Soal Dana BOK, Komisi IV DPRD Madina Harus Panggil Ka.Puskesmas

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar, mengatakan jika benar Ka.UPT.Puskesmas ingin mencairkan dana BOK untuk kepentingan diluar juklak dan juknis yang ada, yakinlah Ka.Puskesmas akan dilaporkan masyarakat.

” Anggota kita sedang melakukan Investigasi soal dana BOK Puskesmas se Madina yang ada Intervensi untuk dicairkan segera,walaupun bukan untuk kepentingan Kesehatan ” Ujar Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar Jum’at(23/4) Via selular dari Depan UPT.Puskesmas Kayulaut.

Kata dia, sebanyak 4 LSM se Tabagsel gabung melakukan Investigasi soal anggaran BOK Puskesmas tahun 2020 dan 2021 yang lagi menjadi bahan perbincangan ditengah -tengah masyarakat Mandailing Natal.

Karena itu, LSM mendesak Komisi IV DPRD Madina segera memanggil Kadis Kesehatan dan Ka.UPT.Puskesmas se Madina untuk Klarifikasi soal dana BOK.

Disebutkannya, ada pihak – pihak tertentu dari Dinas Kesehatan Madina yang ” Memaksa ” Ka.UPT.Puskesmas mencairkan anggaran dana BOK dengan nilai minimal Rp 100.000.000 setiap Puskesmas.

Untuk mengetahui kebenarannya, makanya kita turunkan Tim Investigasi gabungan LSM de Tabagsel ke seluruh Puskesmas yang ada di Mandailing Natal.

” Insya Allah Sabtu sore(24/4) sudah kita ketahui UPT.Puskesmas mana yang menyalahgunakan dana BOK Puskesmas tahun 2020 dan 2021 dan akan kita serahkan hasilnya ke DPRD hari Senin(26/4) untuk bahan mereka” ujarnya(Dip/Red)

 

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    ANSOR MADINA: AKAR TERCERABUT, KE ATAS MAKIN MENTOK?

    SERIAL BULAN PEMUDA Mengeja Puzzle Potensi Pemuda Daerah dari Jakarta, Bercermin dari Madina Artikel Kripis: Gugus Literasi Mandailing Epicentrum Konfercab Gerakan Pemuda Ansor Mandailing Natal hari ini menghadirkan sebuah paradoks…

    Read more

    Continue reading
    BUMD BARU MADINA: DI ANTARA “VONIS” AKADEMIK DAN “VETO” POLITIK

    Artikel Kripis — Gugus Literasi Mandailing Epicentrum Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di Mandailing Natal perlu diuji dengan satu pertanyaan mendasar: apakah daerah benar-benar membutuhkan perusahaan milik pemerintah,…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses