SIAPA PUNYA NYALI MENYALIP DI TAHUN POLITIK MADINA 2029..?

Peta Kekuatan, Jejak Elektoral, dan Potensi Parpol Kuda Hitam

Kripis Politik || Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

Peta politik Mandailing Natal menuju 2029 tidak cukup dibaca dari tiga partai yang saat ini menguasai posisi teratas DPRD. Gerindra, Golkar, dan PKB memang memiliki keunggulan struktural. Tetapi ada satu fakta yang tidak boleh diabaikan: 22 dari 40 kursi DPRD Madina justru berada di luar ketiga partai tersebut.

Artinya, kekuatan politik di Madina sesungguhnya tidak sesederhana peta tiga besar. Ada ruang kompetisi yang cukup lebar bagi partai-partai lain untuk memperbesar pengaruh, memperbaiki posisi, bahkan menyalip partai yang hari ini berada di atasnya.

Pertanyaannya: siapa yang memiliki modal untuk melakukan itu?

Tiga Besar, Tiga Pola Permainan

Hasil Pemilu 2024 menempatkan Gerindra sebagai pemilik kursi terbanyak dengan tujuh kursi. Golkar menyusul enam kursi, sementara PKB memperoleh lima kursi. Ketiganya menguasai 18 dari 40 kursi DPRD Madina.

Namun, komposisi suara sah memperlihatkan gambaran yang sedikit berbeda. PKB justru memperoleh suara terbanyak, yakni 38.776 suara. Golkar meraih 37.155 suara dan Gerindra 34.282 suara.

Perbedaan antara perolehan suara dan jumlah kursi ini penting. Sistem pembagian kursi berdasarkan daerah pemilihan membuat kekuatan elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh. Karena itu, strategi partai pada 2029 tidak cukup hanya mengejar akumulasi suara kabupaten.

Mereka harus memahami distribusi suara dan kemampuan mengonversinya menjadi kursi di setiap dapil. Menegaskan bahwa perolehan kursi itu butuh monitor sekaligus komando yang kudu dipercayai sebagai strategi pemenangan partai.

Greget NasDem, Demokrat, dan PKS

Di luar tiga besar, komposisi DPRD Madina 2024–2029 memperlihatkan kekuatan yang cukup beragam:

| Partai | Kursi | Suara
| —————- | ——— | —————-|
| NasDem | 5 | 33.207 |
| Demokrat | 5 | 29.024 |
| PKS | 4 | 23.318 |
| PAN | 3 | 15.230 |
| Hanura | 2 | 13.348 |
| PPP | 1 | 10.655 |
| PDIP | 1 | 8.459 |
| Perindo | 1 | 5.440 |
—————- ——— —————
Total | 22 | 138.681|

Angka tersebut memperlihatkan bahwa NasDem dan Demokrat sudah berada di lapisan kekuatan yang sama dengan PKB dari sisi jumlah kursi. PKS juga memiliki empat kursi, hanya terpaut satu kursi dari PKB.

Di sinilah persaingan mulai menarik. NasDem dan Demokrat tidak sedang memulai dari titik nol. Keduanya sudah memiliki lima wakil di DPRD. Jika mampu memperkuat organisasi, mempertahankan kader potensial, dan memperbaiki distribusi suara, keduanya memiliki landasan untuk masuk ke persaingan tiga besar.

PKS juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Empat kursi merupakan modal yang cukup berarti. Dengan konsolidasi kader dan penguatan basis pemilih yang berkesinambungan, partai ini memiliki peluang memperpendek jarak dengan para pesaingnya.

PAN dan Hanura berada pada posisi berbeda. Keduanya belum menjadi penantang terdekat, tetapi memiliki modal kursi dan suara yang dapat dikembangkan dan sama-sama memiliki sejarah kejayaan yang bisa menjadi motivasi yang tajam. Pertarungannya adalah mengubah modal yang ada menjadi pertumbuhan elektoral, bukan sekadar mempertahankan keberadaan di DPRD atau target satu fraksi.

Namun, posisi yang begitu dekat dengan partai pimpinan DPRD Madina membuat NasDem, Demokrat, dan PKS memiliki greget sekaligus beban politik untuk membuat loncatan dan melejit ke posisi terdepan.

Partai Kecil, Peluang Besar

Bagaimana dengan PPP, PDIP, dan Perindo yang masing-masing hanya memiliki satu kursi?

Jangan buru-buru menganggap ketiganya sudah selesai. Satu kursi memang menunjukkan keterbatasan representasi, tetapi tidak otomatis menggambarkan seluruh kekuatan sosial dan jaringan politik partai.

PPP, misalnya, memiliki sejarah panjang dalam politik Madina. Partai ini pernah menikmati masa kejayaan dengan tujuh kursi dan menduduki posisi Ketua DPRD. Kini tinggal satu kader di parlemen. Kemerosotan tersebut justru membuka pertanyaan besar: apakah kepemimpinan baru di bawah Abdi Faisal mampu menghidupkan kembali basis politik yang pernah dimiliki PPP?

Abdi Faisal bukan sekadar figur baru yang masuk ke gelanggang politik Madina. Ia memiliki pengalaman politik di kabupaten lain dan pernah menjadi anggota DPRD di daerah perjuangan awalnya. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal, tetapi belum otomatis menjadi kekuatan elektoral. Partai ini tetap harus membangun legitimasi lokal, menyatukan organisasi, dan menghubungkan kembali PPP dengan basis sosial, kultural dan historisnya.

PDIP juga memiliki satu kursi melalui Teguh W. Hasahatan Nasution. Sempat termonitor, Teguh terus melakukan pendekatan khusus kepada generasi muda, baik secara personal maupun secara organisasi melalui ormawa GMNI. Sementara Perindo memiliki satu wakil melalui Ali Makmur. Tantangan keduanya adalah memperluas basis dukungan dan membangun organisasi yang tidak hanya bergantung pada satu-dua figur tertentu.

Bagi partai-partai yang belum berhasil memperoleh kursi, tantangannya lebih mendasar lagi. Mereka harus membuktikan bahwa keberadaan organisasi di tingkat kabupaten benar-benar terhubung dengan masyarakat dan mampu menghasilkan suara. Nama partai, kepengurusan, serta aktivitas seremonial tidak cukup untuk menjadi modal kompetisi.

Fraksi Gabungan: Bukan Kerja Sama Administratif

Komposisi DPRD juga memperlihatkan adanya fraksi gabungan. Hanura, PPP, dan Perindo berada dalam Fraksi Persatuan Hati Nurani. Sementara PAN dan PDIP membentuk Fraksi Amanah Perjuangan.

Fenomena ini menarik dibaca sebagai ruang interaksi politik lintas partai. Anggota dari partai berbeda harus bekerja bersama dalam satu wadah fraksi, membangun komunikasi, dan memperjuangkan kepentingan politik di lembaga legislatif.

Tetapi jangan pula kita salah membaca. Kerja sama dalam fraksi tidak otomatis menjadi koalisi elektoral. Hubungan kerja di DPRD memiliki kepentingan dan aturan tersendiri, sedangkan pertarungan Pileg 2029 akan membawa masing-masing partai kembali berhadapan untuk memperebutkan suara dan kursi.

Meski demikian, pengalaman bekerja bersama dapat membentuk jaringan komunikasi dan membuka kemungkinan kerja sama politik yang lebih luas.

Performa DPP dan Caleg DPR RI

Ada satu variabel lain yang tidak boleh luput dalam membaca peluang partai-partai di Madina menuju 2029: performa dan strategi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kekuatan partai di daerah tidak selalu ditentukan oleh kemampuan DPC menggerakkan organisasi. Dukungan dan strategi dari tingkat pusat juga dapat menjadi faktor pembeda. Terutama ketika DPP mampu menghadirkan figur calon anggota DPR RI yang memiliki daya tarik elektoral, jaringan luas, dan kemampuan membangun kolaborasi dengan struktur partai di daerah.

Dalam konteks ini, caleg DPR RI bukan sekadar peserta kontestasi dari daerah pemilihan yang kebetulan membutuhkan suara masyarakat Madina. Ia seharusnya menjadi bagian dari arsitektur penguatan partai di daerah.

Ada peluang sinergi yang cukup besar. Caleg DPR RI membutuhkan jaringan kader, simpatisan, dan basis pemilih di kabupaten. Sebaliknya, partai di tingkat kabupaten membutuhkan figur nasional yang dapat memperkuat akses politik, memperjuangkan kepentingan daerah, serta membantu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hubungan tersebut dapat berkembang menjadi kolaborasi antara caleg DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan struktur partai hingga tingkat desa.

Tetapi sinergi tidak boleh berhenti pada mobilisasi suara menjelang pemilu. Ukurannya harus lebih substantif: apakah ada koordinasi program, advokasi kepentingan daerah, komunikasi politik yang berkelanjutan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat?

Di sinilah performa DPP diuji. Apakah DPP hanya mengirimkan instruksi dan target suara, atau benar-benar membangun ekosistem politik yang memperkuat kader dan organisasi di daerah?

Partai yang mampu mengintegrasikan kekuatan nasional dan lokal memiliki peluang lebih besar untuk melakukan lompatan elektoral. Sebaliknya, partai yang membiarkan caleg DPR RI berjalan sendiri, sementara DPC bekerja tanpa dukungan strategis, berisiko kehilangan potensi kolaborasi.

