CERMAT PILIH SIASAT, PKB MADINA MELЕSAT DI 2029

Dari penguatan akar rumput, kepemimpinan kolegial DPRD, hingga dongkrak intelektualitas politik

Kripis Politik || Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

PKB Madina memasuki babak baru. Kepengurusan DPC periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Edi Anwar Nasution membawa tiga agenda: memperkuat struktur hingga 404 desa/kelurahan, menjadikan sekretariat sebagai Rumah Rakyat, dan menyiapkan capaian politik menuju 2029. Ketiganya merupakan pekerjaan organisasi yang tidak ringan.

Namun, ada satu ruang strategis lain yang tidak boleh luput dari perhatian: bagaimana PKB mengoptimalkan peran kelembagaan di DPRD Madina.

Sebab, membangun partai bukan hanya soal memperbanyak pengurus, membuka pintu kantor, atau mengumpulkan aspirasi. Partai juga harus mampu mengubah aspirasi menjadi gagasan, gagasan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Bagaimana PKB menyusun siasat untuk dapat melesat ke posisi terdepan? Jika Golkar yang sekaranh sedang melaksanakan Musda mampu mengkonsolidasikan semua kekuatannya dan Gerindra yang sepertinya akan bertransformasi secara lebih soft juga bergiat menolak zona nyaman serta memapankan manajemen partainya, masih adakah ruang gerak PKB untuk melampaui yang lain dan menjadi yang terdepan..?

Membaca Sinyal Poltracking
Ada sinyal menarik dari survei nasional Poltracking Indonesia yang dirilis September 2026.

Dalam simulasi surat suara 18 partai politik untuk DPR RI, PKB memperoleh elektabilitas 6,2 persen dan berada di posisi keempat. Gerindra tercatat 23,2 persen, PDIP 11,6 persen, Golkar 10,4 persen, sementara Demokrat berada sangat dekat dengan PKB, yakni 6,1 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi, dengan metode stratified multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Angka 6,2 persen itu merupakan potret pilihan partai dalam simulasi saat survei dilakukan, bukan proyeksi hasil Pemilu 2029, apalagi gambaran khusus elektabilitas PKB di Mandailing Natal.

Namun, ada temuan lain yang jauh lebih menarik untuk dibaca sebagai pekerjaan rumah partai. Sebanyak 66,8 persen responden mengaku tidak merasa dekat dengan partai politik, sedangkan hanya 12,3 persen yang merasa dekat. Dalam pilihan Pileg, 53,3 persen responden cenderung memilih calon legislatif, sementara 24,7 persen memilih partai politik.

Artinya, persoalan partai bukan hanya bagaimana memperoleh suara, melainkan bagaimana membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat. Posisi PKB dalam survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi jarak antara masyarakat dan partai justru merupakan tantangan yang lebih mendasar.

Bagi PKB Madina, temuan itu memberi konteks penting bagi agenda 404 ranting dan Rumah Rakyat. Struktur harus menjadi penghubung, bukan sekadar daftar nama. Rumah Rakyat harus menjadi ruang interaksi, bukan hanya alamat sekretariat. Partai harus hadir di antara pemilu, bukan hanya ketika membutuhkan suara.

Mesin Elektoral dan Penghubung Kebijakan
Dalam kajian politik kontemporer, fungsi partai tidak lagi cukup dipahami sebagai mesin pemilu, perekrut calon pejabat, atau kendaraan untuk memperoleh kekuasaan.

International IDEA, dalam kajian Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations, menguraikan fungsi partai antara lain mengagregasikan kepentingan, menyusun pilihan politik bagi pemilih, merumuskan kebijakan publik, memobilisasi dan mengintegrasikan warga, serta mempertanggungjawabkan tindakan politiknya.

Russell J. Dalton, David M. Farrell, dan Ian McAllister melalui Political Parties and Democratic Linkage juga menekankan peran partai sebagai penghubung antara preferensi warga, pembentukan pemerintahan, dan kebijakan yang dihasilkan.

Sementara itu, pemikiran kontemporer tentang partai sebagai institusi perantara menempatkan hubungan masyarakat dan negara sebagai proses dua arah: aspirasi publik memengaruhi kebijakan, dan kebijakan harus kembali dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca pekerjaan PKB Madina. Partai harus mampu menjalankan lima mata rantai: menyerap aspirasi, mengagregasikan kepentingan yang beragam, merumuskan agenda kebijakan, mengawal pelaksanaannya, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, 404 ranting bukan sekadar target organisasi. Ia merupakan jaringan artikulasi kepentingan. Rumah Rakyat bukan sekadar tempat menerima pengaduan, melainkan pintu masuk representasi. Fraksi dan anggota DPRD bukan hanya perpanjangan tangan partai, melainkan saluran untuk menerjemahkan aspirasi menjadi kebijakan publik.

