Dina Sukandar
BELAKANGAN Ini persoalan pengelolaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, baik tahun anggaran tahun 2019 maupun tahun 2020 sudah sampai ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,serta ke KPK di Jakarta.
Uniknya, pihak Pengelola DAK di Kantor Dinas Pendidikan Mandailing Natal maupun Kepala Sekolah yang mendapat kucuran anggaran DAK terlihat bukan kaya mendadak, lalu anggaran DAK tahun 2019 dan 2020 yang diduga di Korupsi untuk siapa, atau untuk apa…? Pertanyaan itulah yang muncul ditengah -tengah – tengah masyarakat.
Selain itu, sudah jelas – jelas warga dari sejumlah elemen masyarakat melaporkan dugaan korupsi pengelolaan DAK di lingkungan Dinas Pendidikan Mandailing Natal baik ke Inspektorat, DPRD,Bupati Madina,Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Kejatisu di Medan hingga sekarang ini belum ada yang menjadi TERSANGKA.
Contoh, SD Negeri 132 Hutatua di Panyabungan Timur sudah selesai dibangun Gedung RKB (Ruang Kelas Baru) dengan total anggaran sekitar Rp 371.908.000,- sampai 8 April 2021 belum juga dibayar kepada pihak yang mengerjakannya.
Pertanyaaannya, anggaran yang Rp 371.908.000 -( Sesuai RAB) kemana..? Mungkin di Kepala Sekolah, tapi Kasek sesuai dengan pekerjanya justuru Cuek,seolah – olah tidak mengetahui soal bangunan tersebut (Pengakuan Kontraktor yang mengerjakan).
Begitu juga dengan bangunan SD Negeri 231 Simpang Banyak Kecamatan Ulupungkut sekitar Rp 200.000.000 – dan informasinya saat ini langsung di kerjakan Kepala Sekolah dan masalah DAK tahun 2020 banyak yang menjadi masalah, tapi lolos dari pengawasan,tapi banyak aksi -aksi protes di Kejatisu Medan oleh gabungan mahasiswa.(Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan
