Bimtek Aparat Desa Dipertanyakan, Rp 50 Juta/Desa Dana Bimtek di Madina Harus Diaudit

Sekelompok warga terdiri dari LSM, Pers dan Tokoh Masyarakat sedang bincang-bincang tentang Madina/Foto Henri Huzein

JAKARTA(Malintangpos Online): “ Harusnya Satgas Dana Desa segera turun ke wilayah Mandailing Natal, melakukan Audit ataupun penyelidikan penggunaan Dana Desa dan lebih khusus dana untuk Bimtek (Bimbingan Tehnik) yang mencapai Rp 50.000.000,- lebih/Desa di Tahun 2017 ini,” ujar Aktivis Hukum asal Mandailing Natal Nursiah Nasution,SH.MH kepada Malintangpos Online, Selasa(3-10) malam di Jakarta.

            Menurut Nursiah, dirinya mengikuti perkembangan penggunaan Dana Desa(DD) dari Media Online seperti Facebook dan berita-bverita Online yang dari Mandailing Natal,sebab dia merasa warga Mandailing Natal, sangat ingin melihat wilayahnya maju seperti penggunaan Dana Desa di Pulau Jawa.

            Namun, katanya, persoalan Bimtek saja menjadi masalah yang sangat rumit untuk mencari kebenarannya, sebab dari berita-berita yang muncul, bahwa Bimtek nggak diketahui siapa yang melaksanakan, apakah Polisi, apakah Jaksa, Apakah pihak Kemendagri, apakah pihak Kementerian Desa, apakah LSM atau badan –badan lainnya, karena ketika dipertanyakan ke Kades dan Camat saja nggak mengetahui.

            Makanya, ujar Aktivis Hukum itu, apa yang disampaikan DPD.JPKP Madina dalam Akun Facebook Henri Husein wajar sekali pihak Satgas Dana Desa(DD) untuk sesegera mungkin turun ke wilayah Mandailing Natal, sebab jika dibiarkan akan menimbulkan efek yang tidak baik dimasa mendatang.

            Mengutif akun Facebook Henri Husein, bahwa DPD JPKP Mandailing Natal Meminta Kepada Satgas Dana Desa untuk Segera Turun ke Kab.Mandailing Natal tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Yang Bersumber Dari APBN Terkait Dengan Dana Bimtek Yang nilainya sangat Besar dikisaran 50 sampai 60jt/desa

 Hal ini telah membuat beberapa Lsm dan Wartawan bertanya-tanya tentang siapa penyelenggara kegiatan ini. Ketika di tanya beberapa kepala desa,satu pun diantara mereka tidak ada yang tau tentang siapa penyelenggara bimtek tersebut dan seolah-olah kepala desa mengatakan bahwasanya mereka dapat undangan dari camat ketika camat dimintai keterangan camat mengatakan sama dengan kepala desa tidak tahu menahu.

Wakil Ketua Dpd JPKP Madina Amrul Hadi Pulungan ketika dimintai tanggapannya atas kasus ini beliau mengatakan sangat berharap agar SATGAS DANA DESA turun segera ke Madina untuk menyelamatkan Dana Desa dari tangan tangan kotor yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini karena kehidupan masyarakat semakin hari semakin sulit di bidang ekonomi Bahkan banyak yang terjadi perceraian akibat kemiskinan.selain dari ini dana pemberdayaan masyarakat rawan dari ajang korupsi untuk itu perlu dilakukan audit atas penggunaannya.

“ modus-modus yang lain ditemui dilapangan untuk meraup uang dana desa itu di duga dilakukan dengan cara mark-up harga atau penggelembungan harga bahan yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala desa dengan kroninya,” Wakil Ketua DPD JPKP Madina Amrul Hadi Pulungan.(red)

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.