PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pelaksanaan Bimbingan Teknis atau Bintek Kepala Desa dan Sekretaris Desa, masih mejadi perbincangan hangat di kalangan penggiat anti korupsi di Mandailing Natal, karena itulah sangat wajar sekali BPK Perwakilan Sumut maupun Satgas Dana Desa segera turun ke Bumi Gordang Sambilan.
Kenapa rupanya..? pasalnya anggaran Bimtek yang begitu fantastis mencapai Rp 50 juta sampai Rp 60 juta/ desa dianggap suatu pemborosan anggaran yang seyogianya dapat di minimalisir ketika kegiatan tersebut dilaksanakan di derah Mandailing Natal.
Yang menjadi pertanyaan, dikalangan penggiat anti korupsi seperti AMI atau Anak Muda Indonesia. Julfian Harahap sekretrais AMI mengatakan siapa yang berwenang mengunjuk pelaksana kegiatan Bimbingan teknis Kepala Desa dan Sekdes di Kabupaten Mandailing Natal dan apakah pengunjukan lembaga yang mengadakan Bimbingan Teknis ini sudah memenuhi syarat dari kementerian desa sebagai lembaga pelaksana Bimbingan teknis
Tentu kata Sekretaris AMI lembaga tersebut harus sudah terdaftar dan terakreditasi di kementerian. Seharusnya kata Julfian Harahap, Bimbingan Teknis kepala Desa bisa saja dilaksanakan oleh pihak kecamatan masing-masing dan diadakan di Daerah, tidak harus di luar daerah seperti yang saat ini sedang berlangsung di sebuah hotel berbintang di Kota Medan.
Kata dia, Apabila dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dengan bekerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi sebagai pelaksana Bimbingan teknis, maka hal ini akan meminimalisir Anggaran Desa, tidak seperti sekarang para Kepala Desa harus mengeluarkan Anggaran Desa puluhan juta rupiah hanya untuk sebuah kegiatan yang sifatnya bimbingan.tegas Julfian Hasrahap.
Sekretaris Anak Muda Indonesia itu bahkan menduga, kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Desa di Mandailing Natal diduga ada unsur proyek yang menguntungkan lembaga karena jelas setiap desa dibebani anggaran 9 sampai 10 juta rupiah per Desanya untuk kegiatan Bimbingan Teknis.
Diperkirakan total anggaran yang dikeluarkan oleh 377 Desa yang ada di Mandailing Natal mencapai 2 Milyar.
Semenetara itu, dari sejumlah kepala Desa yang berupaya dijumpai Wartawan mengaku merasa keberatan karena mereka merasa sulit mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut pada Masyarakat, namun keberatan mereka tidak dapat tertuang karena adanya unsur tekanan.
Kabid Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Mandailing Natal Rosady yang berupaya dihubungi wartawan seputar aturan main dan pengunjukan lembaga penyelenggaran Bimbingan Teknis kepala Desa tidak berhasil ditemui, stafnya di kantor tersebut mengaku Kepala Bidang sedang tugas luar.
Informasi terakhir yang diperoleh Wartawan, bahwa Kegiatan Bimtek hari ini masih berlangsung di Kota Medan yang diadakan di sebuah hotel berbintang. Belum diketahui lembaga mana yang dipercayakan sebagai pelaksana kegiatan bimbingan teknis tersebut. (Sakban/Red)
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md