Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Mahasiswa, mendesak BPĶ dan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelola kegiatan Bos Afirmasi dan Kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
” Dinas Pendidikan Madina diduga telah mempermainkan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja,sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indinesia nomo 364/P/2019 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 320/P/2019 tentang satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah Afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja 2019,” Ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah,Jumat(4-12) di halaman Kantor Dinas Pendidikan Mandailing Natal.
Kata dia, ada sebanyak 115 sekolah SD,SMP dan SLTA dalam surat Kemendikbud tersebut tercantum nama sekolah dan besaran yang diterima sekolah,serta peruntukan anģgaran yang bisa digunakan oleh Kepala Sekolah.
Persoalañya, pihak kita mendapat informasi ada sejumlah anggaran yang sudah ditarik oleh pemerintah daerah disebabkan berbagai hal yang menyebabkan.
” Anggaran Bos Afirmasi dan Kinerja untuk 115 sekolah ini di indikasi ada yang mempermainkannya,” Ujar Khairunnisyah.
Karena itu,ujar M.Nasution salah seorang mahasiswa, sudah waktunya BPK atau KPK melakukan penyelidikan,baik ke Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah yg menerima anggaran tersebut.
Inspektorat kan ada..? ” kita ragu sekali dengan Inspektorat,kalau ke Polisi dan Kejaksaan siapa yang mengadukan atau melaporkan,” katanya.
Sementara itu,Plt.Kadis Pendidikan Madina Gongmatua belum berhasil di konfirmasi.
” Kadis sedang sibuk diluar, kalaupun datang hanya sebentar dijantor,” kata stafnya (Isk)
Admin : Iskandar hasibuan.
