KEDATANGAN Tim Percepatan Pembangunan Daerah dipimpin langsung Prof.Todung Mulya Lubis dan Bupati Madina HM.Jafar Sukhairi Nasution, apakah ini suatu ” Pertanda ” bahwa Pembangunan Bandara Abd Haris Nasution, akan selesai di 31 Desember 2023 mendatang ini dan Awal Tahun 2024 sudah Fungsikan..? Mudah – mudahan Benar.
Waktu di Bandara, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Prof Todung Mulya Lubis mengatakan Bandara Bukit Malintang akan memiliki potensi Multiplier effect (efek berganda) apabila telah beroperasi.
“Saya melihat banyak sekali potensi pengembangan bagi Madina yang kita bisa dapatkan kalau kita bisa menyelesaikan proyek bandara yang saat ini sudah hampir selesai,” ujar Todung Mulya Lubis.
Prof. Todung Mulya Lubis. Ketua TP2D Madina ini mengaku banyak melihat potensi pengembangan Madina yang dapat dilakukan jika proyek pembangunan bandara dapat segera dirampungkan.
“Insya Alah pembangunannya akan selesai pada Desember 2023. Kalau peresmiannya paling telat bisa bulan Maret 2024. Ini akan bisa meningkatkan frequensi penerbangan dari Madina ke tempat-tempat lain”‘ katanya.
Todung optimistis keberadaan Bandara
Jenderal Besar Abdul Haris Nasution nantinya akan berdampak signifikan terhadap pembangunan dan perdagangan Madina.
“Akan ada multiplier effect (efek jamak) yang sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Madina”‘ kata Todung.
Suntikan Anggaran Rp 270 Miliar
Untuk memuluskan pembangunan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu, BUMN dan perusahaan swasta yang memenangkan tender penbagunannya mendapat suntikan anggaran senilai Rp270
miliar. Anggaran ini digunakan untuk
pembagunan kantor dan kelanjutan
pembagunan runway.
Berdasarkan keterangan pihak kontraktor,
pembangunan bandara sudah rampung dan pesawat sudah bisa take off dan landing pada awal Januari 2024.
“Mohon dukungan rekan-rekan semua, terutama media bahwa pemerintah daerah, DPRD, dan Forkopimda sudah sepakat mengusulkan nama bandara ini menjadi Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution,” Ujar Bupati Madina HM.Jafar Sukhairi Nasution juga di Bandara.
Untuk legalitas pemberian nama bandara
tersebut, Sukhairi mengatakan Pemkab
Madina akan melengkapi nomenklaturnya.
Yang pasti, kata dia, tidak ada lagi tawar
menawar bagi pemerintah daerah terkait
pemberian nama Bandara Jenderal Besar
Abdul Haris Nasution.
“Meskipun secara regulasai, Pemda akan tetap meminta persetujuan pemerintah pusat,” Katanya
Terkait progres pembangunannya, Sukhairi mengungkapkan, sejauh ini tidak menemui kendala teknis yang berarti.
Walaupun sebelumnya ada beberapa kendala terkait pembebasan lahan, tetapi kendala itu sudah dapat diselesaikan.
“Alhmadulillah secara regulasi pembayaran (pembebeasan lahan) sudah dititipkan ke pengadilan. Prinsipnya tidak ada kendala lagi”Ujar Ketua DPW PKB Sumut itu.( Bersambung Terus)
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.