Suara Terbanyak
Hasil Pileg 2024 memberikan gambaran menarik. PKB memperoleh 38.776 suara dan lima kursi DPRD Madina.

Jumlah suaranya berada di atas Golkar yang meraih 37.155 suara dengan enam kursi dan Gerindra dengan 34.282 suara serta tujuh kursi.

Angka ini menunjukkan bahwa jumlah suara dan jumlah kursi tidak selalu bergerak sebanding. Distribusi suara di setiap daerah pemilihan dan mekanisme konversi suara menjadi kursi ikut menentukan hasil akhirnya.

Karena itu, pekerjaan PKB menuju 2029 bukan sekadar menambah suara, tetapi memperkuat persebaran dukungan, organisasi, representasi, dan kualitas kerja politik.

Mengejar 404 Ranting, Wujudkan Rumah Rakyat
Target 404 ranting merupakan pekerjaan konsolidasi yang harus diterjemahkan menjadi organisasi yang benar-benar hidup. Pengurus di desa dan kelurahan tidak cukup hadir dalam daftar kepengurusan.

Mereka harus mampu membaca persoalan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, menghubungkan warga dengan saluran pelayanan, serta menyampaikan aspirasi secara teratur.

Demikian pula Rumah Rakyat. Kantor partai yang terbuka 24 jam akan kehilangan makna apabila hanya menjadi simbol keramahan politik.

Ia harus menjadi tempat masyarakat menyampaikan persoalan, memperoleh informasi, berdiskusi, dan menemukan jalur advokasi yang jelas.

Di sinilah PKB membutuhkan sistem dokumentasi aspirasi. Setiap persoalan perlu dicatat, dikelompokkan menurut sektor dan wilayah, ditelusuri kewenangan penanganannya, lalu diteruskan kepada pihak yang memiliki otoritas. Tanpa sistem tersebut, Rumah Rakyat berisiko hanya menjadi tempat singgah aspirasi yang tidak pernah sampai ke meja kebijakan.

Memimpin Tanpa Dominasi
Ada peluang kelembagaan yang perlu dibaca secara lebih serius. PKB memiliki posisi dalam kepemimpinan DPRD Madina. Posisi ini bukan semata-mata kehormatan politik, melainkan amanah untuk ikut meningkatkan kualitas kerja lembaga legislatif.

PKB dapat mengajak dua pimpinan DPRD lainnya membangun pola kepemimpinan kolegial yang memperbesar kontribusi legislatif dalam perencanaan pembangunan.

Bukan untuk mengambil alih kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi agar DPRD tidak hanya datang ketika rancangan program dan anggaran sudah terbentuk.
Konstitusi memberikan mandat demokratis kepada kepala daerah dan anggota DPRD melalui jalur pemilihan yang berbeda.

UU Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan fungsi masing-masing.

Kepala daerah memimpin pelaksanaan pemerintahan, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.

Karena itu, kemenangan dalam Pilkada tidak berarti seluruh arah pembangunan menjadi urusan eksklusif eksekutif. Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih memang harus diterjemahkan ke dalam RPJMD, tetapi dokumen tersebut dibahas bersama DPRD.

Aspirasi masyarakat dan perspektif politik fraksi juga memiliki ruang konstitusional untuk memperkaya arah pembangunan.
Membaca Pembangunan Sejak Dini
PKB perlu mengajak pimpinan DPRD membangun kebiasaan membaca pembangunan sejak tahap awal.

Bukan hanya mempelajari APBD ketika angka-angka sudah tersusun, melainkan memahami hubungan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, dan pelaksanaan program.

RPJPD memberikan arah pembangunan jangka panjang. RPJMD menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam agenda lima tahunan.

RKPD mengoperasionalkannya dalam prioritas tahunan, sedangkan APBD menyediakan instrumen pembiayaannya.
Pada tahap inilah DPRD perlu memperkuat kontribusi melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), hasil reses, rapat dengar pendapat, pembahasan anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahkan mengatur penelaahan Pokir DPRD sebagai kajian permasalahan pembangunan yang harus diselaraskan dengan prioritas dan kapasitas riil anggaran.

Dengan demikian, aspirasi dari 404 ranting dan Rumah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai catatan politik. Ia harus memiliki jalur masuk ke proses perencanaan melalui mekanisme yang sah dan terukur.

Lebih jauh, masing-masing partai dapat membawa platform dan perspektif kebijakannya. Gagasan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, penguatan desa, dan pemberdayaan masyarakat dapat dipertemukan dalam pembahasan lintas fraksi.

Perbedaan platform bukan alasan untuk membuat DPRD terbelah, melainkan sumber pengayaan kebijakan.
Inilah makna memimpin tanpa mendominasi, berpengaruh tanpa memonopoli.

Dongkrak Intelektualitas
Tetapi, ada satu persoalan yang tidak boleh diremehkan. Siasat sebesar ini membutuhkan tenaga ekstra.

Pimpinan partai dan anggota DPRD tidak mungkin menguasai seluruh bidang pembangunan, membaca setiap dokumen teknis, menelusuri regulasi, sekaligus mengolah aspirasi dari seluruh wilayah tanpa dukungan pengetahuan yang memadai.

Karena itu, PKB perlu mengoptimalkan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli pendukung pimpinan DPRD. Satu tenaga ahli fraksi dan tiga tenaga ahli yang mendukung pimpinan—sepanjang sesuai dengan pengaturan, kebutuhan, dan kemampuan APBD—jangan hanya dipandang sebagai fasilitas administratif. Mereka harus menjadi mesin intelektual yang membantu kerja politik dan kelembagaan.

Pembagian kerja dapat dirancang secara fungsional. Ada yang menguasai perencanaan dan penganggaran daerah; ada yang mendalami legislasi dan regulasi; ada yang mengolah data pembangunan, aspirasi, serta evaluasi program.

Tenaga ahli fraksi menghubungkan kajian dengan sikap dan agenda fraksi, sementara tenaga ahli pendukung pimpinan membantu menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi kelembagaan secara profesional.

Mereka perlu menghasilkan telaah RPJMD dan RKPD, analisis APBD, peta persoalan per kecamatan, catatan kritis terhadap rancangan Perda, matriks tindak lanjut reses, serta laporan pengawasan berbasis indikator. Bukan sekadar menyusun bahan pidato atau menyiapkan dokumen menjelang rapat.

Di sinilah kritik tipis (kripis) perlu disampaikan: jangan sampai tenaga ahli hanya menjadi nama dalam administrasi, hadir ketika dibutuhkan, tetapi tidak meninggalkan jejak pemikiran dan produk kajian.

Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak rapat yang dihadiri, melainkan seberapa besar pengetahuan mereka membantu anggota DPRD mengambil keputusan yang lebih tepat.

Dua Arena, Dua Siasat
Menuju 2029, PKB tetap harus membaca dua arena politik yang berbeda. Pileg menguji kemampuan organisasi mengubah dukungan menjadi suara dan kursi. Pilkada menguji kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi, koalisi, serta tawaran kepemimpinan daerah.

Keduanya tidak bisa dicampuradukkan. Kemenangan atau dukungan dalam satu Pilkada tidak otomatis menjadi modal suara permanen untuk Pileg berikutnya.

Karena itu, PKB harus membangun kerja organisasi dan rekam jejak kelembagaan secara berkelanjutan, bukan hanya bergerak ketika kalender politik mendekat.

Cerdas-Cermat
PKB memiliki sejumlah pekerjaan yang saling berkaitan: menuntaskan konsolidasi 404 ranting, menghidupkan Rumah Rakyat, memperkuat kerja representasi, mengoptimalkan kepemimpinan kolegial DPRD, serta mendongkrak kapasitas intelektual melalui tenaga ahli yang produktif.

Namun, semuanya membutuhkan disiplin organisasi dan kesediaan untuk bekerja dengan data, bukan hanya mengandalkan intuisi politik. Pimpinan harus membuka ruang bagi kajian kritis, anggota DPRD harus bersedia memperdalam substansi kebijakan, dan tenaga ahli harus menghasilkan pekerjaan yang dapat diuji manfaatnya.

Dalam Horizon Tauhid, kekuasaan dan jabatan bukan tujuan akhir. Keduanya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja yang adil, cerdas, dan membawa kemaslahatan.
PKB tidak harus mendominasi lembaga untuk memperkuat pengaruhnya.

Ia dapat berkontribusi melalui organisasi yang hidup, aspirasi yang terkelola, gagasan yang teruji, dan DPRD yang semakin bermanfaat bagi rakyat.

Siasat politik tidak cukup hanya tepat membaca momentum. Ia harus ditopang kemampuan memahami persoalan, merumuskan jalan keluar, dan memastikan gagasan menjadi kerja nyata.[gl-mep]

Admin : Iskandar Hasibuan.