Dina Sukandar
JAKARTA (Malintangpos Online): Selama bulan Januari -Juni 2021, Kades, Aparat Desa, BPD dan TP.PKK Desa sudah berulang kali Bintek, seharusnya kegiatan ini harus di Stop dan tidak perlu dihadiri, agar penyelenggara atau pemilik kegiatan Kapok melaksanakan.
” Walau siapapun pelaksananya, mau Oknum APH, Keluarga Penguasa, atau tokoh apapun, tidak perlu di ikuti Kades lagi, ” Ujar Pensiunan Kemendagri RH.Nasution, Minggu malam(27/6) ketika dihubungi Via selularnya dari Kota Panyabungan.
Kemaren kan sudah saya bilang, Kades jangan takut jika tidak mengikutinya, jikapun sudah dianggarkan di APBDes bisa dirobah di Perobahan APBDes atau musyawarahkan saja.
Artinya, sebagai putra Mandailing Natal kita kecewa dengan Pemda Madina C/Q. Dinas PMD, Camat dan Pendamping Desa(PD) yang ditugasi, kenapa tidak berani menolak kegiatan itu.
Harusnya, Inspektorat di panggil DPRD guna Klarifikasi, janganlah dibiarkan, kasihan Kades sejak Januari – Juni bolak -balik ke Medan dan Parapat hanya untuk Bimtek
Sekarang sudah canggih, Goegle kita buka semua ada, mau program apa saja, Kades jangan ditakut -takuti dan Kades harus melawan, Undangan sifatnya boleh dihadiri dan boleh tidak, kok takut.
Ada ancaman..? Tanya Wartawan ” Waduh ada APH dan Pejabat kita main Ancam jika tidak hadir, laporkan ke Polisi rame -rame,” ujar RH.Nasution yg Pensiunan ASN Kemendagri itu dengan tegas.
Secara terpisah, Aktivis Hukum asal Madina di Jakarta Syamsul Hidayat,SH, dengan tegas menuding Bupati dan Dinas PMD Madina yang tidak beres dalam masalah Bimtek -Bimtek tersebut.
” Yang salah dalam masalah Bimtek adalah Pemerintah Kabupaten,” ujarnya ( TI/RN)
Admin : Iskandar Hasibuan.