Perlu diingat pula, Madina merupakan bagian dari daerah pemilihan DPR RI yang mencakup wilayah kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. Karena itu, figur DPR RI yang diusung partai perlu diuji bukan hanya dari popularitasnya, melainkan juga dari kedekatan politik, pemahaman terhadap persoalan Madina, dan kesediaannya membangun hubungan berkelanjutan dengan daerah ini.

Pertarungan 2029 bukan hanya tentang siapa paling kuat di Madina, tetapi juga siapa yang paling mampu membawa kekuatan nasional partainya bekerja untuk Madina.

Yang Paling Bernyali

Jika hanya menggunakan modal kursi dan suara Pemilu 2024, NasDem dan Demokrat merupakan dua penantang paling dekat. PKS berada tepat di belakang keduanya. PAN dan Hanura memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, sementara PPP, PDIP, dan Perindo menghadapi pekerjaan pemulihan yang lebih berat.

Namun, ini baru pembacaan awal. Jumlah kursi adalah hasil pertarungan sebelumnya, bukan jaminan hasil berikutnya.

Dalam teori sistem kepartaian Giovanni Sartori, kompetisi politik tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai, tetapi juga oleh relevansi dan daya tawar masing-masing partai dalam sistem. Sementara Angelo Panebianco mengingatkan bahwa organisasi partai memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan bertahan dan berkembang.

Dengan demikian, partai yang ingin menyalip harus memiliki setidaknya:

1. Kepemimpinan yang efektif dan memiliki legitimasi.
2. Organisasi yang bekerja sampai ke akar rumput.
3. Kader dan figur yang dipercaya masyarakat.
4. Kemampuan membaca perubahan perilaku pemilih.
5. Dukungan DPP dan strategi nasional yang terhubung dengan kebutuhan daerah.
6. Sinergi caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan struktur partai lokal.

Di sinilah kita perlu membedakan antara partai yang sekadar ingin bertahan, partai yang ingin tumbuh, dan partai yang benar-benar berani menantang dominasi.

Tak Ada Kursi Warisan

Pemilu 2029 masih menyisakan ruang bagi perubahan peta politik. Partai yang hari ini memiliki lima kursi bisa saja terperosok jika gagal merawat basisnya. Sebaliknya, partai dengan satu atau dua kursi dapat melonjak jika menemukan figur, strategi, dan momentum yang tepat.

Tetapi peluang tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dibangun melalui kerja organisasi, kecakapan politik, kolaborasi lintas tingkat kepemimpinan, dan kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam perspektif Horizon Tauhid, kekuasaan politik bukan sekadar kesempatan menduduki jabatan. Itu adalah amanah yang menuntut kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Partai yang ingin memperbesar kursi semestinya juga memperbesar kapasitasnya melayani rakyat.

Maka, 22 kursi di luar tiga besar bukan sekadar angka sisa dari konfigurasi Pemilu 2024. Ini merupakan ruang kompetisi yang masih terbuka.

Siapa yang akan menyalib? NasDem, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, atau justru PPP yang sedang berusaha menghidupkan kembali sejarah kejayaannya?

Kita belum sampai pada jawabannya. Sebab peta kekuatan baru akan terlihat lebih terang setelah kita memeriksa mesin partai, kepemimpinan, jaringan, figur lokal, serta kemampuan DPP membangun sinergi politik nasional dan daerah.

Di situlah pertarungan sesungguhnya dimulai.

Bersambung: Seri 2 — Mesin Partai, Figur, dan Nyali Bertarung: Siapa Punya Organisasi, Jaringan, dan Pemimpin Potensial? [gl-mep]

Catatan:
Naskah ini juga di-publish melalui Malintangpos Online.

#politikdaerah
#partaikabupaten
#pileg
#pilkada
#sangpemenang2029

Mandailing Epicentrum
peci management
Alumni Jakarta
PigiPigi
“The Real Mandailing”
Malintang Pos

Caption:
• Partai NasDem (Atas): Foto jajaran pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Ketua DPD Sainal Abidin (Dedek) yang baru-baru ini memperingati HUT ke-15 Partai NasDem pada November 2026.
• Partai Demokrat (Tengah): Foto pengurus DPD/DPC Partai Demokrat Mandailing Natal yang dipimpin oleh H. Harminsyah Batubara.
• Partai Keadilan Sejahtera / PKS (Bawah): Momen Musyawarah Daerah (Musda VI) DPD PKS Mandailing Natal di bawah kepemimpinan Ketua DPD PKS Madina Mahmudin Hasibuan untuk periode 2025–2030 yang mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan Mandailing Natal untuk Indonesia”.

Admin : Iskandar Hasibuan.