Dina Sukandar
Sejak Menjelang Ramadhan – Idul Fitri 1445 H, ratusan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal ” Mengeluh ” disebabkan munculnya sejumlah Program /Kegiatan yang harus dicantumkan di APBDes Tahun 2024, meskipun Program tersebut bukan dari hasil musyawarah dari desa itu sendiri.
Kok Bisa…? Namanya juga ” Jual Penguasa dan Aparat Penegak Hukum ” tentu saja si Kepala Desa sendiri ” Jantungan ” sudah jelas – jelas takut masuk Penjara jika Program tersebut tidak dicantumkan di APBDes Tahun Anggaran 2024 ini.
Apalagi, sesuai pengakuan sejumlah Kades kepada Penulis ” Songonjiama Ami Baen Ketua, Kami Tolak Nggak Bisa, sebab RABDes pasti di TOLAK, kalau dimasukkan di APBDes, yang Korban warga kami,” ujar salah seorang Kades kepada Penulis di salah satu Kedai Kopi di Kec.Bukit Malintang,Kamis malam(4/4).
Karena itu, Wartawan Media PT.Malintang Pos Group telah di Tugaskan untuk melakukan Dialog, Wawancara memastikan Program ” Tutipan ” tersebut apakah benar Titipan dari Petinggi Mandailing Natal ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan.
