YANG TERPUKUL KARENA BERITA VIRAL ANAK PUTUS SEKOLAH



Berita tentang empat anak tidak sekolah di Kelurahan Pidoli Dolok, Panyabungan,
akhirnya membuat pemerintah daerah bergerak.

Bupati Mandailing Natal menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial turun
tangan. Kelurahan dilibatkan. Dinas Tenaga Kerja dan pemangku kepentingan lain
juga akan ikut menangani persoalan keluarga tersebut.

Respons itu tentu patut diapresiasi.
Tetapi ada satu hal yang justru menarik perhatian dari berita tersebut.

Mengapa persoalan empat anak itu baru menjadi perhatian besar setelah viral?
Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun.

Justru sebaliknya, ini membawa kita kepada persoalan yang lebih dalam: bagaimana sebuah masyarakat mengenali warganya yang sedang bermasalah?

Sebab anak tidak tiba-tiba menjadi tidak sekolah pada hari berita itu terbit.
Ada dinamika sosial sebelumnya.

Ada keluarga yang menjalani kehidupan sehari-hari, tetangga yang berada di
sekelilingnya, sekolah, guru, kelurahan dan pemerintah.

Tetapi entah bagaimana, persoalan itu baru mendapatkan perhatian luas setelah
media membunyikan alarm.

Di sinilah berita tersebut menjadi lebih besar daripada sekadar kisah empat anak.
Ketika Sekolah Kehilangan Murid
Bayangkan seorang anak tidak masuk sekolah sehari. Tidak terlalu mengkhawatirkan.

Dua hari, mungkin masih ada alasan.
Tetapi ketika ketidakhadiran berlangsung terus-menerus, semestinya sekolah mulai
merasa kehilangan.

Sekretaris Dispen Madina & Rombongan ketika mengunjungi anak putus sekolah

Bukan kehilangan dalam pengertian angka absensi. Tapi kehilangan seorang anak
yang harus herus belajar.

Guru yang setiap hari berinteraksi dengan murid semestinya menjadi salah satu
orang pertama yang menyadari perubahan itu. Wali kelas semestinya bertanya.

Menghubungi orang tuanya. Jika tidak berhasil, persoalan diteruskan melalui
mekanisme sekolah dan pemerintah.
Karena sekolah bukan sekadar tempat anak memperoleh pelajaran.

Sekolah adalah institusi sosial yang mempunyai hubungan langsung dengan
kehidupan anak.

Maka pertanyaannya sederhana:
Apakah sistem kita lebih kuat mencatat anak yang hadir daripada mencari anak yang hilang?

Kalau seorang anak menghilang dari bangku sekolah tetapi tidak segera
menimbulkan alarm, berarti ada sesuatu yang perlu diperiksa dalam mekanisme
pendidikan kita.

Solidaritas Masyarakat
Pertanyaan yang sama berlaku kepada lingkungan. Mengapa tetangga tidak lebih
dahulu berbicara?

Sekali lagi, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa tetangga tidak peduli.Bisa saja, mereka tidak tahu,tetapi menganggapnya sebagai urusan keluarga yang bersangkutan.

Namun justru di situlah kita menemukan perubahan penting dalam kehidupan sosial.
Padahal, seperti juga pesan sosiolog Émile Durkheim, masyarakat bertahan bukan
hanya karena aturan, tetapi juga karena solidaritas — ikatan yang membuat individu
merasa terhubung dengan kehidupan orang lain.

Dalam masyarakat yang solidaritas sosialnya kuat, penderitaan orang lain tidak
sepenuhnya dianggap sebagai urusan privat. Lebih-lebih dalam tata aturan Dalian
Natolu, orang Madina masih memakai prinsip “saanak, saboru”.

Maka, sejatinya, anak tetangga yang sakit pun tak hanya menarik perhatian, tapi
juga mengubah sentuhan holong.

Kita pun merasa wajib mendatangi keluarga yang sedang tertimpa musibah.
Apalagi sudah menyangkut urusan pendidikan anak. Persoalan sekolah semestinya mengundang pertanyaan.

Akan tetapi, ketika batas antara “urusan saya” dan “urusan orang lain” semakin jauh
dan menjadi dinding yang makin tebal, masyarakat yang sudah menyaksikan
masalah putus sekolah pun tidak lagi merasa punya berkewajiban untuk bertanya
dan menawarkan bantuan. Jangan empati, simpati pun bisa kering.

Di situlah sebuah masalah sosial mulai mengalami normalisasi – dianggap sebagai
hal normal (biasa).

Kemiskinan dianggap biasa, bukan lagi persoalan kita. Keluarga yang hidup dalam
keterbatasan dianggap biasa. Anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja jadi
buruh pun dianggap biasa.

Anak putus sekolah dianggap lumrah.
Padahal yang seharusnya kita anggap hal biasa itu adalah kepedulian terhadap
mereka yang membutuhkan perhatian, sentuhan kasih sayang dan bantuan yang
dibutuhkan.

Empat Anak dan Problem yang Lebih Besar
Karena itu, kita jangan melihat kasus Pidoli Dolok hanya sebagai persoalan
pendidikan.

Jika empat anak dalam satu keluarga, misalnya, maka hanya anak, tetapi keluarga
sebagai lingkungan sosialnya.

Mengapa keluarga sampai berada pada kondisi tersebut?
Apakah persoalan ekonomi?
Pekerjaan orang tua?
Akses pendidikan?
Administrasi kependudukan?
Pola pengasuhan?
Atau persoalan sosial lainnya?

Karena itu pula, pelibatan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja menjadi menarik.
Pemerintah tampaknya menyadari bahwa mengembalikan anak ke sekolah tidak
cukup jika kondisi yang membuat mereka keluar dari sekolah tetap dibiarkan.
Dalam bahasa sederhana:anaknya perlu diselamatkan, tetapi keluarganya juga perlu diperkuat.

Masalah ekurangan institusi
Madina sebenarnya tidak kekurangan institusi.

Penulis : Ludfan Nasution – Koordinator Mandailing Epicentrum

Ada sekolah.
Ada kelurahan dan desa.
Ada Dinas Pendidikan.
Ada Dinas Sosial.
Ada perangkat pemerintah lainnya.
Masyarakat juga ada.

Yang mungkin menjadi persoalan adalah hubungan di antara institusi-institusi itu.
Talcott Parsons, melalui perspektif sistem sosial, melihat masyarakat sebagai
berbagai bagian yang memiliki fungsi dan harus bekerja secara terintegrasi agar
sistem berjalan.

Dalam kasus anak tidak sekolah, logikanya sederhana.

Sekolah melihat ketidakhadiran.
Lingkungan melihat kondisi keluarga.
Kelurahan mengetahui warganya.
Dinas memiliki data dan program.

Dinas Sosial mengetahui kerentanan sosial.
Semua informasi itu semestinya bertemu pada satu kesimpulan:

ada anak yang membutuhkan pertolongan.
Jika setiap institusi hanya melihat bagian masing-masing, seorang anak dapat
hilang di antara sekat administrasi.
Sekolah melihat murid.

Kelurahan melihat warga.
Dinas melihat data.
Dinas Sosial melihat keluarga.
Tetapi siapa yang melihat anak itu secara utuh?

Inilah pelajaran paling penting dari kasus empat anak Pidoli Dolok.

Viralitas memang dapat menjadi kekuatan kontrol sosial. Media dapat menemukan
persoalan yang luput dari perhatian birokrasi.

Pemerintah juga patut diapresiasi
ketika segera merespons setelah mendapat informasi.

Tetapi pemerintah yang sehat tidak boleh menjadikan viralitas sebagai sistem
deteksi dini.

Sebab tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk menjadi viral.
Bagaimana dengan anak di desa yang jauh?
Bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki akses media?

Bagaimana dengan orang tua yang tidak tahu kanal pengaduan?
Bagaimana dengan anak yang diam saja karena menganggap keadaannya sebagai
sesuatu yang normal?

Mereka mungkin tidak pernah viral.
Tetapi hak mereka tetap sama.
Karena itu, kasus ini semestinya mendorong Pemkab Mandailing Natal membuat
mekanisme yang lebih sederhana dan lebih manusiawi:jangan menunggu anak dilaporkan; cari anak yang mulai hilang dari sekolah.

Data sekolah perlu bertemu dengan data keluarga dan data kewilayahan.

Ketidakhadiran yang berulang harus menjadi alarm. Kelurahan dan desa harus tahu siapa anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan.

Dan ketika ditemukan, pemerintah tidak hanya bertanya mengapa anak tidak sekolah, tetapi juga apa yang membuat keluarganya tidak mampu mempertahankan anak itu di sekolah.
Dengan begitu, pemerintah bergerak bukan karena berita viral.

Pemerintah bergerak karena sistemnya peka.

Yang Harusnya Terpukul
Maka, siapa yang sebenarnya terpukul oleh berita empat anak tidak sekolah itu?
Mungkin pemerintah.
Mungkin sekolah.
Mungkin kelurahan.
Mungkin tetangga.

Tetapi yang paling penting, semoga yang terpukul adalah cara pandang kita.
Bahwa seorang anak tidak boleh hilang dari sekolah tanpa ada yang merasa
kehilangan.

Bahwa kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk membiarkan anak
kehilangan masa depannya.

Bahwa masyarakat tidak boleh menunggu media untuk mengetahui penderitaan
tetangganya.
Dan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu viral untuk menemukan warganya yang membutuhkan pertolongan.

Empat anak Pidoli Dolok akhirnya mendapatkan perhatian.

Kita berharap mereka segera kembali ke sekolah dan persoalan keluarganya benar-
benar tertangani.

Tetapi keberhasilan yang lebih besar bukanlah ketika empat anak itu kembali
ditemukan.

Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika anak kelima, keenam, ketujuh dan
seterusnya ditemukan oleh sistem sebelum mereka harus ditemukan oleh berita.

Sebab kalau untuk mendapatkan perhatian negara seorang anak harus terlebih
dahulu menjadi viral, maka yang perlu kita benahi bukan hanya nasib anak itu.

Kita perlu membenahi cara masyarakat dan pemerintah menangkap gejala, melihat fakta dan membaca permasalahan yang ada di sekitar kita.(WhatsApp).

Penulis : Ludfan Nasution — Mandailing Epicentrum

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Kadis Pendidikan Madina Bantu Baju & Perlengkapan Sekolah Empat Anak Putus Sekolah

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Harapan untuk kembali mengenyam pendidikan mulai terbuka bagi empat bersaudara dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya harus kehilangan kesempatan belajar akibat keterbatasan ekonomi. Dari empat anak tersebut, tiga…

    Read more

    Continue reading
    Breaking News, 1,5  Hektare Lahan Pekuburan Kampung Darek di Kota Padangsidimpuan Terbakar

    PADANGSIDIMPUAN(Malintangpos Online): Breaking News, Sekitar 1,5 Hektare lahan di kawasan perkuburan milik masyarakat Wek VI dan Wek IV, Kelurahan Wek VI, Kampung Darek, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Senin Malam…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses