Dina Sukandar
JAKARTA(Malintangpos Online): Sepuluh kalipun Kadis Pendidikan Mandailing Natal diganti Bupati, sejumlah Pengurus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) asal Kota Panyabungan dan Aktivis Hukum asal Kec.Kotanopan, mengharapkan kepada Kejatisu dan BPK RI agar dugaan korupsi yang terjadi di instansi itu jangan sampai di Peti Es kan.
” Dugaan Korupsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Mandailing Natal,sejak Tahun Anggaran 2019,2020 dan 2021 sangat banyak, perlu Kejatisu dan BPK RI turun langsung ke Bumi Gordang Sambilan,” Ujar Pengurus LSM Elvi Zahria,SH, Selasa(29/6) di Gedung DPR.RI kepada Wartawan Malintang Pos Group Biro Jakarta.
Kata Elvi, jika Kejatisu serius melakukan penyelidikan pengelolaan DAK dan Dana BOS di Dispen Madina, banyak indikasi Korupsi dan Mark Up, tapi serius jangan angat -angat taik ayam.
Alasannya..? Sudah banyak aksi -aksi Demo dan Pengaduan disampaikan mahasiswa,LSM dan warga, tapi selalu kandas di tengah jalan, makanya harus serius, agar jangan di peti Es kan.
” Bangunan SD anggaran DAK 2019 dan 2020 sudah banyak aksi ke Kejatisu dan berita Online, tapi selalu kandas,ada apa itu sebenarnya,” ujar Elvi.
Ditempat terpisah Aktivis Hukum asal Kec.Kotanopan A.Rivai,SH di Halaman Kejaksaan Agung RI, mengaku heran dengan banyaknya persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan Mandailing Natal,sekarang ini.
Misalnya, bayangkan gaji Guru Honor saja kita bingung sampai akhir Juni baru terbayar, itupun belum 100 % dan jangan – jangan gaji Guru honor tersebut hanya beberapa orang yang terbayarkan, mudah -mudahan tidak.
Kalau kita jumlahkan dengan 2000 Guru Honor x Rp 1.000.000,- saja kita buat, sudah Rp 2.000.000.000/ Bulan, kalau 5 bulan dibayar berarti Rp 10.000.000.000,- berapa % Bunganya selama di Bank 6 Bulan, kemana % nya dimasukkan.
” Kok bisa sampai 6 Bulan tidak terbayar, APBD 2021 Desember 2020 sudah disyahkan DPRD, apakah pernah BPK Perwakilan Sumut, tau keadaan tersebut, hanya mereka yg memahami, ” Ujar A.Rivai,SH sambil angkat tangan.
Pemerhati Pendidikan Farida Hasibuan,S.Pd juga di Jakarta, Selasa(29/6) sore, mengharapkan kepada Sukhairi -Atika agar membersihkan instansi pendidikan dari oknum – oknum yang suka menggerogoti APBD setiap tahunnya.
Maksudnya..? Segera diselesaikan masalah yang timbul selama ini, terkait DAK dan Dana BOS mulai tahun 2019 dan 2020 yang diduga banyak Dikorupsi.
” Bersihkan semua oknum -oknum yang diduga ikut menggerogoti APBD di Dinas Pendidikan, agar kualitas Pendidikan bisa ditingkatkan dan aksi demo yg menuntut dugaan korupsi tidak ada lagi muncul selama priode Sukhairi -Atika,” Ujar Farida Hasibuan,SH ( Nir/Awi/Red)
Liputan : Biro Jakarta
Admin : Iskandar Hasibuan
