Dina Sukandar
PALAS (Malintangpos online) : Bencana banjir yang semakin intens beberapa tahun belakangan ini terjadi di Kabupaten Padang Lawas harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selain faktor alam, seperti karena tingginya curah hujan, atau infrastruktur seperti drainase dan pengamanan pantai sungai yang buruk, tetapi bencana banjir tidak terlepas dari perilaku manusia yang tidak mengalami perubahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan selama ini. Ini yang terjadi di Palas, bahkan setelah pemekaran kegiatan masyarakat Palas cenderung semakin eksplotatif terhadap alam.
“Saya melihat pemekaran seakan menjadi kesempatan bersama, beramai-ramai memanfaatkan segala potensi yang ada, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, seperti hutan dan lahan, tanpa pertimbangan efek lingkungannya, semua berorientasi ekonomi, tapi lupa pertimbangan ekologinya” kata Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara Ansor Harahap, Rabu (25/01).
Kondisi ini dapat terlihat dari semangat masyarakat Palas yang terus berbondong-bondong menanam sawit. Sebagian diantaranya melakukan konversi lahan dari aktifitas pertanian lainnya menjadi kebun kelapa sawit, bahkan banyak yang merambah hutan demi pembukaan kebun kelapa sawit. Kegiatan membahayakan ini semakin merajalela dan terjadi hampir di semua kecamatan, tidak terkecuali di daerah-daerah sisa hamparan hutan di Palas, seperti di Kec. Sosopan, Batang Lubu Sutam, dan Ulu Sosa.
Menurut Ansor yang juga staf Ahli DPRD Sumut ini, Pemkab Palas justru membiarkan hasrat masyarakat mengalir deras memenuhi keinginannya. Pemkab hampir tidak berbuat untuk memberikan informasi dan tindakan tegas kepada masyarakat terkait lokasi-lokasi yang tidak boleh dijamah, bentuk dan posisi lahan yang tidak boleh ditanami sekalipun milik sendiri. Tidak memberikan pendidikan lingkungan perihal pengaruh aktifitas manusia, seperti menanam sawit di lahan-lahan yang rawan terhadap potensi bencana alam.
“Sulit memang pemerintah berbuat banyak dalam pengendalian aktifitas masyarakat, khususnya dalam pembukaan kebun kelapa sawit dan memberikan pendidikan lingkungan bahwa ada yang namanya ekosistem yang perlu dijaga sebagai upaya mencegah dan meminimalisir potensi bencana alam seperti banjir, kenapa sulit, karena oknum-oknum pejabat di Pemkab Palas, bahkan Bupati sendiri diduga terlibat dalam perambahan hutan demi pembukaan perkebunan kelapa sawit, makanya tidak hanya masyarakat yang dibiarkan, perusahaan-perusahaan yang terus melakukan ekspansi dan eksploitasi melenggang di Palas” ungkapnya.
Artinya, apa yang belakangan ini terjadi, seperti di Sosa, lanjut Ansor, mungkin tidak semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tetapi karena ekosistem di Palas tidak lagi normal karena lebih dari 80% lahan di wilayah itu sudah menjadi lahan perkebunan sawit. Demikian juga di hulu sungai Sosa, hutannya semakin menipis. Akibatnya, saat hujan tinggi, sungai tidak lagi mampu menampung volume atau debit air karena tidak ada lagi yang menyerap air hujan secara seimbang. Kemudian ditambah lagi infrastruktur yang buruk, penataan pemukiman yang tidak berjalan, serta kebiasaan membuang sampah yang tidak kunjung berkurang.
“Lagi-lagi kepemimpinan, Bupati Palas TSO bagi saya bisa dibilang tidak memiliki visi yang kuat terhadap lingkungan, mungkin karena dia bagian dari masalah itu dan sekalipun sering dikritik terkait masalah lingkungan ini sepertinya dia tidak terganggu dan merasa tidak ada yang salah dan membahayakan atas sikapnya itu” kata Ansor. Sekalipun demikian, tetap dibutuhkan komitmen serius Pemkab dan DPRD Palas sebagai pihak pengambil kebijakan dan yang paling bertanggungjawab, untuk melakukan perubahan sikap dalam memandang urgensi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam Palas sebagai langkah serius meminimalisir potensi bencana alam. Dimulai dari tata kelola kelembagaan yang lebih baik, menggiatkan program-program pencegahan, baik menyangkut infrastuktur maupun perlindungan hutan dan lahan, serta pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. (AK).
Admin : Dina Sukandar A.Md
