Antisifasi Cuaca Extrim, Pemkab Tapsel Rakor Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana 2022

SIPIROK(Malintangpos Online): Pemerintah Kab.Tapanuli Selatan menggelar rapat kordinasi percepatan penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati, Rabu (12/10).

Rakor ini melibatkan unsur TNI/Polri, BMKG, BPBD Tapsel, para Camat, OPD Tapsel, PT AR, PTPN III, BKSDA, Manggala Agni, PT ANJ, PT NSHE, PMI, PT MIR, TPL, Bank Sumut dan stckholder lainnya.

Dalam rakor ini, Bupati Tapanuli Selatan, H Dolly Pasaribu menyampaikan, bahwa Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis tentang potensi cuaca di periode 2 sampai 8 Oktober kemarin mengenai cuaca ekstrim di Tapsel.

Disebutkan kondisi atmosfer di Indonesia saat ini masih cukup berpotensi atau signifikan sehingga dapat mengakibatkan peningkatan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan.

Oleh karena itu, Dolly mengajak kepada peserta rapat untuk tetap melakukan koordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi terbaru tentang peringatan dini cuaca ekstrim dan memonitor serta memantau perkembangan informasi dari pihak terkait guna mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana serta menyusun rencana tindaklanjut dalam mengambil keputusan.

“Saat ini masyarakat haus akan informasi, begitu juga dengan masyarakat yang memberi informasi kepada Pemkab Tapsel pun sudah begitu cepat sehingga saya khawatir ketika kita tidak bisa menjawab permasalahan dilapangan, maka mereka akan langsung menyebarkan informasi kemana-mana seakan-akan pemerintah tidak peduli dengan situasi yang terjadi,” ujar Dolly.

Melalui rapat koordinasi ini, Dolly berharap dapat meningkatkan kerja sama dinas terkait dan para aparatur dalam mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan sesuai dengan tupoksi dan memastikan kembali kesiapan dan kondisi alat-alat dan kelengkapan masing-masing.

“Tim ini harus bisa memastikan sistem, seperti pengelolaan sumber daya air dan juga dapat mengantisipasi akibat meningkatnya curah hujan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kalaksa BPBD Tapsel Umar Halomoan Daulay dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi ini berdasarkan UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana, PP No 24/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Permendagri No 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Perda No 7/2001 tentang penanggulangan bencana dan Perbup No 62/2019 tentang standar teknis pelayanan dasar dan pelayanan minimal penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian instruksi Deputi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Nasional serta surat edaran Gubernur Sumut yang mana isi dimaksud untuk memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota agar bersinergi dalam menangani penanggulangan bencana serta mengantisipasi agar penanggulangan bencana bisa dilaksanakan dengan baik.

“Selanjutnya kami menyadari bahwa jumlah personel dalam menanggulangi bencana di Tapsel sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas wilayah dan 15 kecamatan di Tapsel,” kata Umar.

Pihaknya juga berharap agar seluruh stakeholder penanggulangan bencana baik itu OPD, badan vertikal, dunia usaha dan lembaga profesi untuk saling bersinergi dan saling berkolaborasi sehingga percepatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapsel bisa terlaksana secara terpadu, terencana, efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan baik,” harapnya.(Rong/BS/Red).

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.