Dina Sukandar
KRIPIS SUMUT || Gugus Literasi Mandailing Epicentrum | 28 Oktober 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara mengalami perubahan signifikan. Dalam postur P-APBD 2026, pendapatan daerah tercatat sekitar Rp12,955 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp13,337 triliun.
Dibandingkan postur sebelumnya, belanja meningkat sekitar Rp1,658 triliun. Angka ini besar. Namun, pertanyaan publik tidak berhenti pada berapa besar anggaran bertambah. Pertanyaan yang lebih mendasar: Apa yang benar-benar berubah dalam pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat?
Anggaran Bukan Hasil
Kenaikan pagu belanja menunjukkan perubahan kapasitas belanja yang direncanakan, bukan otomatis peningkatan hasil pembangunan. Uang harus melewati proses pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian mutu sebelum manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Data Portal SIKD Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga September 2026, realisasi belanja modal gabungan 34 pemerintah daerah di Sumut tercatat sekitar 40,17% dari pagu. Realisasi total belanja mencapai 59,63%.
Angka ini bukan khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, ia tidak boleh dipakai untuk langsung menyimpulkan kinerja Pemprov. Namun, data tersebut cukup menjadi alarm untuk memeriksa kesiapan proyek, progres fisik, jadwal pengadaan, dan ketepatan pembayaran.
Jangan sampai anggaran membesar, tetapi pelaksanaan pembangunan justru tersendat. Sebaliknya, percepatan belanja menjelang akhir tahun juga tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan dan kepatuhan terhadap aturan.
Evaluasi Mendagri harus berujung perbaikan
Evaluasi terhadap P-APBD Sumut turut menyoroti sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesesuaian spesifikasi, dan proporsi pengalokasian anggaran.
Di sinilah tanggung jawab pemerintah dan DPRD diuji. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif atau bahan rapat paripurna. Rekomendasi harus diterjemahkan menjadi perbaikan alokasi, pelaksanaan yang tertib, dan hasil pembangunan yang terukur.
Setidaknya ada tiga ukuran yang harus dibedakan: apakah anggaran disusun sesuai ketentuan, apakah program benar-benar dilaksanakan, dan apakah hasilnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketiganya berkaitan, tetapi tidak sama.
Apa artinya bagi Madina?
Bagi masyarakat Mandailing Natal, APBD provinsi bukan perkara yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ada persoalan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer dan bantuan keuangan kepada kabupaten yang perlu diperiksa secara terpisah.
Pertanyaan konkretnya: proyek provinsi mana yang dikerjakan di Madina? Berapa pagunya? Bagaimana progres fisiknya? Apakah bantuan dan transfer ke kabupaten tersalur sesuai jadwal? Dan apakah pembangunan yang dibiayai anggaran provinsi benar-benar menjawab kebutuhan warga?
Jawabannya harus ditemukan dalam dokumen anggaran, data realisasi, daftar proyek, dan hasil pemeriksaan lapangan—bukan dalam asumsi atau klaim politik.
Menguji Amanah Uang Publik
APBD bukan sekadar tabel pendapatan dan belanja. Ia merupakan amanah publik yang bersumber dari hak masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, infrastruktur yang layak, kesempatan ekonomi, serta kesejahteraan.
Dalam perspektif Horizon Tauhid, pertanggungjawaban tidak selesai ketika administrasi dinyatakan benar. Ada tanggung jawab moral untuk memastikan kewenangan digunakan secara jujur, tepat sasaran, dan membawa kemaslahatan.
Karena itu, kenaikan belanja Rp1,658 triliun layak disambut dengan pertanyaan yang serius, bukan tepuk tangan otomatis.
Anggaran boleh bertambah. Namun, ukuran keberhasilannya tetap sama: pekerjaan selesai dengan mutu yang baik, pelayanan membaik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.(gl-mep)
Catatan: Angka postur P-APBD merujuk pada pemberitaan Pemprov Sumut. Angka realisasi belanja modal merupakan data gabungan 34 pemerintah daerah di Sumut hingga September 2026, bukan realisasi khusus Pemprov Sumut.
Admin : Iskandar Hasibuan.
