Dina Sukandar
Yang bikin heboh di Madina bukan cuma karena berita viral tentang empat anak
dalam satu keluarga yang putus sekolah. Ternyata, ada data yang menunjukkan,
angka putus sekolah sudah mencapai 1.370 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Madina, dr. MHD Faisal Situmorang, menyebut 1.370 anak
jenjang SD dan SMP tercatat putus sekolah.
Karena itu, dia sudah menginstruksikan
agar pengawas dan Korwil turun ke lapangan dan membuat pemetaan, terutama atas sejumlah faktor yang punya andil sebagai penyebab — mulai persoalan
administrasi, dokumen kependudukan, perpindahan tempat tinggal, ekonomi, hingga masalah keluarga.
Langkah Kadis Pendidikan Madina itu memang patut kita apresiasi. Tetapi, justru di sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul: mengapa mereka baru ditemukan setelah jumlahnya mencapai 1.370?
Bukankah anak-anak itu hidup di tengah masyarakat, di dalam sistem sosial yang
ada?
Mereka punya rumah. Punya keluarga. Pernah memiliki sekolah. Pernah berada
dalam sistem administrasi kependudukan. Sebagian pernah duduk di ruang kelas,
dikenal guru, tercatat sebagai siswa.
Lalu, pada titik mana mereka menghilang dari radar sosial?
Sebelumnya, publik di Madina dikejutkan oleh kisah empat anak di Pidoli Dolok
yang bertahun-tahun tidak bersekolah dan baru mendapat perhatian setelah
beritanya viral.
Dan, jelas, itu bukan sekadar kisah pilu yang bikin nafas bisa sesak,
tetapi juga sudah menjadi pintu untuk melihat ruangan sosial yang lebih
mencenagngkan.
Angka ribuan itu menjadi gejala dan indikasi kebangkrutan sistem sosial. Dapat
difahami, sebuah sistem sosial yang sudah memasuki fase yang kacau ketika noda
pendidikan dalam wujud ribuan anak putus sekolah itu baru terlihat setelah
diberitakan.
Tatanan itu mulai bangkrut ketika kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan,merasakan penderitaan warganya, lalu bergerak menanggulangi sebelum semuanya terlambat.
Karena itu, angka 1.370 anak putus sekolah di Mandailing Natal itu layak dibaca lebih
dari sekadar statistik pendidikan. Angka itu menjadi alarm, atau bahkan dentuman
keras.
Bukan Semata Soal Kemiskinan
Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa 1.370 anak itu putus sekolah
karena kemiskinan.
Kemiskinan bisa menjadi penyebab. Tetapi ada pula persoalan administrasi,
dokumen kependudukan, perpindahan tempat tinggal, masalah keluarga, lingkungan sosial, bahkan kemungkinan anak masuk terlalu dini ke dunia kerja.
Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mengembalikan anak ke
sekolah, tetapi menemukan mengapa mereka bisa keluar dari sekolah dan mengapa sistem tidak segera menangkapnya.
Di sinilah pendidikan dapat menjadi semacam termometer sistem sosial.
Mandailing Natal bukan daerah yang seluruh indikator pembangunannya sedang
memburuk. IPM 2025 mencapai 74,26, meningkat dari 73,44 pada 2024. Angka
kemiskinan 2025 juga turun menjadi 7,91 persen.
Tetapi sebuah rumah tidak harus roboh terlebih dahulu untuk membuat
penghuninya memeriksa retakan.
Angka 1.370 anak putus sekolah adalah retakan yang patut diperiksa.
Durkheim mengingatkan bahwa masyarakat bertahan bukan hanya karena orang hidup berdampingan, tetapi karena ada solidaritas yang mengikat mereka.
Kalau seorang anak berhenti sekolah bertahun-tahun dan persoalannya hanya
dianggap sebagai urusan keluarganya, kita perlu bertanya: masih kuatkah
solidaritas sosial kita?
Di Madina, pertanyaan itu bahkan bisa dibawa kepada nilai Dalian Natolu. Kita begitu akrab berbicara tentang kekerabatan dan kepedulian sosial.
