KRIPIS POLITIK || GUGUS LITERASI MANDAILING EPICENTRUM

Memiliki tujuh kursi DPRD merupakan modal elektoral. Tetapi mempertahankan posisi politik membutuhkan kapasitas yang lebih luas: organisasi yang bekerja, lembaga legislatif yang produktif, aspirasi yang diperjuangkan, dan kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam peta politik Mandailing Natal menuju 2029, Gerindra mempunyai modal yang tidak kecil.

Hasil Pileg 2024 menempatkannya sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Madina: Tujuh Kursi dengan dukungan 34.282 suara.

Posisi tersebut semakin penting karena kader Gerindra berada di pucuk pimpinan DPRD.

Dengan demikian, partai ini bukan hanya memiliki kekuatan representasi melalui tujuh legislator, tetapi juga memikul tanggung jawab politik yang lebih luas dalam penyelenggaraan fungsi kelembagaan DPRD.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Apakah Gerindra sedang mengubah keunggulan elektoral menjadi kemapanan organisasi dan kelembagaan, atau justru merasa cukup dengan posisi yang sudah diperoleh..?

Nyaman dan mapan adalah dua keadaan berbeda. Nyaman berarti merasa cukup dengan kekuatan yang dimiliki. Mapan berarti mampu membangun sistem, mengelola tanggung jawab, memperbaiki kelembagaan, dan menghasilkan kerja yang dapat diukur.

Dalam politik, tujuh kursi adalah hasil kompetisi. Kemapanan adalah pekerjaan yang harus terus dibuktikan.

Sistem Kerja Gerindra Madina sebenarnya telah memperlihatkan sejumlah aktivitas untuk mendekatkan partai kepada masyarakat.

Pada Februari 2026, DPC Gerindra melaksanakan pembagian bantuan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-18 partai dan menyambut Ramadan.

Ketua DPC Gerindra Madina, H.Erwin Efendi Lubis,SH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum dan DPP agar kader selalu hadir bersama masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gerindra melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan dan menurunkan atribut partai di tempat umum.

Beberapa bulan kemudian, Oktober 2026, Gerindra Madina kembali membagikan sekitar 2.000 masker kepada masyarakat yang terdampak kabut asap di kawasan Panggorengan.

Sebelumnya, pada November 2025, DPC Gerindra juga melaksanakan KTA-nisasi yang diikuti lebih dari 300 kader. Program itu diarahkan untuk pendataan, integrasi, koordinasi, dan penguatan keanggotaan partai.

Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya aktivitas sosial dan konsolidasi organisasi.

Namun, pertanyaan yang lebih jauh bukan sekadar seberapa sering kader turun ke masyarakat, melainkan apakah kegiatan itu telah terhubung dengan sistem penyerapan dan perjuangan aspirasi yang berkelanjutan.

Hanya saja, kedekatan dengan rakyat tidak cukup diukur dari kehadiran pada saat masyarakat menghadapi kesulitan.

Kedekatan juga harus terlihat dari kemampuan membaca persoalan, mencatat kebutuhan, menyusun prioritas, memperjuangkannya melalui lembaga politik, dan mengawal hasilnya.

Dalam kajian sistem politik Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, dua fungsi penting partai adalah interest articulation dan interest aggregation.

Artikulasi kepentingan merupakan kemampuan menyerap dan menyuarakan tuntutan masyarakat.

Agregasi kepentingan adalah kemampuan menghimpun berbagai tuntutan, mengolahnya menjadi agenda bersama, lalu memperjuangkannya melalui proses politik dan kebijakan.

Pembagian masker, misalnya, merupakan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Tindakan itu bermanfaat. Tetapi, kemampuan merespons sebuah kejadian belum dengan sendirinya membuktikan kemampuan mengolah persoalan menjadi agenda kebijakan.

Dalam informasi yang menjadi bahan kajian ini, Golkar pernah merespons aspirasi guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), memberikan bantuan langsung, sekaligus menyatakan kesiapan mengawal peningkatan status Peraturan Bupati tentang Wajib Diniyah menjadi Peraturan Daerah.

Ini memperlihatkan hubungan antara respons sosial dan advokasi regulasi. Tentu, keberhasilannya tetap harus diuji melalui proses legislasi dan implementasi, bukan berhenti pada pernyataan kesiapan.

Perbandingan tersebut memberi satu ukuran: partai tidak hanya dituntut hadir ketika aspirasi muncul, tetapi juga mampu membawa aspirasi itu ke ruang pengambilan keputusan.

Beban Terberat
Ada satu hal yang membuat posisi Gerindra berbeda dari Golkar dan PKB dalam konfigurasi politik DPRD Madina.

Gerindra tidak hanya memiliki jumlah kursi terbanyak, tetapi juga kadernya menduduki posisi ketua DPRD.

Konsekuensinya, terdapat beban kelembagaan yang secara politik lebih langsung melekat pada kepemimpinan Gerindra.

Bukan berarti seluruh kinerja DPRD menjadi tanggung jawab satu partai atau satu orang.

DPRD tetap lembaga kolektif yang keputusan-keputusannya melibatkan seluruh anggota dan fraksi.

Namun, posisi ketua membawa tanggung jawab kepemimpinan dalam mengatur agenda, membangun koordinasi, menjaga produktivitas, dan memastikan fungsi-fungsi DPRD berjalan.

Setidaknya ada tiga pekerjaan besar yang patut menjadi perhatian.
Pertama, tugas kolektif legislasi.
DPRD bukan sekadar tempat membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah.

Lembaga ini juga mempunyai fungsi membentuk Perda bersama kepala daerah, termasuk melalui hak inisiatif DPRD.

Karena itu, perlu dipertanyakan: berapa banyak Perda yang lahir dari kebutuhan dan gagasan DPRD sendiri? Sejauh mana anggota dan fraksi mampu mengidentifikasi persoalan daerah yang membutuhkan landasan regulasi? Apakah DPRD telah mempunyai agenda legislasi yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat?

Jika hak inisiatif belum digunakan secara produktif untuk melahirkan Perda, persoalannya bukan sekadar jumlah produk hukum. Ada pertanyaan lebih mendasar tentang kemampuan DPRD menerjemahkan aspirasi menjadi norma dan kebijakan daerah.

Tanggung jawab ini bersifat kolektif. Namun, kepemimpinan ketua DPRD menjadi nilai dari kemampuannya menggerakkan kolektivitas tersebut.
Kedua, peningkatan budaya dan kinerja organisasi DPRD.

DPRD membutuhkan budaya kerja yang tidak berhenti pada rapat, perjalanan dinas, kunjungan kerja, atau pemenuhan agenda administratif.

Kualitas kelembagaan harus terlihat dari disiplin pembahasan, ketepatan waktu, kedalaman kajian, keterbukaan informasi, produktivitas alat kelengkapan, serta kesungguhan menindaklanjuti hasil pengawasan.

Ketua DPRD mempunyai posisi strategis untuk membangun irama kerja tersebut. Bagaimana agenda kelembagaan disusun? Bagaimana koordinasi antarkomisi dan fraksi dijaga? Bagaimana memastikan rapat menghasilkan keputusan dan tindak lanjut? Bagaimana publik memperoleh informasi tentang pekerjaan yang sedang dan telah dilakukan?

Ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan menjaga hubungan baik antarpimpinan. Dibutuhkan budaya organisasi yang menempatkan kinerja sebagai ukuran, bukan sekadar rutinitas kelembagaan.

Ketiga, penguatan fungsi anggaran dan proporsi pokir.Fungsi anggaran merupakan salah satu ruang penting bagi DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Di dalamnya terdapat pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, RAPBD, serta pengawalan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa porsi pokir atau dana aspirasi masing-masing anggota saat ini berada di kisaran Rp1 miliar.

Angka ini tentu perlu diperiksa melalui dokumen penganggaran dan mekanisme resmi.

Namun, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana proporsi tersebut ditentukan, apakah telah mencerminkan kebutuhan dan sebaran wilayah secara adil, serta bagaimana memperkuat daya jangkau aspirasi anggota terhadap kebutuhan konstituennya.

Ketua DPRD tidak mempunyai kewenangan sepihak untuk menetapkan besaran pokir setiap anggota.

Prosesnya terkait dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, kemampuan fiskal, ketentuan hukum, serta keputusan kolektif.

