Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan Ketua DPRD Madina H.As.Imran Khaitamy Daulay,SH,mengatakan Menurut saya, tragedi Sibanggor dengan korban jiwa 5 org dan puluhan lainnya harus dirawat di Rumah Sakit akibat keracunan H2S PT SMGP, bukanlah hanya kasus antara PT. SMGP dengan Korban.
Akan tetapi, lebih dari itu, hukum mesti hadir untuk memberi rasa keadilan dan ketentraman hidup masyarakat, serta menjamin bahwa langkah penanganan tragedi tersebut benar benar sesuai prosedur hukum.
Uangkapan itu disampaikan Mantan Ketua DPRD Madina Haji As.Imran Khaitamy Daulay,SH,Jumat malam(5/2) melalui Akun Facebooknya,menanggapi Tragedi Sibanggor Julu yang sudah masuk ke ranah pemberian santunan.
Disebutkan Imran, dasar- dasar penyimpulannya juga mesti berdasar pada hukum.
Dengan memberi dana kompensasi kepada para korban tidaklah menghilangkan dugaan adanya unsur pidana dan unsur lainnya yang berkenaan dengan keberadaan PT. SMGP sebagai pihak yang mengusahai potensi panas bumi di kawasan terjadinya tragedi tersebut
Kata Mantan Ketua DPD Golkar Madina itu,Bukan tidak mungkin unsur kelalaian pihak PT SMGP sehingga mengakibatkan 5 org korban jiwa dan puluhan lainnya dirawat.
Bukan pula tidak mungkin ada kesalahan tekhnis sehingga perlu dievaluasi ulang tentang tingkat kelayakan PT SMGP dalam mengusahai sumber panas bumi tersebut,kata Mantan Ketua DPRD Madina itu.
Sebaiknya, ujar H.As.Imran Khaitamy Daulay,SH, pemerintah segera membentuk tim Investigasi yang bersifat Independen untuk menelisik ada persoalan apa sebenarnya sehingga PT SMGP merenggut korban sampai sebegitunya.
Jika pemerintah enggan, saya sarankan agar ada pihak pihak non pemerintah yang maju ke depan membentuk tim independen.
” Boleh dari perguruan tinggi, atau dari lembaga lembaga Bantuan hukum, atau dari organisasi organisasi peduli lingkungan seperti WALHI,serta lainnya,” Ujar H.As.Imran Khaitamy Daulay,SH(Isk)
Admin : iskandar hasibuan.