Tetapi nilai sosial baru benar-benar hidup ketika ia mampu menemukan anggota
masyarakat yang sedang jatuh sebelum benar-benar tersingkir.
Data Kepedulian Di sinilah pemikiran Robert Putnam tentang social capitalmenjadi menarik.
Kekuatan masyarakat bukan hanya terletak pada banyaknya lembaga, tetapi juga
pada kualitas jaringan hubungan, kepercayaan, dan kemampuan orang untuk
bekerja bersama.
Artinya, masyarakat bisa saja memiliki banyak institusi, tetapi tetap lemah jika
institusi tersebut tidak terhubung secara efektif.
Sekolah mengetahui siapa yang tidak hadir.
Desa mengetahui siapa yang tinggal di wilayahnya.
Dinas Pendidikan memiliki data pendidikan. Dinas Sosial memiliki instrumen untuk membaca kerentanan keluarga. Dukcapil memiliki data kependudukan.
Tetapi bagaimana kalau semuanya memiliki data masing-masing tanpa cukup kemampuan untuk saling menghubungkan?
Seorang anak bisa saja tidak hilang dari data, tetapi hilang dari perhatian.
Sekolah mencatat tidak aktif.
Desa mengetahui keluarganya ada. Dinas Pendidikan memiliki angka.
Dinas Sosial punya program. Tetapi, tidak ada yang datang cukup cepat untuk bertanya: Anak ini ke mana?” Di titik inilah persoalannya menjadi lebih serius daripada angka putus sekolah.
Amartya Sen, melalui capability approach, melihat pembangunan bukan semata soal
pendapatan atau fasilitas yang tersedia, tetapi tentang kemampuan nyata manusia
untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.
Maka seorang anak yang kehilangan pendidikan bukan hanya kehilangan ruang
kelas.
Ia sedang kehilangan sebagian dari kemampuan untuk memilih masa depannya sendiri.
Karena itu, 1.370 anak hari ini bisa menjadi 1.370 persoalan sosial di masa depan
jika sistem gagal bertindak.
Apakah Sistem Sosial Madina Sudah Bangkrut? Kalau ditanya, apakah sistem sosialndi Madina sudah bangkrut, jawabannya: Belum.Tapi, kalau disebut: terancam bankrut, bisa jadi.
Kata “terancam”justru penting.
Kita tidak sedang mengatakan Madina telah gagal sebagai sebuah masyarakat.
Pemerintah memiliki program. Sekolah ada. Masyarakat memiliki jaringan sosial.
Data tersedia.
Dan kini pemerintah sedang memerintahkan pemetaan lapangan.
Tetapi ancaman kebangkrutan sosial muncul ketika institusi-institusi tersebut
bekerja tanpa cukup kemampuan untuk saling melihat.
Institusinya memang ada. Datanya ada. Programnya juga ada. Tetapi kalau seorang anak
harus menunggu menjadi berita viral agar sistem menemukannya, fungsi deteksi sosial
kita sedang bermasalah.
Karena itu, persoalan 1.370 anak putus sekolah seharusnya tidak berhenti pada
target mengurangi angka.
Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mengetahui siapa
anaknya, di mana berada, mengapa berhenti, siapa yang harus bergerak, dan kapan intervensi harus dilakukan.
Itulah perbedaan antara sekadar memiliki data dengan memiliki sistem sosial yang
bekerja.
Dan akhirnya, persoalannya kembali kepada pertanyaan yang lebih besar:
Madina mau melangkah ke mana?
Empat anak membuat kita tersentak.
Sebanyak 1.370 anak seharusnya membuat kita bercermin. Sebab, masyarakat
yang sehat bukan masyarakat yang tidak memiliki masalah.
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu menemukan masalahnya
sendiri sebelum masalah itu berubah menjadi bencana sosial.
Jangan sampai 1.370 anak hanya selesai sebagai angka dalam sebuah laporan.
Di balik setiap angka, ada seorang anak yang sedang menunggu sistem sosialnya
datang menjemput agar bisa kembali ke sekolah.(WhatsApp)
Penulis : Muhammad Ludfan Nasution – Koordinator Mandailing Epicentrum dan pemerhati Pendidikan.
Admin : Iskandar Hasibuan
