Dina Sukandar
MASYARAKAT Kabupaten Mandailing Natal, mungkin masih ingat dengan ” Bimtek PKK Desa ” beberapa waktu yang lalu di Parapat Kabupaten Simalungun dan sejak Jumat siang(21/5) kembali Bumi Gordang Sambilan “Dihebohkan ” dengan munculnya program Bimtek Kepala Desa di Dua(2) Hotel di Kota Medan dalam waktu dekat ini.
” Siapa Dibelakang Bimtek Kepala Desa se – Kabupaten Mandailing Natal ” itulah judul tulisan ” Keluh -Kesah Kades ” kepada sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sejumlah elemen yang mendengar keluhan Kepala Desa,terkait Program Bimtek yang boleh dikatakan berkali -kali dalam setiap tahun anggaran caernya Dana Desa (DD).
Benarkah Program Bimtek hasil Musyawarah Desa, atau memang Bimtek titipan dari oknum -oknum yang melihat peluang yang sangat menguntungkan,sebab anggarannya Rp 5.000.000,-/ Orang yang ikut Bimtek, baik Kades dan Sekretaris Desa,ataupun BPD maupun perangkat desa,serta Ibu PKK Desa..?
Ada yang mengatakan Bimtek adalah program ” TITIPAN ” dari oknum -oknum yang mampu mendekati Kadis PMD, ada yang mampu mendekati Bupati dan Ketua TP.PKK Madina,jika sudah mampu meyakinkannya, maka oknum – oknum tersebut mencari Lembaga yang sesuai dengan juklak dan juknis yang dikeluarkan Kementerian Desa,jadilah acara ” Bimtek Titipan ” tersebut.
Kegiatan Bimtek di Bulan Mei 2021 ini di Nakhodai oleh LPKPD, Gelombang 1 tanggal 24 – 27 Mei di Grend Antares Medan dengan biaya Rp 5.000.000/orang dengan Materi Bimtek ” Sterategi pengelolaan asset Desa dan Administerasi Desa yang Efektif,serta pengembangan dan motipasi kepemiminan”
Gelombang ke 2, datang dari ICON TRAINING CENTER ditujukan kepada Kepala Desa, dengan Biaya Rp 5.000.000,-/ orang, peserta Kades dan BPD .tanggal 27 -30 Mei 2021 di Hotel Le Polonia Hotel Medan, materi yang di Bimtekkan ” Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan Pengelolaan Keuangan Desa ”
Bayangkan, jika pesertanya Kades,Sekretaris Desa dan BPD sudah berapa anggaran DD tahun 2021 terkuras untuk pelaksanaan,BIMTEK yang tidak menguntungkan bagi setiap desa.
Kenapa..? Dari seluruh Kades di Mandailing Natal sekitar 75 % ” MENOLAK ” Kegiatan tersebut, tapi Kades tidak berani ” MELAWAN ” Kebijakan dari oknum – oknum yang ada dibelakang Pelaksanaan Bimtek yang selama ini dilaksanakan.(Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan.