Tetapi, posisi pimpinan DPRD memberi ruang tanggung jawab untuk mendorong transparansi, proporsionalitas, dan pembahasan yang lebih terukur.

Pertanyaannya: apakah pokir telah dikelola sebagai instrumen representasi kebutuhan masyarakat, atau masih menjadi ruang negosiasi yang sulit ditelusuri publik?

Tiga pekerjaan rumah tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan Gerindra di DPRD mempunyai konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar menjaga posisi pimpinan.

Kinerja legislasi, budaya organisasi, dan pengelolaan anggaran akan menjadi bagian dari catatan publik terhadap kepemimpinan lembaga tersebut.

Menghitung Reses
Salah satu sumber penting untuk memperbaiki tiga pekerjaan rumah tadi adalah pengelolaan hasil reses.

Reses merupakan saluran formal bagi anggota DPRD untuk bertemu konstituen, menyerap persoalan, dan menghimpun kebutuhan masyarakat. Tetapi, nilai politik reses tidak berhenti pada terselenggaranya pertemuan atau tersusunnya laporan kegiatan.

Berapa aspirasi yang dicatat? Berapa yang diverifikasi? Berapa yang masuk ke dalam pembahasan komisi dan fraksi? Berapa yang diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran? Berapa yang akhirnya direalisasikan?

Sejauh informasi yang menjadi bahan kajian ini, belum terlihat rekapitulasi menyeluruh dan berkelanjutan yang memungkinkan publik menelusuri perjalanan aspirasi para legislator Gerindra Madina sampai tahap realisasi.

Ini bukan kesimpulan bahwa tidak ada pencatatan individual. Yang perlu dibuktikan adalah keberadaan sistem yang menghubungkan hasil reses dengan agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Persoalan ini juga bukan monopoli Gerindra.

Partai-partai lain menghadapi pekerjaan serupa. PKB, misalnya, pernah membuat rekapitulasi hasil reses salah seorang legislatornya.

Praktik itu patut dicatat, tetapi kesinambungannya tetap perlu dilihat.
Idealnya, DPRD memiliki sistem pelacakan aspirasi yang dapat membedakan empat tahap: aspirasi diterima, aspirasi diperjuangkan, aspirasi masuk dalam perencanaan atau penganggaran, dan aspirasi direalisasikan.

Dengan begitu, masyarakat dapat menilai bukan hanya siapa yang hadir saat reses, tetapi juga apa yang terjadi setelah mereka menyampaikan kebutuhan.

Di sinilah fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan bertemu dengan fungsi representasi DPRD. Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan perjalanan politik seorang legislator.

Kesiapan Pileg dan Pilkada
Persoalan Gerindra tidak berhenti pada bagaimana mempertahankan tujuh kursi. Tahun 2029 menghadirkan dua arena kompetisi yang berbeda, tetapi saling berkaitan: Pileg dan Pilkada.

Pada Pileg, Gerindra harus mempertanggungjawabkan hasil kerja partai dan para legislatornya kepada pemilih.

Ukurannya bukan hanya aktivitas pengurus, tetapi juga bagaimana tujuh wakil rakyat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan pelayanan representasi.

Kinerja DPRD akan menjadi salah satu bahan evaluasi publik, meskipun penilaian pemilih tentu juga dipengaruhi oleh figur calon, jaringan sosial, kompetisi ant partai, dan dinamika politik nasional.

Pada Pilkada, persoalannya berbeda. Partai harus membangun komunikasi politik, membaca konfigurasi dukungan, menimbang figur, mengelola koalisi, dan merumuskan hubungan antara agenda partai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

Hasil Pileg tidak otomatis menjadi tiket kemenangan Pilkada. Jumlah kursi merupakan modal kelembagaan, sedangkan Pilkada melibatkan kontestasi figur, koalisi, kepercayaan publik, dan pilihan pemilih yang dapat bergerak berbeda.

Pengalaman Pilkada 2024 memperlihatkan betapa ketatnya konfigurasi tersebut. Koalisi yang melibatkan Golkar dan Gerindra mengusung Harun Mustafa Nasution–Muhamad Ichwan Husein Nasution, sedangkan PKB bersama sejumlah partai lain mendukung Saipullah Nasution–Atika Azmi Utammi. Hasil akhirnya terpaut 941 suara: 98.429 berbanding 97.488.

