Dina Sukandar
BANYAKNYA Masyarakat di berbagai daerah yang ada beroperasi Tambang Galian C melakukan protes dan juga ada yang sudah melaporkan hingga ke Gubernur Sumatera Utara, sebaiknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kapolres Mandailing Natal, segera menutup seluruh Aktivitas Tambang Galian C yang Ilegal dan cendrung merusak lingkungan disekitar tambang yang memang tidak ada izin resminya.
Memang, Tambang Galian C diwilayah Kabupaten Mandailing Natal, hanya satu(1) yang mempunyai izin resmi dan sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang lainnya semua pihak-pihak yang mengelola Tambang Galian C Ilegal dan yang diduga mempunyai setoran kepada oknum-oknum tertentu di Mandailing Natal, agar urusannya mulus dan langgeng.
Kenapa begitu..? informasi yang diperoleh Penulis, bahwa pengelola Tambang Galian C mampu mengelola usahanya dengan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang mengawasi Galian C dan bahkan diduga ada oknum yang mengelola berlindung dibalik organisasi tertentu, sehingga untuk mengawasi Tambang Galian C Ilegalnya pihak pemerintah kewalahan dan akibatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Galian C tidak tercapai sesuai target dari petugas pengelola pajak Galian C.
Karena itu, ujar Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar, guna untuk mewujudkan target PAD dari sektor Galian C, sebaiknya DPRD Madina, segera memanggil seluruh perusahaan yang nyata-nyata mengelola Galian C yang ada di Mandailing Natal, untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) serta melibatkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah maupun Petugas Pajak yang ada di Mandailing Natal.
Apa mungkin..? memang yang mampu menjawab itu adalah DPRD, karena jika DPRD menjadi penonton maka kekayaan alam Mandailing Natal, akan di grogoti oknum-oknum, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kas Pemda Mandailing Natal, akan minim setiap tahunnya dan lingkungan kita akan rusak dan tidak tertutup kemungkinan akan muncul benacana di daerah kita ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan
