Siti putriani
PANYABUNGAN(Malintangpos Online):“Dana Desa Bila direncanakan dan digunakan dengan baik, dana yang ada dapat memperkuat pembangunan di desa,” ujar Ketua DPC.PDI Perjuangan Kabupaten Madina Iskandar Hasibuan.
Sebaliknya, masalah baik adminisratif maupun hukum bisa muncul jika dana desa tidak dikelola dengan hati-hati,penyusunan perencanaan tahunan dalam pengelolaan dana desa memang tidak mudah, Masalah administratif kebanyakan terjadi akibat ketidaktahuan pengelola dana desa.
Agar terbangun tata kelola yang baik,seharusnya BPKP(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sumut giat melakukan pemantapan pengelolaan keuangan desa,karena itu aparat desa untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa yang berasal dari APBN.‘’ Sekecil apapun dana desa berasal dari negara dan akan diawasi penggunaannya oleh BPK,” Ujar Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan di Halaman Hotel Payaloting Internasional Panyabungan,Sabtu siang(21-01) dan berharap agar BPKP Perwakilan Sumut segera melakukan Audit kepada seluruh Kades di Mandailing Natal khususnya Kades se Kecamatan Siabu dan Lembah Sorik Merapi.
Sebenarnya, ujar Iskandar Hasibuan, pihak DPC.PDIP dengan PAC.PDIP se Mandailing Natal telah mempunyai bukti-bukti baik foto, administerasi,dokumen lainnya yang selama dua(2) tahun anggaran yaitu 2015-2016 untuk dibuat laporannnya hingga ke Pusat, sebab nyata dilapangan pelaksanaan Dana Desa banyak yang melenceng dan terkesan uang APBN tersebut banyakdigerogoti oleh pihak-pihak tertentu.
Jujur iya, kata Iskandar, masalah Dana Desa(DD) khususnya di Kecamatan Siabu menjadi sorotan tajam dari masyarakat, apalagi setelah berkali-kali pihak SIMMAK Tabagsel melakukan aksi menuntut Camat Siabu Edi Sahlan yang diduga ikut menggerogoti anggaran Dana Desa dan dugaan itu telah langsung dibantah Camat beberapa waktu lalu.
Persoalannya, ujarnya, peranan dari BPKP Sumut untuk melakukan Audit kepada seluruh desa sampai Januari 2017 belum ada diketahui oleh masyarakat,apalagi Insfektorat Kabupaten Madina sampai sekarang ini belum juga mengumumkan kepada masyarakat terkait hasil pemeriksaannya terhadap seluruh Kepala Desa se Kecamatan Siabu.
Saya yakin, ujar Iskandar, kalau BPKP Sumut melakukan Audit terhadap pelaksanaan Dana Desa(DD) diwilayah Mandailing Natal, pasti akan menemukan penyalahgunaan anggaran disetiap desa, kalaupun tidak seluruh desa minimal seperti di desa yang ada di Kecamatan Siabu,Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kecamatan Panyabungan Selatan serta lainnya.
Karena itu, sebut Iskandar,sudah waktunya BPKP Sumut turun langsung bersama Insfektorat Madina dan DPRD Madina,melakukan Audit atau memeriksa seluruh pelaksanaan Dana Desa agar pada anggaran Tahun 2017 mendatang tidak terulang kembali seperti pelaksanaan Dana Desa di tahun 2015- 2016 lalu(red).
Admin : Siti Putriani
Dina Sukandar
