Benarkah Kades Se – Kab.Madina Kebal Hukum Soal Dana Desa( 5 ), Utamakan Musyawarah,Stop Pengadaan Bibit

KEMUNGKINAN Jabatan Kepala Desa yang dilantik pada Tahun 2017 yang lalu akan berakhir pada Februari 2023 Mendatang ini dan yang akan Melaksanakan Dana Desa Tahun 2023 sudah dapat di pastikan adalah Kepala Desa yang menjabat Priode 2023 dan ada sekitar 254 Kades akan dipegang oleh Plt.Kades dari Aparatur Sipil Negara(ASN).

Sebaiknya, Dana Desa(DD) yang ada di 377 Desa Se – Kabupaten Mandailing Natal, programnya tidak Sporti program DD sebelumnya lagi, karena sejak 2015 – 2022 atau sebanyak 8 Kali(X) Desa menerima Anggaran Dana Desa, yang kisaran jumlahnya rata – rata diatas Rp 600.000.000,-/ Desa ninimal.

Penulis yang sudah melihat dari dekat Penggunaan/Pelaksanaan Dana Desa di 377 Desa, minus sebagian Desa di Kecamatan Rantobaek Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan 1 Desa di Kecamatan Panyabungan Timur, yaitu Desa Aek Nabara, karena akses jalan tidak mendukung.

Kenapa Kades dan BPD Selalu Takut..?

Program Bimtek, Program Pengadaan Bibit, Program Pengadaan Buku, sudah waktunya Kepala Desa dan BPD, Melakukan Perlawanan Kepada Siapapun Instusi atau Lembaga apa saja yang menitifkan Progranya.

Kenapa Takut Kades dan BPD..? Hemat Penulis Kades dan BPD itu sangat kuat sekali posisinya, karena pilihan rakyat langsung, bukan yang dihunjuk seperti Plt.Kepala Desa, sangat jauh bedanya.

Tetapi, agar Kades dan BPD tidak tersandung Hukum, utamakan Musyawarah Desa, dengan membuat program yang memang dibutuhkan rakyat di desa masing – masing dan Titipan Pengadaan Bibit dan Buku Stop semuanya ( Bersambung Terus).

 

Admin :Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    TP.PKK Madina Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturrahmi Sesama Pengurus

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar buka puasa bersama di Pendopo Rumah dinas Bupati Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Minggu (15/03). Kegiatan ini…

    Read more

    Continue reading
    Satma AMPI Madina Soroti Lambannya DPRD, Perda Tanah Ulayat Jangan Hanya Jadi Isu Politik

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Wacana mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Ulayat dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Mandailing Natal. ” Hingga saat ini, regulasi yang secara…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses