Dina Sukandar
Kripis Politik | Gugus Literasi Mandailing Epicentrum
Pengukuhan pengurus baru DPC PKB Mandailing Natal pada 24 Oktober 2026 bukan sekadar pergantian kepengurusan. Di baliknya, ada pertanyaan yang lebih menarik: seberapa jauh PKB mampu mengubah modal politik yang sudah dimiliki menjadi kekuatan baru menuju 2029?
Pada Pemilu 2024, PKB meraih 38.776 suara di Madina, tertinggi di antara partai-partai peserta pemilu. Namun, perolehan lima kursinya masih di bawah Gerindra dengan tujuh kursi dan Golkar dengan enam kursi. Suara terbanyak ternyata tidak otomatis menghasilkan kursi terbanyak. Distribusi suara antardapil dan mekanisme konversi kursi tentu ikut menentukan, tetapi persoalan koordinasi internal juga layak diuji.
Kaca Mata Teori
Teori party cohesion dan koordinasi kepemimpinan mengingatkan bahwa partai bukan sekadar kumpulan caleg yang menggunakan lambang sama. Ada kebutuhan menyatukan kepentingan, jaringan, dan strategi. Apakah para caleg bergerak sebagai satu tim, atau lebih banyak mengandalkan kekuatan masing-masing? Apakah komando utama mampu menyelaraskan seluruh potensi, atau kewenangan formal belum sepenuhnya menjadi kekuatan koordinasi?
Angka pemilu belum menjawabnya, tetapi cukup menjadi pintu masuk untuk menguji persoalan tersebut.
Tantangan berikutnya datang dari pusat. Dana Desa pernah memiliki dimensi politik yang khas bagi PKB. Abdul Halim Iskandar, kader PKB, memimpin Kementerian Desa PDTT pada 2019–2024.
Dalam konfigurasi pemerintahan Jokowi, program itu menjadi salah satu penghubung antara agenda pembangunan desa dan jaringan politik yang tumbuh di sekitarnya.
Kini, kementerian tersebut dipimpin Yandri Susanto dari PAN, sementara pemerintahan Prabowo mendorong agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini tidak otomatis menghapus peran Dana Desa. Namun, ia membuka pertanyaan tentang siapa yang memperoleh pengakuan politik dari agenda pembangunan yang sedang menonjol.
Teori policy ownership dan policy feedback membantu menjelaskan persoalan tersebut. Sebuah partai dapat membangun asosiasi politik dengan kebijakan tertentu, sementara kebijakan itu sendiri melahirkan jaringan pelaksana, penerima manfaat, dan hubungan sosial. Ketika pusat pengelolaan dan prioritas program berubah, jaringan lama mungkin tetap bertahan, tetapi kepemilikan politik atas agenda baru belum tentu ikut bertahan.
Jaringan Program
Di sinilah persoalan jaringan sosial menjadi penting. Orang-orang yang pernah terhubung melalui ekosistem Dana Desa tidak otomatis meninggalkan PKB. Kedekatan personal dan loyalitas dapat tetap ada. Namun, keberadaan jaringan berbeda dengan vitalitasnya. Jaringan yang masih hidup belum tentu terus meluas, aktif, dan mampu menghasilkan mobilisasi kolektif.
Teori mobilisasi sumber daya menjelaskan bahwa jaringan membutuhkan kepemimpinan, komunikasi, agenda, dan kegiatan berkelanjutan agar menjadi kekuatan organisasi. Sementara itu, teori path dependence mengingatkan bahwa hubungan masa lalu dapat bertahan ketika kondisi yang melahirkannya sudah berubah. Pertanyaannya: apakah jaringan lama sedang diperbarui dan diperluas, atau lebih banyak bertahan sebagai warisan politik?
Hubungan PKB dengan NU juga perlu dibaca dalam kerangka serupa. Kedekatan historis tidak berarti kesatuan komando. NU, PKB, Ansor, dan Garda Bangsa mempunyai struktur serta kepentingan organisasi masing-masing. Di Madina, hubungan mereka perlu ditelusuri melalui kegiatan nyata, komunikasi, dan kerja bersama, bukan diasumsikan selalu searah ataupun selalu berseberangan.
Tugas Berat Edi Anwar
Tugas berat berikutnya adalah mengevaluasi selisih antara aura elektoral dan kursi yang diperoleh pada 2024. PKB meraih suara partai terbanyak di Madina, tetapi hanya memperoleh lima kursi DPRD. Ini bukan sekadar soal angka. Ada pekerjaan evaluasi untuk membaca distribusi suara setiap dapil, efektivitas strategi pencalegan, koordinasi antarkandidat, serta peluang memperbaiki konversi suara menjadi kursi.
PKB perlu membedakan mana kekuatan yang sudah terbangun, mana yang belum terorganisasi, dan mana yang belum berhasil diterjemahkan menjadi representasi politik. Di sinilah evaluasi harus bergerak dari sekadar menghitung hasil menuju pembenahan strategi.
Dengan demikian, pengurus baru DPC PKB Madina menghadapi empat pekerjaan besar: memperkuat soliditas internal, menyikapi perubahan agenda politik nasional, menghidupkan jaringan sosial, serta memperbaiki konversi suara menjadi kursi.
Jika keempatnya ditangani secara tepat, PKB memiliki landasan untuk memperluas ruang gerak politiknya. Bukan hanya dalam Pileg 2029, tetapi juga dalam membangun posisi dan pilihan strategis menghadapi Pilkada berikutnya.
Hasilnya, tentu tidak otomatis. Peta koalisi, figur, aturan pencalonan, dan dinamika pemilih tetap akan berpengaruh.
Namun, evaluasi yang jujur atas modal dan kekurangan sendiri merupakan prasyarat penting sebelum menentukan langkah berikutnya. Pengukuhan pengurus bukan garis finis konsolidasi, melainkan awal pembuktian apakah struktur baru mampu menghasilkan perubahan nyata.
Aura politik adalah modal. Kursi adalah hasil konversi. Jaringan adalah sumber daya, sedangkan vitalitasnya ditentukan oleh kemampuan memperbarui hubungan dan agenda.
Tantangan PKB Madina menuju 2029 ialah membuat keempat unsur itu saling menguatkan — tanpa kehilangan kemampuan membaca perubahan masyarakat dan peta kekuasaan. [gl-mep]
Catatan:
1) Dibuat dengan bantuan AI.
2) Sumber media/foto:
– Mandailing online
– Warta Mandailing
– Start News
Admin : Iskandar Hasibuan