Angka itu mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak bisa dibaca hanya dari jumlah kursi DPRD.

Pileg dan Pilkada mempunyai mekanisme kompetisi, basis dukungan, dan kebutuhan konsolidasi yang berbeda.

Gerindra dengan tujuh kursi, Golkar dengan enam kursi, dan PKB dengan lima kursi sama-sama harus menjawab persoalan tersebut.

Golkar perlu menghubungkan konsolidasi kepengurusan dan kerja kebijakan dengan basis pemilihnya.

PKB perlu membuktikan bahwa penguatan struktur sampai tingkat ranting dan agenda rumah rakyat dapat berjalan berkesinambungan. Gerindra perlu menghubungkan kekuatan elektoral, kerja partai, dan tanggung jawab kepemimpinan DPRD.

Bagi Gerindra, beban itu bertambah karena kinerja ketua DPRD akan menjadi salah satu sorotan publik.

Jika kelembagaan DPRD produktif, transparan, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, hal itu akan menjadi bagian dari catatan positif kepemimpinan.

Sebaliknya, jika muncul persoalan dalam legislasi, budaya kerja, atau pengelolaan anggaran, pertanyaan publik juga akan mengarah kepada pimpinan lembaga.

Ini bukan berarti ketua DPRD harus menanggung sendiri seluruh keputusan kolektif. Tetapi, kepemimpinan memang mengandung tanggung jawab untuk menggerakkan, mengoordinasikan, dan memastikan lembaga bekerja.

Mengubah Kenyamanan Menjadi Kemapanan
Gerindra mempunyai modal elektoral yang kuat. KTA-nisasi, kegiatan sosial, aktivitas lingkungan, dan respons terhadap persoalan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun hubungan dengan publik.

Namun, kemapanan partai membutuhkan lebih dari aktivitas yang terlihat.

Ada tujuh kapasitas yang perlu dibangun secara bersamaan: kapasitas institusional, artikulasi kepentingan, agregasi aspirasi, representasi, mobilisasi, adaptasi, serta akuntabilitas hasil perjuangan.

Ketujuhnya harus terhubung dengan kinerja para legislator dan kepemimpinan DPRD. Struktur partai yang kuat tanpa kerja representasi akan kehilangan substansi.

Kegiatan sosial tanpa advokasi kebijakan akan mudah terputus. Kursi pimpinan tanpa pembenahan budaya organisasi tidak otomatis menghasilkan lembaga yang produktif.

Dan pokir tanpa transparansi serta keterlacakan akan sulit dipertanggungjawabkan sebagai instrumen kepentingan publik.

Dalam perspektif tauhid Mandailing Epicentrum, mandat politik merupakan amanah. Kekuasaan bukan tujuan yang berdiri sendiri, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan kemaslahatan.

Karena itu, ukuran kerja partai bukan hanya berapa banyak suara yang diperoleh, kursi yang diduduki, atau jabatan yang dipercayakan.

Ukurannya juga terletak pada seberapa jauh kewenangan itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Gerindra tentu memiliki hak politik untuk mempertahankan keunggulan pada 2029. Namun, jalan menuju ke sana tidak hanya melewati konsolidasi kader dan strategi elektoral di zona yang nyaman.

Ada pekerjaan kelembagaan yang menuntut manajemen partai yang mapan , terutama karena Gerindra masih berada di posisi pimpinan DPRD.

Maka, pertanyaan “nyaman atau mapan” sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada pengurus DPC.

Pertanyaan itu juga menyentuh kepemimpinan DPRD: Apakah posisi tersebut akan digunakan untuk membangun lembaga yang lebih produktif, transparan, dan responsif, atau sekadar dipertahankan sebagai capaian politik?
Sebab, nyaman adalah keadaan yang bisa membuat seorang kader berhenti berbenah, bahkan mengisi atau curi waktu untuk bersantai-santai atau selfi-selfi hingga mudah mengantuk atau main game berlama-lama.

Mapan berarti punya kemampuan untuk terus bekerja energik dan melakukan lompatan atau terobosan, bahkan ketika sedang berada di posisi unggul.[gl-mep]

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda