berdiri pada 1925, meskipun sejumlah sumber menggunakan tahun 1926. Perkembangan organisasi-organisasi tersebut memperlihatkan bahwa gerakan pemuda pada masa itu tidak berjalan tanpa perbedaan. Identitas, gagasan, dan orientasi organisasi memang menjadi bagian dari dinamika pembentukan kesadaran kebangsaan.

Momentum Sumpah

Jejak Jong Sumatranen Bond pada 1917 dan perkembangan berbagai organisasi pemuda sesudahnya menemukan salah satu momentum penting dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Pada hari itu, para pemuda dari beragam latar belakang organisasi dan daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan: Indonesia. Maknanya bukan bahwa seluruh perbedaan harus dihapus, melainkan bahwa perbedaan dapat dipertemukan dalam cita-cita kebangsaan yang lebih luas.

Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam perjalanan nasionalisme Indonesia. Persatuan tidak dibangun dengan menunggu semua organisasi menjadi seragam. Sebaliknya, berbagai kelompok pemuda berproses dari keragaman menuju kesepakatan tentang tujuan bersama.

Sejarah itu relevan bagi KNPI Madina. Organisasi kepemudaan (OKP) hari ini memiliki identitas, tradisi, jaringan, dan orientasi masing-masing. Keberagaman tersebut bukan masalah dengan sendirinya. Persoalan muncul ketika batas organisasi menghalangi kerja bersama untuk menjawab persoalan masyarakat.

Sumpah Pemuda bukan cek kosong yang membuat setiap seruan persatuan otomatis bermakna. Itu justru menjadi ukuran etik: persatuan harus dibuktikan melalui tindakan, keberanian memikul tanggung jawab, dan kesediaan bekerja melampaui kepentingan kelompok dengan mengerdilkan ambisi pribadi.

Jika pemuda 1928 mampu merumuskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, pemuda Madina hari ini perlu menjawab tantangan zamannya: mampukah mereka membangun satu ruang gerak bersama tanpa meniadakan keragaman organisasi?

Alumni dan Aktivisme Kekinian

Pertanyaan di atas membawa kita pada dialog media sosial. Faisal Ardiansyah Chan, yang saat ini memimpin Lembaga Kajian Pendidikan dan Pelatihan (LKPP) Madina dan aktif di KAHMI Madina, menunjukkan penguatan pada visi KNPI satu nafas.

Faisal Chaniago mengajukan pertanyaan mendasar: Apakah figur-figur yang mulai muncul memiliki kemampuan merangkul seluruh organisasi kepemudaan dalam satu wadah KNPI?

“Gejalanya jelas, semua organisasi bekerja secara parsial sekarang tanpa ada satu sosok yang bisa mempersatukan,” ujar mantan Ketua HMI Madina dan Majelis Mahasiswa Muslim Madina (M Four) itu.

Dengan pengalaman yang mempertemukan dimensi lingkungan aktivisme: kemahasiswaan, kepemimpinan organisasi, jaringan alumni serta kajian pendidikan dan pelatihan, Faisal Chaniago menyebutkan, berkumpul di satu meja mungkin bukan perkara sulit bagi pemuda Madina hari ini.

“Namun, tantangan sebenarnya ialah menemukan sosok yang mampu membaur di antara beragam warna organisasi hingga dipercaya sebagai titik temu visi pemuda,” jelasnya menegaskan.

Dia menilai, Madina telah bertahun-tahun kehilangan dan terus mencari sosok semacam itu.

Ungkapan tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki banyak teman atau jaringan organisasi. Persoalannya adalah bagaimana kelompok-kelompok yang memiliki sejarah, kepentingan dan orientasi gerakan yang berbeda dapat membangun kepercayaan di antara mereka.

Alumni KNPI dapat berperan sebagai jembatan. Mereka membawa pengalaman, jaringan, serta pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu. Karena itu, pengalaman harus membuka ruang bagi generasi baru, bukan menjadi bayang-bayang yang membatasi kreativitas mereka.

Sebaliknya, aktivisme kekinian juga perlu belajar dari sejarah. Semangat perubahan akan lebih produktif ketika bertemu dengan kearifan organisasi, tanpa kehilangan keberanian melakukan pembaruan.

Budayawan Menggugat

Budi Hutasuhut juga membawa diskusi ini ke wilayah yang lebih mendasar.

Tokoh muda asal Sipirok ini mempertanyakan relevansi gerakan yang dimotori anak muda ketika politik praktis, semakin didominasi uang. Ia juga menyoroti sepinya suara organisasi kepemudaan dalam persoalan-persoalan krusial di masyarakat.

Kritik tersebut patut menjadi bahan refleksi, bukan langsung dianggap sebagai vonis terhadap seluruh organisasi pemuda.

Jika organisasi memiliki struktur, pengurus, dan jaringan, mengapa keberadaannya tidak selalu terasa ketika masyarakat menghadapi persoalan penting?
Ukuran keberhasilan KNPI semestinya tidak berhenti pada jumlah OKP yang bergabung, kemeriahan Musda, atau siapa yang menduduki kursi ketua. Ukurannya juga terletak pada keberanian mereka mengangkat persoalan publik dan memperjuangkan suara masyarakat menjadi perubahan berarti.

Penyair dan pimpinan portal berita Sinar Tabagsel itu mengharapkan, gerakan kolektif dan kolaboratif pemuda mampu menyatukan perbedaan suku, agama, usia, profesi, dan pilihan politik.

Dengan merujuk pada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun kehidupan bersama di tengah keberagaman masyarakat dunia, dia berpesan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling meniadakan.

“Perbedaan dapat menjadi dasar bagi kerja bersama, sepanjang setiap pihak mengakui martabat manusia dan bersedia menjaga kepentingan bersama,” tambahnya.

Dalam konteks KNPI, gagasan ini menuntut lebih dari slogan persatuan. Organisasi perlu membangun ruang dialog lintas kelompok, menyusun agenda bersama, dan berani menyampaikan sikap atas persoalan publik tanpa harus menunggu aba-aba dari kepentingan politik tertentu.

Ujian Kemandirian

Akun bernama Madina Bbir justru mengajukan tantangan terbuka tentang ketergantungan pembinaan KNPI pada APBD.
“Kalau jadi ketua KNPI bersandar pada APBD untuk pembinaan, bagus tak usah, kawan,” ujarnya.

Bahkan, dia juga mengingatkan, efisiensi anggaran dapat membuat organisasi kecewa apabila sejak awal terlalu bergantung pada dukungan pemerintah. Makanya, dia mengajukan alternatif, calon ketua yang bersedia berkorban menggunakan dana pribadi untuk membesarkan organisasi merupakan nilai lebih.

Pandangan itu menyinggung, perkara pendanaan menjadi tantangan besar bagi semua kandidat.

Di sini, diskusi tentang persatuan bertemu dengan persoalan praktis. Organisasi membutuhkan biaya untuk menjalankan program, membangun jaringan, melakukan kajian, dan menghadirkan kegiatan yang bermanfaat. Tanpa sumber daya, gagasan mudah berhenti sebagai wacana.

Hanya saja, kita juga tidak boleh kehilangan orientasi. Ketergantungan berlebihan pada anggaran pemerintah juga dapat mempersempit ruang gerak organisasi, terutama apabila dukungan pembiayaan cenderung disertai tuntutan untuk mengikuti kepentingan pihak tertentu.

Sebaliknya, kemandirian tidak harus berarti ketua menanggung seluruh pembiayaan dengan uang pribadinya. Pengorbanan pribadi dapat menjadi modal awal, tetapi bukan sistem pendanaan yang sehat apabila menjadi satu-satunya sandaran.
KNPI perlu memikirkan sumber pembiayaan yang sah, transparan, dan beragam: iuran anggota, kontribusi sukarela alumni, kemitraan program yang tidak mengikat independensi, serta kegiatan produktif yang sesuai dengan aturan organisasi dan hukum.

Dukungan APBD pun tidak otomatis bertentangan dengan independensi, selama diberikan melalui mekanisme yang sah, akuntabel, dan tidak menjadi alat untuk mengendalikan sikap organisasi.

Jadi, persoalannya bukan sekadar menerima atau menolak APBD. Persoalan utamanya ialah apakah KNPI mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah, menjaga jarak kritis dari kepentingan kekuasaan, dan tetap bekerja ketika bantuan tidak tersedia.

Utamakan Formasi

Ketiga sudut pandang tersebut membawa kita kembali pada Musda KNPI Madina.

Faisal mengajukan persoalan daya rangkul. Budi menggugat relevansi gerakan dan keberanian bersuara. Madina Bbir menagih kemandirian pembiayaan.

Ketiganya bertemu pada satu kebutuhan: membangun organisasi yang tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan.
Karena itu, publik dan para pemuda perlu melihat lebih jauh daripada nama kandidat. Seperti apa formasi kepengurusan yang ditawarkan? Bagaimana mengakomodasi posisi dan peran OKP yang berbeda? Apa agenda konkret untuk menjawab persoalan masyarakat? Bagaimana mekanisme pendanaan dan pertanggungjawabannya? Dan bagaimana KNPI menjaga independensi ketika harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan politik?

Musda semestinya menjadi ruang untuk menguji jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Persatuan tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik. Kemandirian tidak boleh berubah menjadi ketergantungan pada kemurahan hati seorang ketua. Sementara pengalaman alumni tidak boleh mengambil alih ruang ekspresi generasi baru.

Dalam Horizon Tauhid, seluruh ikhtiar itu bertemu pada prinsip amanah dan kemaslahatan. Kepemimpinan bukan kesempatan menguasai organisasi, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat. Persatuan bukan alat menghimpun kekuatan demi kepentingan segelintir orang, melainkan jalan bekerja bersama dengan menghormati martabat manusia.

Sejarah gerakan pemuda mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari mereka yang memiliki jabatan atau anggaran paling besar. Itu dapat dimulai dari keberanian mengajukan gagasan, menciptakan ruang perjumpaan, dan bekerja melampaui batas kelompok.

Tema “KNPI Satu Nafas, Satu Arah” akhirnya bukan sekadar urusan menyatukan warna organisasi. Tapi juga menjadi ujian apakah pemuda Madina mampu membangun gerakan yang mandiri, berani bersuara, terbuka terhadap perbedaan, dan hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Sebab, KNPI tidak cukup hanya memiliki ketua yang mampu mengumpulkan pemuda. KNPI membutuhkan kepemimpinan dan formasi yang membuat pemuda punya alasan untuk bergerak bersama, sumber daya untuk bertahan, serta keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Tokoh pemuda dan OKP/ Ormawa yang bergabung dalam KNPI Madina tidak perlu lagi bersikap keras kepala untuk mencari ruang lain dengan klaim versi yang lebih sah. (gl-mep)

#pemudabersumpah
#knpi
#jejaksesepuh
#aktivismekekinian
#ketuakaderterbaik

Budi P Hutasuhut
Faisal Ardiansyah Chan
Madina Bbir

Admin : Iskandar Hasibuan.SE.