Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online):Ada apa BPK dengan DPRD Madina Tertutup…? Pertanyaan itulah yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat ketika berada di Depan Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal,Senin(20-3) dimana pada sekitar pukul 12.00 Wib Ruang Paripurna DPRD mendadak Ditutup dan dijaga oleh staf instansi tersebut.
Biro Hukum JPKP Suhadi yang dihubungi Via selular, Senin (20-3) mengatakan bahwa rapat tertutup antara BPK dengan DPRD Madina ataupun antara BPK dengan pihak lain soal pemerintahan adalah hal yang wajar, sebab ada kadang-kadang yang urgen harus dibicarakan antara BPK dengan DPRD Madina, mungkin.
“ Sebab ada kadang-kadang masalah yang urgen harus dibicarakan, makanya rapat mungkin dilakukan oleh secara tertutup,” ujar Biro Hukum JPKP Suhadi.
DPD. JPKP Madina Henri Husein Nasution, apa yang disampaikan oleh Biro Hukum DPP.JPKP Suhadi memang wajar kita terima, namun kita tau bersama sekarang ini persoalan penggunaan anggaran di DPRD Madina semua masyarakat mengetahuinya sangat rentan dengan penggunaannya.
Kenapa.. ? baik Bimtek, Reses maupun Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh DPRD Madina selama ini sangat bertolak belakang
dengan makna dari DPRD ataupun Wakil Rakyat, alasannya seperti kita buat contoh Bimtek dari tanggal 1 – 6 Maret 2017 dan selesai Bimtek DPRD ke esok harinya kembali Kunjungan Kerja.
Dari rangkaian itu saja, masyarakat melihat langkah-langkah DPRD Madina selama ini sangat bertolak belakang, makanya kita sangat heran dengan dilaksanakannya Rapat Tertutup antara DPRD dengan BPK, sebab kegiatan Rapat seperti itu kegiatan yang kurang lazim dilakukan oleh BPK sebagai lembaga yang mengawasi penggunaan anggaran.
Sekretaris LSM.Lipan Madina Amrul Hadi Pulungan yang dihubungi secara terpisah, Senin(20-3), mengaku sangat curiga dengan langkah BPK yang melakukan Rapat Tertutup DPRD Madina, sebab kegiatan seperti itu baru pertama sekali dilakukan dan diketahui oleh masyarakat.
Kata dia, sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dirinya sangat berharap agar Kepala BPK segera melakukan pemcetan terhadap oknum-oknum BPK yang bertugas sekarang ini di Mandailing Natal.
Kenapa..? selain BPK dengan DPRD Madina rapat tertutup, juga kami pernah melihat BPK sama-sama makan di salah satu Rumah Makan, makanya kami sangat curiga dengan kehadiran BPK ke wilayah Madina.
“ Seandainya ada kewenangan saya untuk melakukan pemecatan terkait BPK yang mengadakan Rapat tertutup dengan DPRD, maka oknum-oknum BPK itu hari ini juga saya pecat, makanya saya bingung melihat sikap BPK sekarang ini,” katanya.(Red).
Admin : Dina Sukandar Hasibuan.A.Md
