Dina Sukandar
JAKARTA(Malintangpos Online): ” Jangan Menunggu Durian Runtuh,” Kalimat itulah yang cocok disampaikan kepada Kadis PMD dan Bupati/Wakil Bupati, karena pada Bulan Februari 2023 mendatang, sebanyak 254 Orang Kepala Desa di 23 Kecamatan Se – Mandailing Natal, akan berakhir.
” Mumpung ada waktu sekitar 8 bulan lagi dari sekarang, sebaiknya Kadis PMD, Bupati/Wakil Bupati dan DPRD Madina, konsultasi ke Kemendagri agar Pilkades dilaksanakan di 254 Desa,” Ujar Penggiat Otonomi Daerah Chotmaida Siregar,S.Sos, Selasa(7/6) di Jakarta.
Kata Chotmaida Siregar, pada Februari 2023 mendatang sudah pasti sebanyak 254 ASN(Aparatur Sipil Negara) akan diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, dengan waktu yang tidak ditentukan.
Ada Undang -Undang yang dilanggar..? Tanya Wartawan ” Tidak ada, hanya sangat tidak etis, sebab nuansa Korupsi, atau Indikasi Korupsi dalam menunjuk Jabatan Plt.Kades nantinya rentan sekali Korupsinya,” ujar Chotmaida.
Coba hitung, Kalau 254 ASN yang menjabat dikalikan dengan Rp 10.000.000,- sudah berapa nilainya, silakan kalikan sendiri dan siapapun ASN Nya , dapat dipastikan mau membayar Rp 10.000.000,- asal diangkat menjadi Plt.Kades
” Kalau hasil pengangkatan Plt.Kades dibuat menjadi PAD Madina, memang mantap, tapi jika untuk kantong pribadi, luar biasa hasilnya,” ujarnya.
Kenapa..? Siapapun tau dan paham ada Dana Desa disetiap desa yang akan diambil oleh Plt.Kades, atau ada jaminan menjadi Plt.Kades tidak ” Dibayar ” kencing aja dibayar, apalagi Plt.Kades, ngak masuk akal tidak bayar.
” Sangat tidak masuk akal sehat kita, Pemerintah Mandailing Natal, tidak tau jabatan 254 Kades berakhir di Februari 2023, apa kerja Camat dan Kadis PMD selama ini,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Madina juga jangan ” Bobok ” sibuk Bimtek dan Reses, panggil itu Kadis PMD dan Bupati/ Wakil Bupati, pertanyakan detail soal Kades yang jabatannya akan berakhir di Februari 2023 mendatang dan apa solusinya, ujar Chotmaida Siregar ( Eva/RNH/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan.
