1 Minggu Pasca OTT, Madina Kembali Gempar Dibuat KPK RI (1)

Nama Mandailing Natal Kembali Gempar..? Ada apa, apa sebabnya, pasti pertanyaan itu muncul, kalau Jumat minggu lalu, Karena KPK RI OTT diwilayah Mandailing Natal dan Jumat(04/7) KPK RI, Menggeledah Rumah dan Kantor Kadis PUPR Mandailing Natal.

Untuk kita ketahui bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas PUPR Mandailing Natal,selama 4 jam mulai pukul 19.25 WIB hingga pukul 23.20 WIB, Jumat (5/7) dan menjadi perhatian masyarakat, khusus Kota Panyabungan.

Usai penggeledahan, KPK mengamankan empat koper diduga berisi dokumen penting. Namun nasib Kadis PUPR Madina Elpi Yanti Harahap belum diketahui apakah dibawa atau tidak oleh KPK, belum dapat informasi Wartawan.

Memang, Sebelum ke Dinas PUPR di Komplek Perkantoran Bukit Payaloting, KPK lebih dulu menggeledah rumah pribadi Elpi Yanti Harahap di Desa Gunungtua Panggorengan, Panyabungan, mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 19.30 WIB

Pada tengah malam Jumat, Kadis PUPR Madina Elpi Yanti Harahap terlihat keluar dari kantor Dinas PUPR Madina menggunakan mobil dinas plat merah BB 1006 R.

Dan belum diketahui ke mana arahnya apakah ke rumah pribadinya di Gunungtua atau dibawa KPK ke Jakarta

Belum ada keterangan resmi dari KPK terkait status Kadis PUPR Madina Elpi Yanti Harahap hingga,Sabtu(5/7).

Informasinya, penggeledahan diduga terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah 1 Sumut dan Dinas PUPR Sumut pada Kamis (26/6/2025) lalu di Kota Panyabungan, Kabupaten Madina

Dalam kasus ini KPK menetapkan lima tersangka yaitu Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Kepala UPTD Gunungtua Paluta Rasuli Efendi, PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut Heliyanto.

Sementara dari rekanan atau pihak swasta yaitu Direktur PT DNG M Akhirun Efendi alias Kirun dan anaknya M Rayhan yang juga Direktur PT RN ( Bersambung Terus)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    APBD BUKAN TITAH KEKUASAAN: MPC PEMUDA PANCASILA MADINA PERTANYAKAN BATAS KEWENANGAN BUPATI

    *:Zainal Arifin Simbolon: Rp40 Juta Telah Dituangkan dalam APBD 2026, Mengapa Saat Pencairan Menjadi Rp25 Juta?* PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal, Zainal Arifin…

    Read more

    Continue reading
    Pemkab Madina dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS APBD 2026

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan DPRD setempat menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses