Dina Sukandar
Selama Bulan April – Mei 2024, hampir seluruh Media Online dan Facebook dan Koran, memberitakan adanya informasi tentang ” Program Titipan ” yang harus dimasukkan di APBDes Tahun 2024 dan sejumlah elemen masyarakat masing – masing melontarkan pendapat dan komentarnya dan ditambah Kepala Desa, banyak yang ” Menolak ” walaupun tidak berani secara terbuka mengatakannya.
Kepala Inspektur Inspektorat Mandailing Natal Rahmad Daulay, yang dihibungi Wartawan, dengan tegas mengutarakan APBDes harus hasil Musyawarah Desa(MusDes), kalau tidak hasil MusDes, APBDes tidak sah dan Cacat Hukum.
Benarkah begitu..? Tentu jawabnya kita serahkan kepada Kepala Desa(Kades) untuk menjawabnya, walaupun ada Kades yang ” Ngedumel atau Bersumpah Serapah ” tetap hanya Kepala Desa, yang bisa menjawabnya secara benar dan jelas.
Khususnya LSM dan Wartawan, yang telah mengekspos di Medianya masing – masing, tentu dalam rumus ataupun kaidah Jurnalistik, ada informasi yang jelas dan akurat dan Wartawan banyak yg mendapat semacam selebaran tentang seluruh Program Titipan yang telah tersusun dengan rapi dan wajib untuk dimasukkan dalam APBDes Tahun 2024. Itulah informasinya.
Seperti yg disampaikan Kepala Inspektur Inspektorat Madina Rahmad Daulay, jika diperlukan, BPD setiap Desa, bisa dilakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Tentang APBDes.
Penulis yg setiap tahunnya sejak tahun 2015 di Gelontorkannya Dana Desa(DD) hingga Dana Desa(DD) Tahun 2024, nyaris tidak Berfungsi BPD, atau sering BPD tidak sejalan, tetapi Dana Desa tetap cair, sesuai keinginan Kepala Desa.
Padahal, ke beradaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016, Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Tentu, sudah waktunya Fungsi dan Peran BPD disetiap Desa atau di 377 Desa, segera dikembalikan sesuai dengan Permendagri No.110/2016, agar Program – Program titipan bisa dengan jelas ditolak Kepala Desa dan BPD dan bila perlu, Kades ajak warganya demo oknum – oknum yg menjual Nama Bupati/Wakil Bupati, serta Oknum yg mengaku suruhan dari APH( Aparat Penegak Hukum).
Kades dipilih Siapa..? Jawabnya ” Dipilih Rakyat Desanya ” lalu Kenapa Kades takut kepada Oknum – Oknum yg Intervensi..? Hanya Kades juga yg bisa memberikan jawabannya, kalau Wartawan tugasnya menulis berita ( Bersambung Terus).
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
