Dina Sukandar
Setelah masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menentukan pilihannya 09 Desember 2020, malamnya banyak masyarakat mengaku untuk menetapkan pilihannya telah ” Menerima Uang ” dari yang mengaku Tim Pasangan Calon.
Uniknya, masyarakat tersebut ” Dengan Bangganya ” mengucapkan memilih calon Bupati/Wakil Bupati di TPS (Tempat Pemungutan Suara) setelah menerima uang Rp 100.000,- dan bahkan sudah tradisi setiap Pileg dan Pilkada dalam menentukan pilihannya selalu harus ada uang.
Selain itu, masih ada saja orang/oknum -oknum yang berteriak ” No Money Politik ” tapi oknum – oknum tersebut justuru paling ganas membagi – bagi uang kepada masyarakat pemilih dan terkadang protes ” Mana Buktinya,vidionya,jam berapa kejadian ”
Serta, sering masuk WhatsApp dan Messengger kita ” Vidio dan buktinya mana,jangan di Kedai Kopi dijadikan berita,saksinya siapa ” dan dijawab penulis ” Saksinya Tuhang Yang Maha Esa ” dan jawabnya tidak muncul lagi.
Artinya, baik di Pileg dan Pilkada di Negara RI ini sudah terbiasa ” Money Politik ” dan sangat sulit di stop,apalagi ada saja orang yang mengaku bersih dari Money Politik,tetapi jika saja kita ikuti,justuru orang tersebut lebih setuju ada money politik atau bisa juga ” Sok Bersih,tapi paling kotor “.
Mungkinkah Money Politik bisa di Stop di Mandailing Natal..? Siapa bilang ngak, tapi jika sekarang pilkada Madina 09 Desember 2020 rawan Money Politik , harusnya kita seluruh masyarakat mulai dari awal harus menumbangkan Pemimpin yang muncul dari hasil Money Politik, bukan justuru mengagung agungkannya terus.
Memang, menjadi Kepala Desa saja sekarang ngak bisa menang seorang calon yang cakap dan punya wawasan luas,justuru yang tidak tau apa apa soal pemerintahan justuru menjadi Kades,karena pemilih di desanya ” Disuap” karena ada Dana Desa,apalagi mau jadi Bupati..? Jelas Money Politik dominan.( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar hasibuan
