Anggaran Website di Siabu Mark Up, Inspektorat Madina “Lemah dan Tidak Memiliki Taring “

Todung Lubis

SIABU(Malintangpos Online): Tokoh Pemuda  Kecamatan Siabu Todung Mulya Lubis, menilai bahwa program pembuatan Website di 21 Desa diwilayah Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yang sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat, anggarannya jelas-jelas Mark Up, sehingga posisi Isnpektorat kelihatannya sangat lemah dan tidak memiliki taring untuk menyelesaikannya.

            Kenapa begitu..? karena dari LHP Inspektorat yang mereka periksa DD Tahun 2017 sangat bertentangan dengan hasil LHP dengan kondisi yang terjadi dilapangan, sebab sampai sekarang antara Camat Siabu, Kades dan Inspektorat belum mampu memberikan sangsi yang jelas kepada pihak-pihak yang memprogramkan dan nyaris uangnya juga tidak diketahui kemana.

            Hal itu disampaikan oleh Todung Mulya Lubis melalui WhatsApp  yang dikrim Adanan Saleh kepada Malintangpos Online, Sabtu (3-5) terkait dengan anggaran Website Desa yang diduga melibatkan Camat Siabu tersebut.

            Kata Todung, Berbicara mengenai website desa yang bersumber dari Dana Desa di kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dinilai sangat Miris,Pasalnya dari LHP (laporan Hasil pemeriksaan)

Inspektorat pengadaan website tahun 2017,perlu untuk dicermati dan diproses sesuai Hukum,karena dinilai ada kejanggalan.

                Kata dia, Sesuai Hasil investigasi dan tinjauan dilapangan langsung beberapa Desa di kecamatan Siabu,pengadaan website desa tahun 2017 sampai saat ini pemasangannya sama sekali tidak terlaksana

Hal ini ini tentu sangat merugikan Negara,apalagi anggararannya bersumber Dari Dana Desa yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah setiap Desa

Website

Padahal kepala Desa setiap desa di Kecamatan Siabu sudah membayarnya kepada pihak oknum pegawai kantor Camat Siabu sebesar Rp 24.300.000 ternyata website desa satupun tidak ada yang dipasangkan sesuai dengan mekanismenya.

Oleh karena itu dari amatan kami,bahwa fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Mandailing Natal dinilai lemah tidak memiliki taring,padahal jelas pengadaan website Murk up.

Kata dia, Seharusnya Inspektorat  dapat memberikan laporan dari pegawasan sari hasil l temuan yang ada dilapangan.sejatinya INSPEKTORAT seharusnya memiliki peran penting dalam megawasi Tata kelola penjelenggara pemerintahan terhadap Pengguna Anggaran termasuk penggunaan Dana anggaran Dana Desa

Bahakan, katanya.INSPEKTORAT seharusnya mempunyai peran penting melaporkan temuan  yang menjangkut terhadap penjalah gunaan uang Negara kepada Aparat penegak Hukum,baik kepolsian,maupun ke kejaksaan setempat.

Tetapi ,pada kenyataannya di Kecamatan Siabu website desa yang fiktif dan Murk up  tahun 2017 sampai saat ini hanya jalan di tempat dan prosenya masih dinina bobokkan.

            Karena itu, diharapkan kepada aparat penegak Hukum yang ada di Mandailing Natal,maupun yang ada di Indonesia dapat membuka mata dan turun tangan ke Kecamatan Siabu, keberadaan website yang sampai sat ini tidak dipasangkan di desa,sementara dananya sudah di kucurkan kepala Desa.

            Camat Siabu Edi Syahlan,SH yang pernah dihubungi Via Selular, mengatakan bahwa pihaknya atau dirinya sebagai Camat tidak pernah mendapat uang dengan program Website desa yang akhir-akhir ini ribut dan dituduh dirinya terlibat.

            “ Angan-angan yang membilang saja itu ada sama saya, anggaran Website setahu saya sudah dikembalikan pemborongnya ke Kades untuk dimasukkan ke Kas desa masing-masing, sekalipun belum 100 %, itu yang saya tau dan saya tidak ada terlibat,” ujar Camat Siabu Edis Sahlan ketika dihubungi beberapa hari lalu Via selular ( AS/Red)

 

 

 

 

Liputan : Adanan Saleh

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.