Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): ” Gawat juga Anggota DPRD Madina, ada Demo , 40 Wakil Rakyat Menghilang,” Ujar sejumlah Guru yang tergabung dalam forum komunikasi Guru PPPK Mandailing Natal, yang dinyatakan Lulus pada tahun 2023, saat menggelar aksi damai di Kompleks Perkantoran Bukit Paya Loting, Selasa (2/7).
Dalam aksi itu, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan ragam macam luapan dan rasa kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah.
Begini deretan tulisan nyeleneh aksi damai Guru PPPK Madina lulusan formasi tahun 2023 di halaman Kantor Bupati dan depan gedung DPRD Madina.
“Hak kami dipetisi wajar kami berdemonstrasi”.. “Zaman Belanda rakyat Indonesia diperbudak, zaman sekarang Guru dijadikan kuda tunggang Pejabat”…
“Minta dipilih, minta didengar, sudah dipilih lupa mendengar”… “Kami butuh kepastian, kerja jalan terus, honorer bukan pegawai bukan”… “Pelantikan dan SK Harga Mati”… “Tuntaskan urusan PTUN pak Bupati”… “Jangan kambing hitamkan kami untuk kepentingan politik”.
Dalam aksi itu, sejumlah perwakilan Guru PPPK menyampaikan aspirasinya, intinya, mereka mengharapkan agar SK pengangkatan Guru PPPK Madina lulusan formasi tahun 2023 secepatnya disegerakan, karena mereka sudah semakin terhimpit ekonomi yang selama 6 bulan ini terasa makin berat.
“Tak ada kepastian tentang status kami, enam bulan sudah kami terus bekerja, namun tak ada gaji, sabar, sudah cukup kesabaran kami, anak kami minta makan nggak mungkin kami bilang sabar, “ujar perwakilan pendemo.
Dihalaman gedung DPRD Madina para demonstran Guru PPPK kembali menyampaikan aspirasinya, dalam aksi itu tidak seorang pun anggota DPRD Madina yang datang menemui para Guru PPPK, mereka hanya disambut oleh sekretariat dewan (Sekwan).
Dalam kesempatan itu, salinan peryataan sikap terkait tuntutan Guru PPPK Madina diterima oleh Sekwan dan Sekwan berjanji akan menyampaikan tuntutan para guru tersebut kepada pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Sementara sebelumnya dihalaman kantor Bupati Madina Sekda Madina mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah direkomendasikan kepada BKN RI untuk dikeluarkan nomor para peserta yang lulus.
Namun karena ada persoalan hukum sedang di PTUN kan dan Polda dalam hal itu belum menemui titik terang.
“Saya minta kalian bersabar dulu, kalau kalian nggak mengerti dan sabar silahkan ke pemerintah pusat, “ujar Sekda sembari meninggalkan massa aksi.
Sekwan DPRD Madina Afrizal yang dihubungi, Via Selular, Rabu(3/7) membenarkan adanya Demo di Gedung DPRD Madina.
Kemana Pimpinan DPRD..? tanya Wartawan ” Sedang ada tugas diluar Kota, ” ujar Afrizal kepada Wartawan.
Yang 37 anggota DPRD..? tanya Wartawan lagi ” Kalau itu saya tidak tau, jaringan kurang bagus, putus – putus,” katanya.
Ada nggak Bimtek, Kunker DPRD Madina saat ini. ? Tanya Wartawan ” Tidak Ada ” ujarnya ( Sah/Dar)
Admin : Iskandar Hasibuan.
