Sekitar Dana Desa, Aktivis Desak Inspektorat Madina Periksa Semua Plt.Kades Lancat Kec.Linggabayu

 

Foto hanya pemanis berita

MEDAN(Malintangpos Online): Sejumlah Aktivis Hukum asal Mandailing Natal di Kota Medan, setelah keluarnya Surat Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/3616/BPD, tanggal 15 Juli 2022 ditanda tangani oleh Dirje Bina Pemerintahan Desa Dr.Yusharto Huntoyungo,M.PD ditujukan Kepada Bupati Mandailing Natal, mendesak Inspektur Inspektorat agar segera memeriksa Plt.Kades Kec.Linggabayu, tentang pengelolaan Dana Desa hingga Tahun 2022.

Kenapa..? Tidak tertutup kemungkinan sejak adanya ” Sengketa ” jabatan Kades Lancat, jabatan Kades dipegang ASN dan Pelaksanaan Dana Desa diduga ” Dimainkan ” karena kurangnya pengawasan dari Inspektorat Mandailing Natal, selama ini.

” Kita desak Inspektorat Madina, segera periksa semua Plt.Kades Lancat, agar Khoiruddin setelah dilantik nantinya tidak ada masalah,” Ujar Aktivis Hukum Sumut asal Mandailing Natal Irham Zuheri Nasution,SH kepada Wartawan  di Garuda Plaza Medan,Senin(18/7) malam.

Kata Zuheri, Khoiruddin yang menjadi pemenang Pilkades saja ” Dimainkan ” agar jangan dilantik, tapi akhirnya Kemendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Melantik Khoiruddin.

Apalagi, Dana Desa dengan anggaran ratussn juta rupiah, diduga ada yang memainkan diantara Plt.Kades Lancat dan kita bukan menuduh Plt.Kades, hanya menduga, kalau melihat desa itu sekarang

” Apa susahnya periksa semua Plt. Kades Lancat,” katanya ( Fiar)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Sekda Kota Sibolga Hadiri Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Bahas Perubahan APBD 2026

    SIBOLGA(Malintangpos Online): Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., menghadiri Rapat Kerja Gabungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sibolga bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sibolga, yang…

    Read more

    Continue reading
    15 WPR Usulan Pemkab Madina Tinggal Melengkapi Persyaratan

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sebanyak 15 rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) tinggal melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Bupati H.…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses