Dina Sukandar
Menyikapi aksi Massa AMPERA Tabagsel 06 Juni 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, adalah suatu bukti nyata sistem pengawasan Pelaksanaan Dana Desa(DD) Tahun 2023 di Desa Bintuas Kecamatan Natal adalah sangat minim sekali dan nyaris tidak ada.
Buktinya, pada Edisi Ke -2, Sesuai laporan yang disampaikan AMPERA Tabagsel, kualitas Pembangunan Jembatan PPK yang Anggarannya sekitar Rp 110 Juta, kualitasnya sangat diragukan dan terkesan anggarannya Mark Up.
Selain itu, Pembangunan Tempat Penimbangan Ikan, dengan Pagu Anggaran sekitar Rp 89.802.400.- dan telah diresmikan oleh Kades Bintuas Rasdan, dan terlihat dari Foto yang Dilaporkan Lantai Tempat Penimbangan Ikan sudah mulai rusak.
Pertanyaannya, apakah Pihak Inspektorat Madina, sudah Menerima SPJ dari Kepala Desa..? Jawabnya hingga 15 Juni 2024, belum ada SPJ Diterima Inspektorat Mandailing Natal, sungguh Anehkan.
Bukti lainnya, Kepala Desa Bintuas Rasdan yang telah dihubungi melalui WhatsApp Pribadinya untuk Klarifikasi soal Laporan AMPERA Tabagsel, belum memberikan jawaban sama sekali , alias memilih Bungkam.
Mungkin No.WhatsApp salah..? Nggak mungkin, sebab No.WhatsApp diperoleh dari pihak yang berkompeten dan Ketua IPAD Kec.Natal juga mengatakan tidak ada resfon dari Kades Bintuas.
Ada apa, Kok Memilih Bungkam..? Entahlah, hanya Kepala Desa Bintuas Rasdan yang bisa menjawabnya, kalau Wartawan dan pihak AMPERA Tabagsel, tidak akan bisa menjawab kenapa Kades memilih Bungkam soal Laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri.( Bersambung Terus).
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
