Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua JPKP Kab.Madina Henri Husein Nasution, memintak dan mengharapkan kepada Polisi ataupun Satreskrim Polres Mandailing Natal, agar memanggil seluruh warga yang menanda tangani surat yang dibuat BPD Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang yang ditujukan kepada Bupati Madina, karena ada indikasi pemalsuan tanda tangan yang turut bertanda tangan di lampiran surat Nomor :01/BPD/2020.
“ Warga telah menyampaikan kepada kita di kantor JPKP, bahwa tanda tangan mereka yang tertera di surat BPD Desa Malintang Jae No :01/BPD/2020 di indikasi dipalsukan, untuk mengetahui indikasi pemalsuan tersebut, sebaiknya Polisi ataupun Inspektorat Madina, segera memanggil semua warga yang namanya tertera disurat tersebut melalui Ketua BPD dan Sekretaris BPD nya,” ujar Ketua JPKP Kab.Madina Henri Husein Nasution, Rabu sore(12-2) di Rindang Hotel Panyabungan.
Mungkin, ujar Henri, Ketua dan Sekretaris BPD Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang selama ini dalam mengelola ADD dan DD telah sepakat “Mengkorupsi” anggarannya, sehingga Kepala Desa(Kades) Malintang Jae diduga juga telah melakukan pemotongan Honor aparat desanya, dengan berbagai dalih, sehingga baik aparat desa maupun BPD akhirnya takut kepadanya.
Karena itu, katanya, kalau selama ini pihak Auditor dari Inspektorat Mandailing Natal, telah gagal melakukan pemeriksaan, sebab semua lolos 100 %, buktinya tidak satu desa pun Kepala Desa yang berhasil di jeploskan ke penjara oleh Inspektorat, padahal nyata-nyata Dana Desa/ADD telah dikorupsi, saat ini Polisi dulu yang melakukan pengusutan dimulai dari BPD yang mengajukan pergantian Pejabat Kepala Desa ke Bupati Madina.
Begitupun, saat ini Tim Investigasi dari JPKP Kab.Madina sedang di Desa Malintang Jae mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi penggunaan Dana Desa(DD) mulai dari tahun 2015-2019 sedang dikumpulkan untuk selanjutnya JPKP akan membuat laporan ke Polisi agar dilakukan penyelidikan terkait dengan DD Desa Malintang Jae, serta Surat BPD yang diduga ada Tanda Tangan warga dipalsukan.
Contoh, pembangunan MCK di sekitaran Mesjid Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang,yang sampai Februari 2020 belum juga selesai, tentu tidak selesainya pembangunan tersebut sangat dimungkinkan, baik BPD, Kades, TPD,TPK atau jangan-jangan Camat Bukit Malintang membiarkan pelaksanaannya, mungkin.
“ Untuk menjernihkan semua persoalan Dana Desa(DD) di Desa Malintang Jae dan apalagi dalam tahun 2020 ini akan dilakukan Pemilihan Kades, agar tidak menimbulkan fitnah harusnya Inspektorat adil dan tegas, kalau tidak wajarlah Polisi turun tangan,” ujar Henri Husein Nasution sambil menunjukkan dokumen DD mulai tahun 2015-2019 ( Red)
Liputan : Zulkifli Pulungan,S.Sos
Admin : Siti
