MEDAN(Malintangpos Online): Puluhan Pengurus Pimpinan wilayah ikatan pelajar Al Washliyah Provinsi Sumatera Utara, kembali mendatangi dan menggelar aksi ke dua di depan kantor Kejaksaan Tinggi, atas dugaan Penyelewengan Rp 103 Milyar anggaran Stunting dan lambatnya Kejaksaan tinggi negeri , memproses dugaan tindak pindana penyelewengan anggara Stunting Tahun 2022-2023 di Kabupaten Mandailing Natal.

Zaldi Hafiz umaiyyah selaku kordinator aksi tersebut menyampaikan bahwa kedatangan mereka ingin mempertanyakan kelanjutan dari pemeriksaan yang di lakukan oleh Kejaksaan Tinggi sumatera utara diduga terhadap para oknum terkait dugaan penyelewengan anggaran Stunting Tahun anggaran 2022-2023 di kabupaten mandailing natal diduga mencapai 103 Milyar rupiah.

Mereka mengatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 yang lalu Kepala kejaksaan tinggi Sumut melakukan kunjungan kerja ke kabupaten mandailing natal dan terlihat disambut oleh bupati dan wakil bupati madina Apa sebenarnya yang terjadi berbalas kunjungan atau saling mengunjungin “Ungkap Zaldi

(Padahal pada tanggal 17 Desember 2024 yang lalu Kejati sumut sudah memanggil Wakil bupati Mandailing natal,selaku ketua Tim Percepatan penurunan stunting (TPPS) kabupaten mandailing natal dan kepala dinas Pengendalian pendudukan dan Keluarga berencana (PPKB) kabupaten mandailing natal beserta beberapa kepala bidang dan setelah itu pada 22 april 2025 Kejati sumut kembali memanggil beberapa kepala desa dan kepala puskesmas di kabupaten mandailing natal namun kenapa sampai saat ini peroses ini belum membuahkan hasil juga ada apa dengan kejaksaan tinggi sumatera utara “Ungkap Zaldi Pada orasinya.

Ditempat yang sama Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah provinsi sumatera utara Mhd Amril harahap mengatakan Kejati sumut jangan Memasukan Persoalan ini ke Peti Es , Segara Tangkap itu Wakil Bupati Madina dan para oknum yang diduga terkait Penyelewengan Anggaran Stunting di kabupaten mandailing natal tersebut ,termasuk mantan Bupati Mandailing Natal kenapa tidak pernah dipanggil “Bupati Mandailing natal periode 2021-2024 wajib juga bertanggung jawab dan jangan jangan kami duga bupati juga terlibat dan seolah olah tutup mata dalam hal ini Kejati Sumut harus Fair dong”ungkapnya saat diwawancarai

Mereka Menduga kurang seriusnya Kejati Sumut dalam mengungkap dan menetapkan tersangka dalam penanganan Anggaran Stunting Tahun 2023 sebesar 34 Milyar dan Tahun 2023 sebesar 69 milyar yang diduga totalnya mencapai 103 Milyar.karena kami menilai masa depan bayi,ibu ibu hamil dan pemenuhan gizi serta pembangunan insfranstruktur kesehatan sudah tergadaikan akibat penyelewengan anggaran tersebut” ungkap mereka.

Terjadi adu mulut antara masa PW IPA Sumut dengan Pihak Kasi Intel Kejaksaan tinggi sumatera utara Dewi dan sarjani yang menemui masa aksi, mereka berjanji akan melaporkan hal ini kepada kepala kejaksaan tinggi dan meminta keterlibatan IPA Sumut dalam mengkawal kasus ini ,Pihak PW IPA Sumut menseriusin hal ini dan akan terus menyuarakan hal ini walaupun turun aksi sampai berjilid jilid dan mengadukan hal ini sampai ke kejagung kalau Kejati sumut tidak serius ,Aksi ini ditutup dengan penyerahan LP kepada pihak kejati Sumut.(Rel)

.admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda