Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah Kepala Desa(Kades) dari berbagai Kecamatan, kembali mendatangi Kantor Redaksi Media PT.Malintang Pos Group, untuk mengeluhkan adanya Program yang harus dimasukkan di APBDes, walaupun program tersebut bukan hasil musyawarah Desa ( MusyDes).
” Tolong kami jangan di foto, Program yang santer diberitakan di Media Online diterima Kades dari Dinas PMD dan diserahkan melalui Camat, ngak kami masukkan, maka Pencairan Dana Desa di persulit, wajib masuk,” Ujar sejumlah Kades kepada Pimpinan Umum/Penanggung jawab Malintang Pos Group, Minggu sore(26/5) di Jalan Bermula Kel.Panyabungan II Kec.Panyabungan.
Kata Mereka, program – program tersebut sama sekali ngak ada di Musyawarahkan ketika Musyawarah Desa, oleh sejumlah oknum di Kantor Camat dan Dinas PMD, MusyDes nya di perobahan APBDes dibuatkan agar aman.
Tetapi, baik BPD maupun warga kami menolak semua Program yang disampaikan sudah tercantum rapi, memang tidak ada Tanda Tangan, tapi wajib masuk di APBDes, mau tak mau kami masukkan.
” Kami sudah sering bincang – bincang sesama Kades, untuk mencari jalan keluarnya dan tetap Kades yang disalahkan dan pasti dipersulit dikemudian hari,” ujar mereka.
Karena itulah, kami datang ke Redaksi Media PT.Malintang Pos Group, agar disampaikan kepada rekan – rekan Wartawan, Kades serba salah dalam masalah APBDes Tahun 2024 ini.
Pimpinan Umum/Penanggung Jawab Media PT.Malintang Pos Group Iskandar Hasibuan, menjawab keluh- kesah Kades, mengakui telah pernah mempertanyakan Program tersebut kepada Kadis PMD Madina Irsal Pariadi.
Waktu itu, Kadis PMD mengutarakan pihaknya tidak ada memerintahkan penyusunan APBDes, seperti yg tercantum di tangan Kades, soal program APBDes tahun 2024.
” Itu hak Desa, sesuai hasil MusyDes mereka, ngak ada kita suruh, sekali lagi Dinas PMD tidak ada Intervensi soal APBDes disetiap Desa,” ujar Iskandar Hasibuan, mengulangi Ucapan Kadis PMD dihadapan sejumlah Kepala Desa ( Aris/Dita)
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
